Lockdown, Urusan Pemerintah Pusat atau Daerah?

Rabu, 15 April 2020 – 10:47 WIB

Lockdown, Urusan Pemerintah Pusat atau Daerah? (Foto: Istimewa)

Lockdown, Urusan Pemerintah Pusat atau Daerah? (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Artinya, setiap daerah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai kekhasan yang dimiliki masing-masing. Tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Mengingat, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi, dan ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi yang kemudian dibagi atas kabupaten dan kota.

Baca Juga: Haruskah Indonesia Mengambil Opsi Lockdown di Tengah Wabah Corona?

Setiap provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Indonesia mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang. Rumusan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah pusat membagi negara Indonesia menjadi beberapa daerah dan tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing.

Pasal 18 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah.

Dari rumusan pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Lalu apa saja yang menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah?

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Pertama, Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.  Artinya kewenangan penuh dimiliki oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan dan dibantu Wakil presiden serta Menteri.

Adapun urusan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yaitu seperti Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan.

Ketiga, Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain.

Jadi jika kita perhatikan, berbagai kebijakan dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Covid 19, maka kebijakan lockdown yang awalnya diambil oleh beberapa daerah sudah diyakini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun di lain pihak pemerintah pusat menyatakan bahwa kebijakan lockdown tetap merupakan kewenangan pusat. Mengapa demikian?

Lockdown dalam istilah hukum mempunyai makna yang sama dengan karantina wilayah seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Berkaitan dengan lockdown atau karantina wilayah jika diterapkan tentu akan berimplikasi pada banyak aspek, salah satunya adalah perekonomian. Terdampaknya perekonomian suatu daerah pasti akan berdampak pada kebijakan moneter dan fiskal.

Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah, kebijakan yang mengatur segala hal terkait moneter dan fiskal hanya dimiliki oleh kewenangan pusat.  Ketika lockdown diterapkan akan ada banyak penutupan berbagai fasilitas, pengurangan belanja konsumen, dan tentunya akan menyedot anggaran yang besar dalam pelaksanaannya.

Pun didalam UU Kekarantinaan Kesehatan juga disebutkan dalam Pasal 11, yaitu: “Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan Teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya”.

Meskipun pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi daerahnya namun tidak ada payung hukum bagi pemda yang mampu memberikan kewenangan artibusi untuk menetapkan kebijakan terkait lockdown.

Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Undip