RUU Omnibus Law Dirancang untuk Siapa Pak Presiden?

Rabu, 11 Maret 2020 – 14:31 WIB

Omnibus Law dirancang untuk siapa pak Presiden? (Foto: Istimewa)

Omnibus Law dirancang untuk siapa pak Presiden? (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Adagium “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” yang didengung oleh begawan hukum Prof Satjipto Rahardjo terasa akan terus terngiang di telinga setiap insan. Terutama para mahasiswa hukum yang tentu sudah tidak asing lagi dengan filosofi hukum pria yang juga disebut bapak hukum progresif Indonesia.

Prof Satjipto pernah berpendapat bahwa hukum dibuat menyesuaikan kondisi yang ada di masyarakat. Hukum bertugas melayani masyarakat dan bukan sebaliknya.

Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum.

Mengorbankan atau memperuntukkan manusia demi sebuah hukum adalah sebuah penyimpangan hukum itu sendiri. Bahkan Jeremy Bentham, seorang penganut aliran utilitarianisme menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “the greatest happiness for the greatest number of people”.

Jika kita menarik benang merah antara petuah Prof Satjipto dengan sekelumit permasalahan yang ada di negeri ini, maka terdapat berbagai peraturan yang berpotensi merugikan masyarakat. Antara lain Undang-Undang (UU) / Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang menyuri perhatian publik misalnya UU ITE, UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan yang terbaru yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (tematik). Adapun akibat yuridis penerapan omnibus law yaitu pertama, UU existing (UU yang ada) masih tetap berlaku, kecuali sebagian Pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku.

Kedua, UU existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh dari UU tersebut.
Menurut pemerintah, Omnibus Law diyakini akan memberikan kemudahan karena pemerintah dapat melakukan revisi UU yang saling tumpang tindih dengan sekaligus tanpa perlu revisi satu persatu.

Tentu, reformasi regulasi tersebut akan memberikan efisiensi dan efektivitas terhadap perubahan/pencabutan UU. Pemerintah mengklaim Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, memberikan perlindungan terhadap pekerja, memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan iklim dan daya saing investasi.

Namun, serikat buruh yang justru menolak adanya Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menganggap Rancangan Undang Undang ini merugikan para pekerja. Misalnya seperti penghilangan upah lembur di sektor tertentu, perusahaan dapat melakukan PHK sewenang-wenang, hilangnya ketentuan upah minimum, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar diganti dengan sanksi administratif, penggunaan tenaga alih daya semakin bebas, jam kerja yang ekspoilatif, karyawan kontrak susah untuk diangkat menjadi karyawan tetap, penggunanaan TKA, dan hilangnya jaminan sosial bagi buruh.

Hingga detik ini pro dan kontra terhadap RUU cipta kerja seolah tidak berkesudahan. Mengapa hal tersebut terjadi? Penulis sangat yakin hal ini disebabkan karean pemerintah tidak menjalankan komunikasi dengan baik dalam mensosialisasikan dan menginformasikan omnibus law cipta kerja kepada masyarakat.

Sehingga terjadi miskonsepsi dan disinformasi. Pemerintah juga dianggap tidak melibatkan masyarakat, khususnya buruh dalam penyusunan omnibus law cipta kerja.

Seharusnya para pemangku kebijakan menyadari bahwa percepatan investasi bagi kemajuan perekonomian bangsa merupakan pilar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dibalik itu, kesejahteraan bagi masyarakat khususnya para buruh juga tidak boleh terabaikan semata-mata karena ambisi pemerintah saja.


Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Undip