IKEA, Merek Terkenal?

Andrew Betlehn, S.H, S.Kom, M.M

Konsultan HKI

Rabu, 19 Desember 2018 – 14:31 WIB

IKEA, Merek Terkenal?

IKEA, Merek Terkenal?

Andrew Betlehn, S.H, S.Kom, M.M*

Inter Ikea System BV seakan tak percaya dan bersikeras bawah merek IKEA masih dilindungi oleh UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek Indonesia). Keyakinan ini semakin menguat dengan terdaftarnya merek-merek IKEA pada sejumlah jenis barang pada beberapa kelas, seperti furniture atau perabot rumah tangga.

-----------------

Dalam suatu pernyataannya, Inter Ikea System B.V., menyatakan memberikan waralabanya kepada pengusaha Indonesia, yaitu terkait pendirian kegiatan retail IKEA, pada tahun 2014. Hal demikian diikuti dengan berhasilnya merek IKEA terdaftar pada sejumlah kelas.

Perlu diketahui, permohonan permintaan pendaftaran merek “IKEA” oleh penggugat untuk kelas 20 dan 21 telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Indonesia, adalah sah. Kelas 20 adalah untuk jenis barang/jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar, benda-benda dari kayu dan rotan. Sedangkan kelas 21 untuk jenis barang/jasa perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur.

Dengan terdaftarnya merek demikian maka Inter Ikea System B.V., berkeyakinan jelas bahwa penerima waralaba Indonesia nantinya akan tetap terlindungi dalam mengoperasikan dan menjalankan kegiatan komersilnya termasuk dengan tegas menykapi pihak ketiga yang menyalahgunakan penggunaan merek IKEA, sehingga si penerima waralaba benar-benar nyaman dan aman menjalankan kegiatan usahanya.

Sebagaimana kita ketahui Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi Inter Ikea System B. V., atas suatu perseroan asal Surabaya : PT. Ratania Khatuliswa. Dalam putusan bernomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, dinyatakan secara jelas bahwa judex facti oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat serta tidak salah menerapkan hukum.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi Inter Ikea System B. V. hakim MA menyatakan bahwa judex facti oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tersebut sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum.

Hal lain yang menarik adalah MA menyatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 2 UU Merek, jika merek tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus oleh Daftar Umum Merek.

Suara sumbang terkait putusan ini tersurat dari pernyataan hakim anggota I Gusti Agung Sumanatha yang menyatakan dissenting opinion. Pasalnya, pengadilan niaga dipandang salah menerapkan hukum, menimbang merek “IKEA” milik tergugat merupakan merek terkenal. Dengan demikian, tiada alasan untuk menghapus merek tersebut. Itu jualah yang menurutnya,  permohonan kasasi atas merek “IKEA” seharusnya diterima.

Apalah arti suara Hakim Sumanatha sebab majelis hakim mengambil putusan atas dasar  suara terbanyak dan menyatakan permohonan kasasi harus ditolak. Merujuk bahwa putusan pengadilan niaga tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi harus ditolak.

Lalu, apakah IKEA merupakan merek terkenal? Merek terkenal, perlindungannya telah diatur dalam The Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan juga the TRIPS Agreement. Menurut Pasal 6 Paris Convention, dinyatakan bahwa “The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such wellknown mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Sedangkan Pasal 16 ayat 2 The TRIPS Agreement menyatakan bahwa “In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”

Ketentuan perlindungan merek terkenal di atas seharusnya berlaku bagi seluruh negara anggota, termasuk Indonesia yang turut menandatangani kedua treaty tersebut, melalui Keppres No 15. Tahun 1997 dan Keppres No. 7 tahun 1994.

Namun, apakah hakim mempertimbangkan hal itu? Sayangnya, UU Nomor 15 tahun 2001 belum menegaskan secara jelas apa itu merek terkenal, hanya diusung mengenai konsepsi first to file dalam pendaftaran merek. Sehingga untuk kasus seperti IKEA ini, akan berpotensi multiafsir dan perdebatan.

Untuk itu, seharusnya regulator harus mampu menuangkan apa yang telah diratifikasi dalam ketentuan perundangan. Apalagi ratifikasi telah dibuat sebelum undang-undang merek disahkan. Mengapa legislator tidak pertimbangkan substansi perlindungan merek terkenal untuk dimasukkan sebagai sub-bab dalam undang-undang merek?

* Andrew Betlehn, S.H, S.Kom, M.M, Direktur PPHBI Indonesia.

Penulis: Andrew Betlehn, S.H, S.Kom, M.M