Pembebasan Narapidana Koruptor Di Tengah Pandemi COVID-19, Setuju?

Senin, 06 April 2020 – 15:24 WIB

Pembebasan Narapidana Koruptor Di Tengah Pandemi COVID-19, Setuju? (Foto: Istimewa)

Pembebasan Narapidana Koruptor Di Tengah Pandemi COVID-19, Setuju? (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - “Salus populi suprema lex”, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Adagium yang dikemukakan oleh filsuf Romawi Cicero tersebut kini menggambarkan apa yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Salah satu cara memutus rantai penyebaran virus corona tersebut, dilakukan pemerintah  denggan membebaskan 30 ribu narapidana dewasa dan anak di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kebijakan ini diambil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melalui program asimilasi dan integrasi.

Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Pemerintah pun beralasan, pembebasan tersebut juga dilakukan sebagai upaya mengurangi kepadatan kapasitas di lapas dan rutan. Seperti kita ketahui lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas muatan (over capacity). Kondisi tersebut nampaknya menjadi polemik yang tidak berkesudahan.

Bahkan saat ini, over crowd-nya sudah mencapai 107 persen!  Tercatat jumlah lapas dan rutan seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah narapidana di lapas dan rutan mencapai 296.846 orang.

Asal tahu saja, pembebasan narapidana tentunya tidak dapat dilakukan pada semua jenis tindak pidana. Mengacu kepada ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi hanya berlaku untuk narapidana tindak pidana umum saja.

Adapun syarat asimilasi di rumah ialah bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan bagi anak telah menjalani separoh masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Serta narapidana dan anak yang tidak disebutkan dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak menjalani subsidair dan bukan WNA.

Sedangkan syarat bebas melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) ialah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani separoh masa pidana bagi anak dan tidak disebutkan dalam PP 99 Tahun 2012, tidak menjalani subsidair dan bukan WNA.

Lalu narapidana tindak pidana apa saja yang dikecualikan?

Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus seperti yang diatur dalam Pasal 34A yaitu tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Belakangan Menteri Yasonna mengusulkan agar PP 99 Tahun 2012 tersebut direvisi sehingga narapidana kasus korupsi juga dapat dibebaskan dengan berbagai syarat tertentu, misalnya mereka harus berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanannya.

Pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana kasus korupsi setara dengan tindak pidana terorisme, narkotika, dan kejahatan HAM berat.

Pun remisi akan diberikan jika para napi tersebut memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 34A, yang menyebutkan antara lain:

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan:

Pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; kedua, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan ketiga, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) akan ada napi koruptor kelas kakap yang akan berpotensi bebas bila revisi PP nomor 99 Tahun 2012 dilakukan. Nama-nama tersebut misalnya Oce Kaligis (77 tahun), terpidana kasus suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Suryadharma Ali (63 tahun) Mantan Menteri Agama, Setya Novanto (64 tahun) Mantan Ketua DPR, Patrialis Akbar (61 tahun) Mantan Hakim Konstitusi, Siti Fadilah (70 tahun) Mantan Menteri Kesehatan, Jero Wacik (70 tahun) Mantan Menteri ESDM, dan Friedrich Yunadi (70 tahun) Mantan Pengacara Setya Novanto.

Menurut penulis, langkah yang diambil Menteri Yasonna untuk membebaskan napi koruptor sebenarnya langkah yang sangat dilematis. Mengingat sejak semula tindak pidana korupsi sudah terlanjur digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan setara dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Para napi koruptor bukan saja dianggap telah merugikan keuangan negara dalam jumlah besar tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Namun di lain pihak, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  Dan oleh karenanya seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhinya.

Walaupun lapas narapidana korupsi berbeda dengan lapas kejahatan umum lainnya. Jumlah narapidana korupsi juga ternyata tidak besar. Merujuk data Kemenkumham pada tahun 2018, dari 248.690 narapidana, hanya sekitar 1.8 % atau 4.552 yang tersangkut kasus korupsi.

Upaya revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 memang dicoba dilakukan berkali-kali namun selalu mendapatkan gelombang penolakan oleh publik. Penulis hanya berharap agar revisi PP 99 Tahun 2012 tersebut jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya tidak berdampak luas bagi kemanusiaan.

Korupsi memang harus diberantas karena tidak hanya merugikankeuangan negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Berbagai cara telah dilakukan untuk memberantasnya bahkan dengan berbagai cara yang luar biasa atau tidak umum selama hal tersebut diyakini dapat menghentikan tindak pidana ini.

Oleh karenanya penulis merasa Menteri Yasonna  sekali lagi harus berhati-hati dalam melakukan revisi PP 99 Tahun 2012.

Penulis: Tia Heriskha – Mahasiswa FH Undip