Mungkinkah Indonesia Terapkan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Kasus Kejahatan?

Senin, 23 Desember 2019 – 15:30 WIB

Ilustrasi pidana (Foto: Istimewa)

Ilustrasi pidana (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Awalnya tindak pidana dengan motif ekonomi hanya bersifat konvensional, namun sekarang seringkali dijumpai tindak pidana ini dilakukan secara terorganisasi, transnasional atau lintas negara bahkan bordeless dan melibatkan pelaku yang terpelajar.

Kondisi itu terjadi seiring berkembangnya era globalisasi dan teknologi, yang membuat tindak pidana yang ada saat inipun berkembang menjadi semakin kompleks.

Menurut Kristian, SH. dan Dr. Yopi Gunawan, SH., MH., MM. dalam buku mereka yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi, Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan UNCAC” menyebutkan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena korupsi selalu melibatkan orang-orang yang membentuk suatu jaringan atau sistem yang berkaitan dan tidak dapat dilepas satu dengan lainnya.

Korupsi juga dikatakan sebagai kejahatan terorganisir karena orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut juga mempunyai fungsi, tugas dan perannya masing-masing, sehingga tidak mudah untuk diungkap, ditindak dan diberantas oleh penegak hukum. Di Indonesia korupsi sudah menyebar ke segala lini kehidupan.

Mulai dari tingkatan paling rendah yaitu desa sampai ke tingkat paling tinggi ke dalam pemerintahan. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian dan seluruh rakyat Indonesia.

Transparency International menempatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2018 pada urutan ke 89 negara terkorup dari 180 negara. Dengan skor 38 dari nilai 100. Skor yang didapat Indonesia meningkat 1 (satu) poin dibanding skor IPK pada tahun 2017 yaitu 37. Indeks Persepsi diatas menunjukkan bahwa meskipun trend korupsi turun 1% nyatanya korupsi di Indonesia masih terus terjadi.

Seiring dengan perkembangan, upaya para koruptor untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidananya kini tidak hanya di dalam negeri saja. Namun sudah bersifat transnasional. Mereka menyembunyikan hasil korupsi di berbagai tempat di belahan dunia dan biasanya menggunakan nama orang lain yang dibayar untuk itu, biasanya disebut dengan straw men.

Sistem penyimpanannya pun sudah semakin kompleks, misalnya dalam bentuk saham yang dibeli pada bursa saham di luar negeri, minuman anggur atau bahkan air mani kuda balap yang harganya ratusan ribu dolar AS. Hal itu tentu mengakibatkan sulitnya melacak keberadaan kekayaan para koruptor dan pengembalian aset kepada negara.

Kongres PBB ke-6 1980 di Caracas Venezuela, juga mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law). Data penanganan korupsi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berbeda dengan tahun 2018, penindakan terhadap kasus korupsi menurun sebesar 41,2 %.

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kerugian yang didapat negara akibat adanya korupsi. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 9,29 triliun. Sedangkan pengembalian kerugian negara yang diganti melalui jalur pidana melalui mekanisme Uang Pengganti hanya sebesar 8,7 % atau sekitar Rp. 805 miliar.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asset recovery (pemulihan aset) belum menjadi fokus utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi padahal kerugian negara sangat besar.

Di Indonesia ketentuan pidana mengenai penyitaan dan perampasan harta kekayaan koruptor yang diduga hasil tindak pidana dimungkinkan menurut Undang-Undang. Walaupun perampasan dan penyitaan baru dapat dilaksanakan apabila perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga upaya pengembalian aset atau repatriasi aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) pada tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan dan memerlukan jalan yang panjang.

Berkembangnya tindak pidana dan upaya para koruptor dalam menyembunyikan harta hasil tindak pidana memunculkan terobosan baru dalam dunia Internasional. Perkembangan dunia internasional menunjukkan bahwa pemulihan aset (asset recovery) hasil dan terkait tindak pidana korupsi menjadi bagian penting untuk menekan tingkat kejahatan.

Terobosan baru tersebut dituangkan dalam United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 yakni perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) yang merupakan mekanisme hukum dimana aset (yang diduga) milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. NCB Asset Fofeiture adalah tindakan negara untuk mengambil alih aset yang diperoleh dari korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

NCB Asset Fofeiture juga dapat menjadi solusi dalam menangani asset recovery saat kondisi tertentu, antara lain: pelaku tindak pidana masuk dalam daftar DPO (daftar pencarian orang), pelaku meninggal dunia sebelum adanya proses peradilan yang berarti kematiannya mengakhiri suatu proses peradilan pidana, pelaku memiliki kekuasaan di negeri ini sehingga peradilan atau penuntutan pidana menjadi tidak realistis atau tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti pemimpin diktator dengan pengikut yang banyak, pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan dalam tangan seorang “straw man” yang justru sama sekali tidak terlibat dalam pelanggaran pidana, harta benda yang berkaitan dengan kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak dituntut namun harta benda tersebut terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana, dan kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan seseorang secara pidana.

NCB Asset Fofeiture (perampasan aset tanpa pemidanaan) untuk kasus korupsi di Indonesia belum dimungkinkan karena belum adanya instrumen hukum yang mengatur tentang NCB. Mengingat NCB adalah sesuatu yang baru baik dalam dunia peradilan maka perlu dilakukan banyak kajian terkait dengannya sehingga kemudian dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Inti dari seluruh permasalahan sebenarnya adalah perlunya trigger agar proses pemulihan aset negara yang dicuri oleh koruptor dapat secara optimal masuk kembali kepada negara karena sejatinya uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penulis: Tia Heriskha- Mahasiswa FH Universitas Diponegoro