Keadilan Restoratif dan Peradilan Adat di Indonesia

Senin, 27 Januari 2020 – 21:30 WIB

Ilustrasi Keadilan Restoratif (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Keadilan Restoratif (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Hukum mutlak diperlukan dalam melaksanakan pembangunan seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Hukum merupakan penjaga norma kehidupan masyarakat dan sebagai sarana pengayoman agar tercipta ketertiban. Hukum sebagai panglima seharusnya merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang terintegrasi secara menyeluruh termasuk juga dengan hukum agama dan hukum adat.

Hukum adat hingga saat ini mendapat ruang dan diakui eksistensinya di mata hukum nasional. Hal itu diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati berbagai kesatuan masyarakat adat sekaligus hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang”.

Hukum bukanlah alat untuk mencapai kesewenang-wenangan tetapi justru sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan legitimasi yang sesuai dengan asas-asas hukum dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law) sehingga ada upaya reaktualisasi dan revitalisasi peradilan adat yang masih hidup di Indonesia.

The living law sejatinya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum Nasional. Salah satu hasil dari pembangunan hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi adalah Hukum Bisnis atau Hukum Ekonomi. Salah satu produk pembaharuan yang konstruktif dari living law yang dianggap berhasil saat ini adalah Ekonomi Syariah.

Tak ayal lagi, sistem hukum pidana akan terus berkembang dari masa ke masa. Salah satu pembaharuan dalam hukum pidana adalah dikenal adanya keadilan restoratif. Tujuan dari pemidanaan sudah jauh meninggalkan doktrin tentang keadilan retributif yang semata hanya melakukan penghukuman kepada pelaku atau keadilan restitutif yang menekankan pada ganti rugi namun keadilan restoratif memandang untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada perbaikan maupun pemulihan seperti sebelum terjadi kejahatan.

Bahkan ada juga yang mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar dari keadilan restoratif.

Di Indonesia keadilan restoratif pertama kali ditemui dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif mengamanatkan bahwa sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan damai. Jadi system peradilan berfungsi bukan untuk sekedar menghukum.

Keadilan restoratif dan hukum pidana adat mempunyai persamaan tujuan yaitu untuk memulihkan keadaan seperti semula dan tidak sekedar fokus pada penghukuman.

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelanggaran adat dan mekanisme penyelesaiannya. Keadilan restoratif dalam peradilan adat adalah suatu upaya untuk mengkaji dan menganalisa sumber hukum tidak tertulis dan mengembangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Lembaga adat harus diakui eksistensinya dalam sistem peradilan pidana. Namun perlu ditegaskan bahwa hukum yang berlaku pada suatu masyarakat hanya berlaku di daerah itu saja karena merupakan produk dari consensus masyarakat setempat.

Masyarakat adat menilai, keadilan didapat tidak hanya pada pengadilan negara (formal) saja tetapi juga dapat diperoleh dari peradilan adat. Peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga adat dengan menggunakan hukum yang ada di masyarakat setempat seperti pemenuhan kewajiban adat oleh pelaku atau keluarga kepada korban.

 

Penulis: Tia Heriskha - Mahasiswa FH Universitas Diponegoro