Natalius Pigai

Yang Hilang dan Tidak Terbilang di Tengah Covid-19: Korban Trafficking

Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangan dan penyeludupan manusia

Natalius Pigai: Kematian ABK Indonesia di Cina, Luhut Harus Tanggung Jawab!

Kematian ABK Indonesia di Kapal Cina, Luhut Harus Tanggung Jawab!

Belum lama ini tersiar kabar soal kematian Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia pada sebuah kapal Cina. Mirisnya, tanpa prosesi penguburan yang layak, jenasahnya malah dibuang ke laut.

Cegah Bancakan Dana Bencana

Cegah Bancakan Dana Bencana

Dalam serpihan pikiran di tengah kepedihan pandemic covid-19, kata bancakan dimaksudkan untuk merepresentasikan pola pengelolaan dana bencana yang dilakukan secara konspiratif

3 aktivis di Malang yang ditangkap dan dijadikan tersangka secara sepihak oleh polisi

Yuk Isi Petisi, Lawan Kejanggalan Penangkapan 3 Aktivis Malang

Mereka bertiga diketahui aktif mengawal kasus-kasus agraria di Jawa Timur dan isu-isu pelanggaran HAM melalui Aksi Kamisan

Menakar Efektifitas PP 99

Menakar Efektifitas PP 99

PP 99 menurut para praktisi dianggap sebagai latar terjadinya turbulensi berupa kerusuhan beruntun sejak PP tersebut diberlakukan

Chuck Suryosumpeno: Sextortion, Kejahatan Kemanusiaan Paling Keji

Chuck Suryosumpeno: Sextortion, Kejahatan Kemanusiaan Paling Keji

Beberapa pola kejahatan sextortion dengan menggunakan sejumlah foto vulgar remaja atau anak muda

Mengintip Peluang Bisnis Advokat Pasca Pandemi Corona

Mengintip Peluang Bisnis Advokat Pasca Pandemi Corona

Setelah COVID-19, profesi lawyer akan sangat dibutuhkan karena sudah pasti akan banyak potensi kasus atau dispute dari transaksi terkait kredit

Potret masyarakat Papua

Efek Propaganda Pelanggaran HAM di Papua

Narasi propaganda yang menyudutkan NKRI di mata warga Papua akan terus bergulir

Menkes Terawan Agus Putranto

Terawan Terbitkan Permenkes PSBB, Begini Isi Lengkapnya

Dalam permenkes tersebut, Menkes Terawan berwenang penuh menetapkan PSBB di suatu wilayah/daerah