IFBC Banner

Langkah Hukum Menuju Endemi

Rabu, 01 Juni 2022 – 05:01 WIB

Rizky Karo Karo - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Rizky Karo Karo - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

OPINI

Penulis: Rizky Karo Karo - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

JAKARTA, REQnews - Langkah hukum pertama yang wajib dilakukan adalah Presiden wajib merubah, mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasioanl (Kepres 12/2020) dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang baru. Namun, bagaimana jika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih menyatakan Covid-19 sebagai global pandemic, apakah tepat jika Pemerintah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai endemi dengan angka Covid-19 yang terkendali baik angka positif ataupun angka kematian, angka vaksinasi yang lebih tinggi dari negara lain (evidence based policy)? Atau sebaiknya Indonesia ”menunggu“ saja kesepakatan negara-negara di dunia bahwa Covid-19 siap menjadi endemi? Berapa minimal negara yang harus menyatakan tersebut? Menurut saya, Pemerintah Indonesia sebaiknya menunggu keputusan WHO, dengan alasan sederhana, WHO yang memulai penetapan maka WHO juga yang harus memberi kepastian terhadap perubahan. Ataupun apabila Pemerintah Indonesia ingin menetapkan status sebagai Endemi baik dari sisi medis ataupun kebijakan publik, sebaiknya Pemerintah Indonesia mengirimkan notifikasi kepada WHO.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menurut penulis, hal yang harus diwaspadai adalah euforia terhadap endemi, tingkat kedisplinan terhadap protokol kesehatan akan berkurang walau geliat ekonomi akan meningkat pesat. Perubahan besar ini juga akan berpengaruh kepada kebijakan dari pelbagai aspek, misalnya pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lalu banyak kontrak bisnis yang harus dilakukan addendum. Euforia ini harus dikendalikan, pelbagai pihak, Pemerintah, Media masih wajib mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik, minimal untuk tetap disiplin menggunakan masker. Terlebih daerah Beijing, Negara China/Tiongkok sempat lockdown kembali pada awal Mei 2022

Rasa kebahagiaan masyarakat ini telah terlihat sejak dikeluarkannya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 8 Maret 2022 (SE 11/2022) dan sekarang SE 11/2022 telah dicabut, dan digantikan dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 (SE 16/2022).  Keriangan lainnya dirasakan setelah Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwaa jika masyarakat sedang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, menurut Penulis, sebaiknya kebiasaan menggunakan masker di luar ruangan tetap dipertahankan untuk menghalau penyakit/debu.  

Dan hingga tulisan ini disusun  dari 24 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2022 banyak daerah di Indonesia telah berstatus PPKM Level 1 di wilayah Jawa dan Bali, dan PPKM Level 2, serta Level 3. Misalnya: Provinsi DKI Jakarta dan Banten telah berstatus sebagai PPKM Level 1 dengan salah satu pelonggaran adalah kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall dibuka dengan kapasitas maksmial 100% (seratus persen) sampai dengan pukul 22.00.

Penulis mengapresiasi pelaku usaha transportasi yang tetap memberikan pilihan kepada penumpang untuk tetap dapat menunjukan atau tidak menunjukkan hasil negatif Covid-19 dengan cara memberikan subsidi/pemotongan harga kepada calon penumpang baik yang dibeli secara daring ataupun melalui agen perjalanan ataupun bagi penumpang yang berinisiatif melakukan pemeriksaan negatif antigen pasca berpergian ke luar kota/luar negeri. Dan kita juga harus menunjukan apresiasi kepada masyarakat yang tetap melakukan pengecekan sebelum keberangkatan.

Menurut pemahaman saya, daftar inventarisasi masalah yang harus dipikirkan, dan dipecahkan oleh Pemerintah, walau saya yakin Pemerintah melalui Kementerian terkait telah menghitung dengan cermat kelebihan dan kekurangan menuju endemi. Permasalahan yang akan terjadi: 1. Apakah Pemerintah masih membiayai perawatan masyarakat yang terkena Covid-19?; 2. Apakah walau telah menjadi endemi, BPJS Kesehatan siap membiayai pasien Covid-19 mengingat bahwa memiliki kartu BPJS Kesehatan adalah kewajiban?; 3. Jika BPJS Kesehatan siap membiayai, pasien Covid-19 dengan gejala apa yang akan dibiayai, apakah nantinya menggunakan sistem INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) atau sistem yang lain?; 4. Apakah 3T (testing, tracing, treatment) masih tetap akan dilakukan jika ditemukan kluster Covid-19? Tingkat ekonomi masyarakat Indonesia berbeda-beda, masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, mampu membayar asuransi swasta,  tentu tidak akan masalah membayar biaya Rumah Sakit, biaya isolasi terpadu, lantas bagaimana dengan masyarakat berpenghasilan pas-pasan atau miskin? Sudahkah masyarakat Indonesia siap keluar dari pandemi? Menurut pendapat saya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus mengalokasikan anggaran, mempersiapkan skenario terburuk apabila saat endemi nanti, angka positif Covid-19 meningkat dan memerlukan kesiapsiagaan oleh tenaga kesehatan.

