JAKARTA, REQnews - Baru-baru ini, netizen dihebohkan dengan video konten penyiksaan hewan yang viral di jagat maya. Dalam video tersebut, si pemilik akun sengaja mempertontonkan aksi penyiksaan sadis terhadap 3 anak monyet bernama Boris, Mona dan Boim demi mendapatkan keuntungan dari jumlah viewers dan iklan.

Menurut siaran pers dari Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan Februari lalu, pemilik akun Youtube bernama Abang Satwa tersebut memang kerap mengunggah video berisi aksi penyiksaan dan pengekploitasian hewan. Dia bahkan sudah mengunggah ratusan video yang isinya "mengeksploitasi monyet".

Setelah rumah pelaku didatangi polisi, Boris, Mona, dan Boim akhirnya dipindahkan ke pusat penyelamatan satwa liar JAAN untuk menjalani masa perawatan.

Boris, Mona, dan Boim adalah sebagian kecil dari banyaknya hewan di Indonesia yang penderitaannya disaksikan banyak pengguna media sosial dari seluruh dunia.

Agustus lalu, Koalisi Kekerasan Terhadap Binatang di Media Sosial (SMACC) menemukan ada 5.480 konten kekerasan binatang di Youtube, Facebook atau TikTok selama setahun terakhir.

Sebanyak 2.232 video tidak memuat informasi dari negara mana video tersebut diunggah, namun 1.626 di antaranya berasal dari Indonesia.

Namun SMACC menekankan "lokasi" yang dicantumkan pemilik akun seringkali tidak sesuai kenyataan.

"Secara proporsi, konten dari Indonesia memang lebih banyak dalam pengumpulan data kami ... tapi seperti yang bisa dibayangkan, 'sumur' konten kekerasan binatang istilahnya 'dalam sekali' dan bersumber dari seluruh dunia," kata juru bicara SMACC, dikutip dari abc.net.au, Selasa, 14 September 2021.

"SMACC tidak mengatakan Indonesia adalah negara penghasil konten kekerasan binatang terbanyak di dunia. Tapi kami hanya menyatakan bahwa berdasarkan data kami, konten yang terkait dengan Indonesia lebih banyak dibandingkan negara lain," lanjutnya.

Kepala Bidang Kampanye World Animal Protection, Ben Pearson, yang juga berpartisipasi dalam laporan tersebut, juga menambahkan perspektifnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa pembuat konten di Indonesia meraih keuntungan dari melakukan tindak kekerasan," kata Ben.

Lebih lanjut Ben mengatakan bahwa konten kekerasan terhadap monyet jenis makaka ekor panjang adalah yang paling "merajalela" di Indonesia.

"Konten ini menggambarkan bayi makaka yang diambil paksa dari induknya dan dipelihara di tempat yang tidak layak, lalu terus-terusan disiksa," kata Ben.

Ia menyayangkan bagaimana keberadaan media sosial turut berperan dalam menjadikan binatang sebagai "korban tak bersuara dari keinginan mendapatkan 'klik' dan uang dari iklan".

"Pembuat video sejenis ini menyadari keuntungan dalam hal keuangan dari sengaja menempatkan hewan dalam situasi menakutkan dan penuh tekanan, lalu merekam reaksi mereka," ujarnya.

"Konten seperti ini memungkinkan penganut fetish kekerasan binatang untuk terhubung dan mempertahankan tindakan keji mereka sampai ke titik yang memuakkan," tandasnya.

Sayangnya, para pembuat konten penyiksaan hewan ini seringkali lolos dari jerat hukum. Pasalnya, Undang-undang perlindungan hewan di Indonesia masih kurang kuat. Hal ini disampaikan Femke dari organisasi perlindungan hewan Jakarta Animal Aid Network (JAAN).

"Memang ada regulasinya terhadap kesejahteraan dan kekerasan hewan, cuma ya penalty (hukuman)nya atau yang harus dipenjara itu tiga bulan, tapi jumlah uang yang dibayar sebagai orang yang tertangkap itu sangat rendah," katanya.

"Sebenarnya UU-nya ada, cuma tinggal kita mau implementasikan atau tidak … jadi UU-nya ada, tapi jarang sekali dipakai," terang Femke.

Lebih lanjut, Femke menyarankan agar undang-undang yang sudah ada seharusnya diperbaharui dan disosialisasikan ke masyarakat.

"Sampai sekarang kita sering dapat tanggapannya, 'oh kita belum bisa implementasikan karena kurang tersosialisasinya kesejahteraan satwa'," tambah Femke menyinggung soal pihak berwajib yang seringkali pasif menanggapi laporan kekerasan terhadap binatang.

Padahal menurutnya, Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi lebih proaktif dalam hal kesejahteraan satwa.

"Kalau kita lihat, baca dari publik, masyarakat yang peduli terhadap satwa sangat-sangat meningkat. Jadi perhatian masyarakat sendiri sudah mulai ada," kata Femke.

"Sekarang tinggal dari otoritas apakah memang mau mengimplementasikan regulasi yang ada dan seharusnya di-upgrade (dikembangkan) lagi," tandasnya.