Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Cara Orang Kaya Nepal Mencuci Uang

Minggu, 17 Februari 2019 – 23:00 WIB

Pencucian uang. (FOTO:www.crypto-news.net)

Pencucian uang. (FOTO:www.crypto-news.net)

JAKARTA, REQNews – Dana segar amat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Bisa jadi dana itu berasal dari pihak dalam negeri. Namun bisa juga berasal dari luar negeri. Yang terakhir ini biasa disebut penanaman modal asing (PMA) atau Foreign Direct Invesment (FDI).

Bulan Januari lalu, salah satu media online Kathmandu Post memberitakan cara pencucian uang yang dilakukan para pesohor yang memiliki banyak uang di Nepal. Adalah Centre of Investigative Journalism (CIJ) yang telah mengeluarkan laporan investigasinya perihal aktivitas pencucian uang ini, yaitu melalui PMA.

Laporan ini berdasarkan analisis lebih dari 3.000 dokumen keuangan dan pengadilan, serta wawancara dengan lebih dari 70 individu. Dari proses ini, hasilnya adalah daftar lebih dari 50 individu dari Nepal, mulai dari politisi, pebisnis hingga dokter, yang memasukkan uang mereka ke Nepal melalui PMA. Selain itu, laporan ini menjelaskan berbagai cara yang telah mereka gunakan untuk membuat dana ilegal mereka masuk ke sistem perbankan nasional melalui perairan Karibia.

Laporan investigatif ini menemukan, dua pertiga PMA di Nepal berasal dari British Virgin Islands.

Data dalam laporan ini menunjukkan, dalam dua dekade terakhir, sekitar 45% uang yang masuk ke Nepal dalam bentuk PMA berasal dari British Virgin Islands, sebuah surga pajak di Karibia yang biasa digunakan oleh pihak-pihak terkuat di dunia untuk memarkir dan mentransfer harta kekayaan terlarang (illicit wealth) mereka.

Senada dengan laporan CIJ tersebut, Nepal Rastra Bank (NRB) juga menghasilkan laporan survei pada Juni 2018. Laporan survei ini mengatakan, PMA berjumlah 137.68 miliar Rupee tertanam di industri yang sedang beroperasi saat ini di Nepal. Lebih dari 60% saham PMA, yaitu sebesar 82, 65 miliar Rupee, berasal dari negara-negara surga pajak. Bahkan, British Virgin Islands dan negara-negara terdekat saja memiliki investasi senilai 62,78 miliar Rupee di Nepal.

Data yang berbeda

Pihak pemerintah Nepal justru memiliki data PMA yang berbeda dari dua laporan di atas. Departemen Perindustrian, salah satu badan pemerintah yang memberikan persetujuan PMA, telah menyetujui investasi senilai 282, 91 miliar Rupee. Dari jumlah itu, 66, 9 miliar Rupee datang dari negara surga pajak.

Laporan itu mengatakan penyelidikan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jumlah yang disetujui oleh pemerintah sebagai FDI dan jumlah yang dibawa ke dalam negeri. Jumlah yang diizinkan oleh Departemen Perindustrian adalah 66.9 miliar Rupee. Namun statistik bank sentral menunjukkan bahwa 82.65 miliar Rupee yang masuk ke Nepal. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin FDI tanpa izin senilai 15,75 miliar Rupee bisa masuk ke Nepal.

Tidak mungkin jumlah FDI yang masuk Nepal dapat melampaui jumlah yang diizinkan tanpa persetujuan dari pejabat pemerintah, kata laporan itu, dengan mengutip pernyataan seorang pejabat Bank Rastra Nepal.

"Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak ada catatan di pemerintah tentang apa yang disebut perusahaan FDI. Tidak cukup jelas apakah mereka masih beroperasional atau sudah tidak ada, atau mereka baru saja terdaftar dengan maksud untuk pencucian uang atas nama FDI.

Analis keuangan mengatakan penyelidikan menyoroti bagaimana Nepal gagal melawan pencucian uang dan tindakan keras terhadap "transfer dana ilegal atas nama FDI". Hal ini yang tidak hanya memiliki efek korosif pada perekonomian suatu negara tetapi juga melemahkan tata kelola dan merusak kesejahteraan sosial.

Investasi yang jelek seperti itu, seorang mantan pejabat NRB mengatakan kepada Kathmandu Post, akan mengalahkan tujuan FDI yang sebenarnya. Motif di balik transfer dana tersebut adalah mencuci kekayaan yang dikumpulkan secara ilegal, alih-alih membangun bisnis yang sah yang dapat bermanfaat bagi negara dan rakyatnya.

"Investasi semacam itu tidak akan menciptakan peluang kerja atau membantu transfer teknologi. Itu dua aspek utama FDI, ” ujar seorang mantan pejabat nasional. "Sebaliknya, investasi semacam itu akan mencemari citra Nepal di tingkat dunia dan menimbulkan ancaman bagi stabilitas sistem keuangan di negara ini. "

Para ahli memperingatkan, penyingkapan itu juga bisa mengarah pada situasi di mana Nepal bisa dimasukkan daftar hitam oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan, sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk untuk memerangi pencucian uang.

Hingga saat ini, Nepal telah berhasil menghindari hukuman, termasuk mendapatkan daftar hitam oleh badan global anti-pencucian uang. Caranya, dengan mengesahkan beberapa undang-undang dan membentuk lembaga seperti Unit Informasi Keuangan di bawah Bank Rastra dan Departemen Investigasi Pencucian Uang (DMLI) Nepal.

Namun demikian ada kemungkinan negara ini masuk daftar hitam dalam penilaian berikutnya yang dijadwalkan pada 2020-21. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan, ujar mantan pejabat bank sentral itu, ketika lembaga-lembaga itu dibentuk, undang-undang untuk mengekang aliran gelap uang ke negara itu tidak efektif, dan mayoritas investasi langsung asing yang diterima Nepal berasal dari negara-negara surga pajak.

Laporan itu juga menyajikan kasus di mana Nepal menerima FDI dari dua negara lain, yaitu Kepulauan Cayman dan Brunei. Keduanya dikenal sebagai negara surga pajak, meski terlepas dari kenyataan bahwa investor dari negara-negara ini belum mendapat persetujuan dari otoritas Nepal. Laporan NRB menunjukkan, Nepal menerima 160 juta Rupee dari Kepulauan Cayman dan 30 juta Rupee dari Brunei. Hingga kini, pemerintah Nepal telah memberikan persetujuan FDI kepada 17 negara surga pajak. (Prazz)