Permasalahan kelima,  Dari sisi pemidanaan, kita ingat kita masih memiliki sanksi pemidanaan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp100juta bagi yang menghalangi-halangi penyelenggaraan kekaranitaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau sanksi pemidanaan bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, apakah kedua Undang-undang ini masih dapat diterapkan? Menurut saya, sudah tidak dapat dipergunakan jika Covid-19 menjadi endemi. Hal ini berpotensi terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 walaupun pelaku penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan tentang vaksinasi masih dapat dikenakan UU ITE juncto. KUHP.

Menurut pendapat peneliti, pemidanaan terhadap berita bohong tentang vaksinasi Covid-19 harus menjadi upaya terakhir. Pemerintah, stakeholders wajib mampu meyakinkan bahwasanya walaupun nantinya Indonesia telah berstatus Endemi, namun pencapaian vaksinasi Covid-19 harus tetap dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ataupun Epidemolog juga wajib tetap melakukan riset tentang mutasi varian Covid-19.

Sedia Payung Sebelum Hujan

Pertanyaan ”bagaimana“, ”apakah“ ini bukanlah suatu bentuk pesimistik melainkan bentuk kewaspadaan karena ibarat pepatah ”sedia payung sebelum hujan“. Pertanyaan besar lanjutannya adalah Apakah Pemerintah telah memiliki payung tersebut? Payung hukum yang tepat, dan tidak akan dibatalkan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi nantinya? Payung pengobatan? Payung pencegahan ataupun pengendalian? Penulis berpendapat, walaupun memang nantinya Covid-19 telah menjadi endemi, langkah 3T, langkah 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) masih tetap harus dilaksanakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran khusus bagi masyarakat yang terkena Covid-19, serta program vaksinasi Covid-19 sudah barang tentu harus tetap dilaksanakan, baik vaksinasi yang dibiayai Pemerintah untuk orang-orang tertentu atau dengan biaya sendiri nantinya.

Presiden Joko Widodo juga telah menekankan bahwa kita harus hidup berdamai dengan Covid-19. Menurut hemat penulis, era baru (new normal), kehidupan pasca Covid-19 harus dipersiapkan, cepat atau lamban, karena hingga saat ini, kita belum tahu apakah Virus ini dapat hilang dengan sendirinya atau akan tetap ada atau bahkan bermutasi menjadi varian yang lebih parah atau tubuh manusia akan beradaptasi dengan virus ini? Dan menurut penulis, walaupun Pandemi Covid-19 telah berubah menjadi endemic, sebaiknya kebiasaan menggunakan masker di luar ruangan, menggunakan masker saat keramaian masih harus dilakukan karena ini juga merupakan kebiasaan baik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan UUD 1945 (Teguh Prasetyo, 2015). Oleh karenanya menurut hemat Penulis, walaupun Covid-19 menjadi endemic, Pemerintah wajib tetap melaksanakan amanat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut hemat saya, langkah hukum yang tepat bahwa diperlukan Peraturan yang berisikan: (1). tetap memberlakukan tes antigen/PCR negatif untuk situasi dan kondisi tertentu; (2). Tetap mewajibkan vaksinasi bagi yang tidak memiliki halangan secara medis hingga kelak nantinya terbentuk herd immunity; (3). Mewajibkan masyarakat yang terkena Covid-19 untuk melapor kepada fasilitas layanan kesehatan terdekat baik secara daring ataupun luring sebagai bentuk preventif penyebaran yang meluas, supaya Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan kesehatan rehabilitative; (4). Peraturan yang berisikan Bantuan dari Pemerintah kepada fasilitas kesehatan apabila terjadi kelonjakan angka positif di suatu daerah; (5). Pemerintah tetap mendorong inovasi ataupun riset terhadap vaksin ataupun obat untuk menghadapi Covid-19; (6). Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap pelbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa situasi Covid-19 demi terciptanya kepastian hukum baik itu yang berbentuk Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah. Cepat atau lamban proses menjadi endemi Covid-19 akan terjadi di Indonesia, dan masyarakat harus siap beradaptasi baik secara ekonomi, sosial, dan gaya hidup (life style) yang sehat.