Akibat Hukum Penjualan Barang yang Disita Pengadilan

Sabtu, 23 Maret 2019 – 18:00 WIB

Foto : dokpri

Foto : dokpri

Pada dasarnya hukum acara memperbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR. Hukum materil pun berdasarkan Pasal 1131 KUHPer juga menegaskan bahwa seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utang kepada debitur.

Dalam rangka mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita yang telah dilakukan pengadilan agar mengikat kepada pihak ketiga, perlu dilakukannya pengumuman berita acara sita kepada kantor pejabat yang berwenang disesuaikan dengan kualifikasi objek sitaan.

Selama penyitaan belum diumumkan, pihak ketiga yang melakukan transaksi atas barang itu tetap dapat dilindungi sebagai pembeli atau pun penyewa yang beritikad baik.

Berpedoman pada ketentuan HIR, ditegakkan prinsip bahwa penjagaan barang sitaan tetap berada di tangan tergugat/tersita. Namun ada kalanya, penjagaan barang sitaan yang dilakukan oleh pihak tergugat justru disalahgunakan, seperti menjual barang sitaan kepada pihak ketiga untuk “mengakali” pihak penggugat sebagai pihak yang berkepentingan.

Perlu diketahui bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak pengadilan, kemudian didaftarkan oleh juru sita pengadilan kepada kantor pejabat yang berwenang dan telah dilakukan pengumuman sita, secara formil telah terpenuhi asas publisitas atas sita tersebut.

Dengan terpenuhinya publisitas tersebut, maka secara resmi penyitaan telah diberitahukan kepada masyarakat luas (pihak ketiga).

Kekuatan sita yang telah diumumkan secara sah, selain mengikat para pihak yang berperkara juga menjangkau pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara.

Menurut Pasal 199 (1) HIR, terhitung sejak hari pengumuman barang sitaan, maka hukum melarang pemindahan barang sitaan kepada orang lain, artinya tergugat/tersita dilarang mengalihkan barang sitaan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada menjual, menghibahkan, ataupun menukarkan kepada orang lain.

Akibatnya, setiap perjanjian transaksi pengalihan barang yang disita, dianggap pelanggaran terhadap Pasal 199 HIR, oleh karena itu perjanjian transaksi tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang melakukan transaksi atas barang sitaan.

Bahkan menurut Pasal 231 ayat (1) KUHP, barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan melepaskan barang yang disita, atau melepaskannya dari simpanan, atau menyembunyikan barang sitaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara.

Kesimpulannya, terhadap barang sitaan yang disita oleh Pengadilan, dan secara formil telah memenuhi syarat-syarat penyitaan sesuai dengan aturan, melarang pihak tergugat/tersita mengalihkan barang sitaan tersebut kepada pihak ketiga. Konsekuensi atas pelanggaran tersebut, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga adalah batal demi hukum, sekaligus melanggar ketentuan pidana.

Leonardo Sanjaya, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trisakkti, Jakarta