Perlukah Jokowi Berlakukan Darurat Sipil?

Kamis, 02 April 2020 – 14:34 WIB

Perlukah Darurat Sipil Diberlakukan?

Perlukah Darurat Sipil Diberlakukan?

JAKARTA, REQnews - Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan tersebut harus diwujudkan sebagai merupakan amanat konstitusi. Pemerintah adalah pemegang kendali dalam menjalankan sebuah negara mempunyai otoritas untuk mengatur negaranya.

Seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu pernyataan Presiden Joko Widodo tentang akan diberlakukannya situasi ‘darurat sipil’ dalam melawan virus corona atau COVID-19. Bahkan bahaya virus ini ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi yang artinya tingkat penyebaran virus ini telah meluas ke berbagai negara bahkan benua dan telah banyak korban jiwa jatuh karenanya.

Maka setiap negara mempunyai cara tersendiri sesuai dengan kondisi negara masing-masing untuk mengatasi virus ini. Pemerintah Indonesia saat ini akan mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian diikuti dengan penerapan darurat sipil jika keadaan semakin membahayakan rakyat.

Pemerintah Indonesia menganggap penerapan situasi darurat sipil merupakan jalan terbaik demi menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia, benarkah?
Saat ini penerapan situasi darurat sipil memang belum diterapkan dan masih PSBB.

PPSB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mecegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Lalu apa itu situasi darurat sipil? Mengapa banyak yang menolak? Apa saja dampaknya jika diterapkan? Apakah tepat pemberlakuan darurat sipil untuk mengatasi virus covid 19?

Sebelum membahas darurat sipil perlu diketahui bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan status bahaya seperti yang tercantum dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut:

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Perppu ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan atau situasi darurat sipil adalah situasi bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Dalam Perppu tersebut keadaan bahaya terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu situasi darurat sipil, situasi darurat militer dan siuasi darurat perang. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Perppu No 23/1959 yaitu: Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

Pertama, keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; Ketiga, hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala - gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Jika kita simpulkan bahwa untuk menyatakan telah terjadi darurat sipil jika terjadi 3(tiga) kondisi: keamanan atau ketertiban hukum terancam, perang atau bahaya perang dan negara dalam keadaan bahaya atau keadaan-keadaan khusus.

Pemegang otoritas tertinggi ada ditangan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat. Namun terdapat pula ketentuan yang, menurut penulis, kontradiktif dalam Perppu ini, yaitu Pasal 18 yang menyebutkan:

(1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta-izin terlebih dahulu. lzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum; (2) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu; (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

Bila pemerintah mengacu pada Pasal 18 tersebut, tentu pasal ini masih memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pertemuan sepanjang diberikan izin dari penguasa darurat. Namun, penguasa tidak bisa melarang orang untuk melakukan peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adat dan rapat-rapat Pemerintah.

Sedangkan saat ini pemerintah memberlakukan social distancing dimana melakukan berbagai larangan untuk mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa termasuk untuk melakukan peribadatan.

Selain itu, ketentuan seperti razia, pembatasan alat-alat komunikasi, larangan pengiriman berita, berhak mengetahui semua percakapan lebih tepat jika dalam keadaan terjadi pemberontakan dan kerusuhan. Sedangkan saat ini kita sedang tidak berada pada kondisi tersebut.

Menurut pengamatan penulis pasal yang masih relevan untuk diterapkan saat pandemi COVID-19 ini hanyalah Pasal 19 yang menyatakan: Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

Penulis menyimpulkan bahwa pemberlakukan keadaan darurat sipil yang diatur dalam Perppu 23 tahun 1959 tidak relevan dan tidak efektif untuk dijadikan solusi dalam mengatasi merebaknya wabah COVID-19.

Wabah ini merupakan permasalahan kesehatan sehingga lebih tepat menerapkan kondisi darurat kesehatan dan bukanlah situasi darurat sipil.

Sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) Indonesia saat ini juga sudah mempunyai instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang kondisi darurat kesehatan.

Seperti misalnya UU Kesehatan dan UU Karantina Kesehatan. Sehingga lebih tepat pemerintah seharusnya memberlakukan karantina wilayah.

Konsekuensinya, menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, jika kondisi darurat sipil diberlakukan maka pemerintah tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Hal tersebut menjadi berbeda jika yang dipilih adalah karantina wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 55, “Kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.

Jika pemerintah lepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, lantas dimana peran negara dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang termaktub dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945?

Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Undip