Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Begini Dasar Hukum Kasus Audrey

Kamis, 11 April 2019 – 13:00 WIB

Mayza Helena Dewi! Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, (Foto : Dokpri)

Mayza Helena Dewi! Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, (Foto : Dokpri)

Menjadi mahasiswa hukum membuat kita memahami bagaimana sistem pemidanaan yang ada diIndonesia, bagaimana pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan sampai denganmemaknai pasal demi pasal. Kasus yang menimpa Audrey, siswa salah satu SMP diPontianak masih panas. Audrey mengalami penganiayaan oleh 12 siswa SMA di Pontianak.

Respon publik terhadap kasus ini sama seperti yang dipikirkan oleh mahasiswa hukum. Publik sangatmengecam dan marah sekali terhadap kasus ini. Publik sangat berpihak kepada korban danpelaku harus dihukum seberat-beratnya. Sebagai mahasiswa hukum, bagaimana respon terhadap kasus Audrey?

Setiap warga negara memang mempunyai kebebasan dalam menyatakan pendapat. Namun cobalah berpendapat dengan sebuah pemahaman akan apa yang disampaikan. Penyelesaian kasus Audrey dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengutamakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 definisi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Baik korban, saksi dan juga pelaku dalam kasus Audrey masih tergolong usia anak menurut UU SPPA.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi. Yaitu tindakan dan pidana. Sanksi tindakan meliputi: pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPSK, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga,pelayanan msyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara.Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Dalam UU SPPA kita mengenal adanya restorative justice (keadilan restoratif) dan diversi. UU SPPA menekankan pada keadilan restoratif atau pemulihan situasi anak pada kondisi semula/perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Bukan pada keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) atau keadilan restitutif( menekankan keadilan pada ganti rugi).

Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Diversi bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan recidive (pengulangan tindak pidana).

Dalam penyelesaian kasus ini, Perbuatan pelaku terhadap korban sangat tidak dibenarkan. Karena selain menyebabkan kekerasan fisik juga secara psikis. Namun, semua kembali lagi kepada upaya perbaikan keadaan seperti semula baik kepada korban maupun pelaku kejahatan. Perlu dipahami, diversi diterapkan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Diversi diupayakan pada setiap tahapan. Ketika diversi berhasil, maka proses nya dihentikan.

Namun jika gagal akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Dalam kasus ini, maka akan diupayakan diversi di setiap tahapan. Jika korban setuju dengan adanya diversi, maka kasus akan berakhir damai. Namun jika diversi tidak berhasil proses peradilan pidana akan dilanjutkan. Dalam hukum pidana kita mengenal adanya asas ultimum remidium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif / upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga diutamakan alternatif penyelesaian lain (primum remedium).(*)

Ditulis oleh Mayza Helena Dewi! Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.