Menagih Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi Sektor Swasta di Indonesia

Sabtu, 18 Januari 2020 – 15:00 WIB

Ilustrasi korupsi sektor swasta (Foto: Istimewa)

Ilustrasi korupsi sektor swasta (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Upaya pemberantasan korupsi saat ini gencar dilakukan pemerintah. Namun dibalik itu para aktor pelaku kejahatan korupsi juga semakin gencar bergerilya mencari celah untuk melakukan korupsi.

Yaps, korupsi yang sudah dicap sebagai budaya negatif ini sudah terjadi di seluruh lini kehidupan dan telah masuk dalam tatanan pada setiap sistem yang ada di negara ini.

Namun penulis sangat tidak setuju jika korupsi disebut sebagai budaya. Karena budaya adalah adalah identitas suatu bangsa yang akan diwariskan pada generasi yang akan datang.

Harus diakui bahwa korupsi bisa dikatakan membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membudaya disini diartikan sebagai kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana yang dikelompokan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi.

Yaitu, merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Mirisnya, korupsi saat ini tidak saja terjadi di sektor publik dan berakibat pada kerugian negara saja, namun juga telah merambah ke sektor swasta. Bahkan menurut Transparency International (TI) korupsi yang terjadi di ranah pemerintahan 80 persen diantaranya melibatkan pihak swasta.

Indonesia saat ini sudah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Secara Internasional yaitu dalam UNCAC sudah diatur mengenai tindakan korupsi yang terjadi di sektor swasta adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh.

Namun faktanya, hingga saat ini dari 32 poin yang ada dalam UNCAC, hanya 7 poin dari UNCAC yang telah dituangkan dalam regulasi. Sedangkan pemberantasan korupsi di sektor swasta ternyata belum diatur dalam Undang Undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga indepen yang dapat melakukan penegakan hukum terkait korupsi, hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum yang berakibat pada kerugian negara.

Artinya kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta belum terjamah KPK. Selama ini pihak swasta hanya dikenai Pasal Turut Serta Melakukan TIndak Pidana Korupsi (medepleger), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun Penyuapan saja.

Sebagai bentuk komitmen kuat dari pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi, sudah seharusnya segera memasukan upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta ke dalam peraturan perundang-undangan/hukum positif di Indonesia.

Selain sebagai bentuk kewajiban telah diratifikasinya UNCAC, hal tersebut juga menjadi bentuk bahwa Indonesia tidak memiliki toleransi terhadap apapun kegiatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Universitas Diponegoro