Pengadilan Elektronik, Terobosan Peradilan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0

Minggu, 15 Desember 2019 – 13:30 WIB

Ketua MA Hatta Ali saat meresmikan E-Litigation (Foto: Istimewa)

Ketua MA Hatta Ali saat meresmikan E-Litigation (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini tentu akan menambah nilai efektif dan efisiensi waktu.

Pengaruh revolusi ini pun merambah ke tatanan dan proses peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Misalnya, terobosan baru dengan meluncurkan e-court (peradilan elektronik) dan e-litigation (pengadilan elektronik).

E-Litigation merupakan salah satu dari empat fitur bagian integral dari program induk bernama E-Court (Electronic Court) yang dimiliki oleh MARI. Tiga fitur lainnya yaitu e-Filing (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan pihak secara online), e-Litigation (persidangan secara online).

Payung hukum pembentukan E-litigation adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
Penulis berpendapat bahwa terobosan yang dilakukan oleh MA di bidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memadukan teknologi informasi merupakan langkah besar menuju peradilan modern.

Terobosan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu kunci memberikan kemudahan dan menjawab sebagian problematika yang dihadapi dalam dunia peradilan. Sesuai dengan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Menjalankan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Sederhana memiliki arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Azas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara agar tidak berlarut-larut. Asas biaya ringan yaitu biaya perkara harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran e-litigation diharapkan akan meningkatkan efektivitas proses beracara di pengadilan. Tak hanya itu saja, e-litigation telah pula mendukung proses lanjutan beracara yaitu untuk mempermudah diajukannya replik, duplik, pembuktian dan penyampaian putusan. Keseluruhan proses peradilan diatas diterapkan secara elektronik.

Jadi pada intinya e-litigation adalah persidangan yang dilakukan secara online/elektronik. Dengan adanya e-litigation maka asas peradilan sederhana, cepat dan murah dapat diwujudkan karena para pihak tidak harus bertatap muka untuk datang ke kantor pengadilan.

E-court saat ini juga sudah diaplikasikan untuk beberapa kegiatan antara lain dalam melakukan pendaftaran perkara, mengetahui dan menyelesaikan biaya perkara, dan biaya pemanggilan.

Penulis berharap terobosan MARI ini dapat segera diikuti oleh institusi penegak hukum lainnya, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Berkurangnya frekwensi tatap muka antara aparat dengan masyarakat berimbas pada berkurangnya potensi terjadinya pungutan liar.

Penulis: Tia Heriskha - Mahasiswa FH Undip