Suparji Ahmad - Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

RUU Kejaksaan Perkuat Status Jaksa Jadi PNS Khusus

Penguatan yang dimaksud Suparji adalah menempatkan jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara. Seperti pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indones

Data vonis hukuman mati di Indonesia (sumber: Amnesty Indonesia)

Fakta, Hukuman Mati di Era Jokowi Tembus Rekor Baru! Tahun Ini Ada 96 Vonis

Sepanjang 2020 ini, ada 96 vonis hukuman mati untuk terpidana. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 dengan 80 vonis mati

Ilustrasi demo Omnibus Law (Foto: Istimewa)

Guru Besar Unpad dan UGM Kompak Tolak Omnibus Law, Ini Alasannya

UU Ciptaker bahkan melanggar nilai konstitusi UUD 1945. Contohnya, pada Pasal 18 ayat lima UUD 1945

Ilustrasi TNI (Foto: Istimewa)

Ngeri! SETARA Sebut DPR Sponsori Penyimpangan UU TNI, Ini Alasannya

TNI bukanlah penegak hukum. Karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik

Ilustrasi kejaksaan (Foto: Istimewa)

Catatan Pasal Kontroversi di RUU Kejaksaan, Ada Kewenangan Super Body

Sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas dikatakan, semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan persamaan di mata hukum (equality before the law

Andi Hamzah (Foto: Istimewa)

Tenaga Ahli Jaksa Agung: Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Jaksa Hanya di Kasus Tertentu

Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Ilustrasi Omnibus Law

Hari Berkabung, DPR Sahkan Omnibus Law Jadi UU! Ini Plus Minusnya Bagi Buruh

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.

Gedung Kejaksaan Agung RI (Foto:Istimewa)

RUU Kejaksaan Bagus, Tapi Sahkan Dulu RKUHAP yang Baru

RUU Kejaksaan dapat meringankan kontrol terhadap penyalahgunaan (abuse) wewenang jaksa.

Ilustrasi intoleransi (Foto: Istimewa)

Marak Intoleransi, Ini Tuntutan SETARA untuk Jokowi-Ma'ruf

Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas.