Whistleblower-Justice Collaborator, Kunci Pengungkapan Kasus Kejahatan

Kamis, 20 Februari 2020 – 15:30 WIB

Whistleblower-Justice Collaborator, Kunci Pengungkapan Kasus Kejahatan

Whistleblower-Justice Collaborator, Kunci Pengungkapan Kasus Kejahatan

JAKARTA, REQNews - Dalam perjalanan penegakan hukum, kita kerap menemukan pelbagai kasus menemui titik kesulitan dalam pengungkapannya. Misalnya, pemberantasan tindak pidana korupsi yang tak kunjung dapat ditekan.

Tentu kondisi tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor. Apalagi, tindak pidana korupsi identik dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai mempunyai kedudukan yang kuat.

Artinnya, dibutuhkan saksi atau pelaku yang secara langsung mengetahui tindak pidana tersebut dan berani untuk mengakui atau melaporkannya. Mereka disebut whistleblower dan justice collaborator.

Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, whistleblower adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ia mengibaratkan whistleblower seperti empritan wasit (peniup pluit).

Pun whistleblower adalah bagian penting dari suatu kejahatan. Namun perlu digarisbawahi, pengadu ini bukanlah pelaku utama tetapi keterlibatannya mempunyai peranan penting.

Hal itu dikarenakan kejahatan yang terjadi biasanya merupakan sindikat/kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga whistleblower memahami betul runtutan kejadian.

Kemudian posisi justice collaborator diatur dalam SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui apa yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Perbedaan penting yang paling mendasar dari keduanya adalah whistleblower tidak terlibat dalam kasus kejahatan yang diungkapkannya tetapi mengetahui kejahatan tersebut. Berbeda dengan justice collaborator merupakan bagian dari pelaku yang kejahatannya diungkap, terlibat secara langsung, tetapi bukan pelaku utama.

Kedua sebutan itu merupakan konsep protection of witness dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang melibatkan seorang pelapor atau saksi yang terlibat langsung/tidak terlibat dalam suatu tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan whistleblower jika memenuh dua syarat.

Pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Kedua, seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’ yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahataan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

Sedangkan Justice Collaborator adalah saksi yang pernah bekerja sama dengan pelaku dalam suatu kejahatan namun bukan pelaku utama. Di Indonesia, saksi sekaligus juga pelaku ini dikenal dengan istilah saksi tersangka, saksi pelaku yang berkerja sama (justice collaborator) dan saksi mahkota.

Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan proses paling penting. Permasalahan klasik dalam proses pembuktian adalah kekurangan atau minimnya saksi.

Peranan saksi di sini berpotensi signifikan dalam mengungkap sebuah kasus kejahatan. Permasalahan yang seringkali terjadi mereka tidak bersedia memberikan kesaksian berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan dikarenakan rentan intimidasi dan ancaman yang akan diterima oleh mereka.

Bukan sekedar serangan balik berupa ancaman atau intimidasi saja namun beberapa kali whistleblower dan justice collaborator justru dilaporkan balik dan dijadikan tersangka. Di sinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi dalam mengungkap kebenaran dan membongkar suatu kasus kejahatan.

Khususnya suatu kejahatan yang terorganisir dan bersifat sistematis. Faktanya, whistleblower dan justice collaborator tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat menjamin mereka akan memperoleh perlindungan.

Bahkan pada ayat (2) Undang Undang LPSK disebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak memperoleh perlindungan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 15 huruf a disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau pun memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 12 A ayat (1) butir f hingga h dinyatakan, LPSK berwenang mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pengamanan dan pengawalan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberi perlindungan kepada whistleblower dan justice collaborator. Namun, SEMA ini hanya mengikat wilayah pengadilan saja dan belum menyentuh penegak hukum yang lainnya.

Hingga kini, belum ada instrumen yang dinilai mampu untuk memberikan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator. Sehingga kedepan para pemangku kebijakan diharapkan segera menyusun aturan yang secara tegas mengatur secara detail mengenai perlidungan terhadap whistleblower dan justice collaborator.

Diperlukan pula kerjasama mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK (khusus kasus korupsi), LPSK dan lembaga lainnya untuk sedari awal memberikan perlindungan kepada para whistleblower dan justice collaborator. Jika sudah terdapat suatu sistem perlindungan yang terintegrasi maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak kasus-kasus besar terutama kasus tindak pidana korupsi yang akan terungkap ke permukaan.


Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Undip