Tips Jitu Menangkal Hoaks: Perbanyak Literasi!

Minggu, 10 Mei 2020 – 11:01 WIB

Tips Jitu Menangkal Hoaks: Perbanyak Literasi!

Tips Jitu Menangkal Hoaks: Perbanyak Literasi!

JAKARTA, REQnews - Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat berita palsu alias hoaks yang beredar. Bahkan hoaks saat ini dirasakan sangat meresahkan apalagi di saat pandemi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik.

Hoaks dalam bahasa inggris diartikan sebagai berita palsu yang memiliki padanan kata dengan bohong, tipuan, menipu atau kabar burung. Jika diartikan secara singkat maka hoaks berarti informasi yang disebarkan, namun belum memiliki kepastian akan kebenarannya bahkan dapat digolongkan sebagai berita yang memiliki kemungkinan menyesatkan.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan keonaran diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang- Undang a quo menegaskan:
Ayat (1): “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun”;
Ayat (2): “Barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Payung hukum tersebut dibuat lantaran di era revolusi kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu keadaannya sangat rentan terhadap ancaman dan serangan pasukan sekutu Belanda. Dengan dibuatkannya ketentuan hukum tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan stabilitas keamanan dan pertahanan negara Indonesia.

Sampai sekarang tidak ada perubahan norma yang signifikan baik dalam aturan maupun penerapannya. Jika kita telaah pasal 14 UU 1/1946 tersebut mengandung ketidakpastian hukum atau disebut dengan pasal karet.

Tidak ada definisi yang jelas apa yang dimaksud berita atau pemberitahuan bohong. Demikian juga dengan yang dimaksud sebagai ‘keonaran dikalangan rakyat’. Walau telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.

Namun tidak ada definisi dan ukuran yang jelas dan pasti. Selain itu, tidak ada aturan khusus bagaimana pemerintah melakukan standarisasi terhadap apa yang dimaksud berita bohong. Tidak adanya ukuran dan definisi yang jelas, dapat berakibat pada aparat penegak hukum bertindak secara subjektif dan sewenang-wenang dalam menentukan kondisi yang dikatakan telah menimbulkan keonaran atau tidak.

Akibat dari tindakan apparat penegak hukum ini sangat penting, mengingat keonaran merupakan tujuan utama dari penyebar hoaks. Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan dan antara yang dicelakakan (korban) terhadap si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa.

KUHP sendiri tidak memberikan definisi dari arti kata sengaja. Namun penjelasan tentang arti sengaja dapat ditemui dalam M.v.T (Memorie van Toeliching) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki atau menginginkan perbuatan itu dan mengetahui apa yang dilakukan.

Mengapa hal ini penting untuk dipahami? Perlu diketahui di dalam buku Hukum Pidana 1 tulisan Prof Soedarto, dijelaskan bahwa terdapat 3 corak sikap batin yang menunjukan tingkatan bentuk kesengajaan.

Jika kita telaah lebih lanjut, maka terdapat pembeda antara ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) perbuatan menyebarkan berita bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran. Sengaja disini termasuk kedalam kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan. Artinya perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menimbulkan keonaran. Kesimpulannya, seseorang telah menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Sedangkan pada ayat (2) merupakan perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sengaja disini yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi dan si pembuat mengetahui jika kemungkinan itu dapat terjadi.

Kesimpulannya, seorang pembuat atau penyebar hoax, sengaja menyebarkan hoax dengan maksud dan tujuan untuk membuat keonaran.

Di tengah pandemi yang ada, beragam informasi bertebaran yang terkait dengan corona virus. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh infromasi dan membagikannya. Ada ketakutan dalam diri penulis bagaimana jika yang menyiarkan kabar tidak mengetahui berita yang disebarkan adalah berita hoax dan akan menimbulkan keonaran?

Pertanyaan kembali muncul ketika sudah dikeluarkan UU ITE. Namun mengapa penyebaran hoaks terus terjadi. Permasalahan utama adalah bukan pada persoalan penerapan sanksi pidana semata.

Sesuai dengan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang berorientasi pada restorative justice, seharusnya aparat penegak hukum tidak dengan mudah bertindak represif dengan memberlakukan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Terlebih masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memahami tentang akibat yang diperbuat ataupun perbuatan yang dilakukan akan merugikan orang lain termasuk dirinya.

Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan edukasi dengan memberikan panduan dalam melakukan validasi informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam menyaring berita. Kuncinya adalah perbanyak literasi. Dengan banyak membaca dan melakukan validasi kebenaran atas informasi maka masyarakat tidak akan mudah termakan dengan berita yang tidak pasti kebenarannya.

Penulis: Tia Heriskha Mahasiswa FH Undip