Gagal Tangani COVID-19 Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan?

Senin, 08 Juni 2020 – 14:01 WIB

Gagal Tangani COVID-19 Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan?

Gagal Tangani COVID-19 Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan?

JAKARTA, REQnews - Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum pemerintah dan pelbagai lembaga negara yang ada di dalamnya melaksanakan hak dan kewajiban mengacu kepada aturan hukum yang ada.

Penegasan gagasan negara hukum dalam konstitusi menunjukkan bahwa hukum mempunyai posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Indonesia dan dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 atau virus corona. Kebijakan demi kebijakan diambil oleh masing-masing negara demi menyelamatkan bangsanya.

Tak ayal, belum ada satupun negara di dunia ini mampu menunjukkan keberhasilan mutlak dalam menangani pandemi ini. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia-pun cenderung tidak konsisten sehingga sebagian orang menilai bahwa pemerintah Indonesia telah gagal dalam menangani pandemic Covid 19. Berbagai komentar telah memancing reaksi beberapa kalangan sehingga muncul isu makar atau pemakzulan terhadap pemerintahan Jokowi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata makzul berarti berhenti memegang jabatan; turun tahta. Sedang memakzulkan memiliki arti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan; Meletakkan jabatannya (sendiri) sebagai raja; berhenti sebagai raja. Konstitusi kita tidak menggunakan kata makzul, pemakzulan atau memakzulkan melainkan menggunakan kata diberhentikan atau pemberhentian.

Perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang banyak mengubah sistem yang ada termasuk sistem ketatanegaraannya. Jika dahulu Presiden dapat langsung dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka hal tersebut berbeda dengan aturan saat ini.

Sebelum amandemen UUD 1945 tidak ada mekanisme yang mengatur tata cara pemakzulan Presiden. Dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) UUD sebelum amandemen bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR”. Maka dahulu ditarik kesimpulan jika pemberhentian juga dilakukan oleh MPR.

Setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, telah diatur mekanisme proses pemberhentian presiden. Dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR.

Di mana terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahlamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika mendapat sekurang-kurangnya 2/3 dukungan dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Namun perlu diketahui dari total anggota DPR 575 anggota, 60% diantaranya adalah koalisi Presiden Joko Widodo.

Artinya sangat tidak mungkin DPR menyetujui usul pemberhentian presiden. Kalaupun DPR menyetujui, maka pada akhirnya keputusan ada di tangan MPR. Pertanyaan lain yang muncul adalah berapa banyak anggota MPR yang berasal dari partai politik koalisi. Sehingga menurut hukum positif yang ada, sangat sulit untuk memakzulkan presiden.

Belakangan muncul dugaan adanya upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo karena kebijakannya dalam menangani pandemi covid-19. Tepatkah jika hal itu dilakukan? Jika mengacu kepada Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, alasan-alasan untuk dapat memakzulkan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya adalah terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk dapat memakzulkan Presiden/Wakil Presiden haruslah disertai bukti perbuatan mereka melawan hukum atau mengandung konotasi hukum. Artinya jika alasan yang digunakan hanya terkait dengan putusan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara maka tidak dapat dilakukan pemakzulan.

Penulis: Tia Heriskha, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro