Geprek Bensu dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kamis, 18 Juni 2020 – 16:01 WIB

Geprek Bensu dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Geprek Bensu dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

JAKARTA, REQnews -  Pemberitaan tentang perseteruan antara kedua pihak yang mengaku pemilik merk ‘Geprek Bensu’ menjadi viral. Kasus ini seakan menggugah kita untuk mulai memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi hasil karya kita dan apakah pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap hasil karya serta pemilik idenya?

Dalam negara kesatuan Negara Republik Indonesia (NRI) kita menganut sistem negara hukum. Hal itu dibuktikan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam kegiatan lalu lintas hukum harus tunduk pada Panglima Hukum. Salah satu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang mempunyai peran penting untuk menunjang proses pembentukan ide, gagasan, inovasi, kreatifitas, serta penemuan-penemuan penting lainnya adalah berupa peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kadang tanpa kita sadari hampir segala barang yang kita gunakan berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Mulai dari handphone, baju, sepatu, makan yang kita konsumsi dan lain-lain.

Akhir-akhir ini ada beberapa peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang sedang dibahas, antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2018, terhitung sebanyak 52.783 pihak yang melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, hal ini menunjukkan banyaknya potensi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Pada tahun awal tahun 2019 berdasarkan Analisis yang dilakukan oleh Global Innovation Policy Center (GIPC), sebuah lembaga bagian dari Kamar Dagang Amerika, melaporkan tentang iklim kekayaan intelektual di 50 negara dan mengurutkan Indonesia di posisi peringkat ke-45 dari 50 negara dalam Indeks Kekayaan Intelektual The US Chamber.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Inte;ektual sejatinya sangat potensial. Perlu dicatat pula bahwa dalam prosesnya Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan salah satu penunjang Pendapatan Negara, buktinya pada tahun 2018 tercatat Rp. 498.269.886.505 masuk sebagai penerimaan Negara terkait hal ini.

Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia . Peraturan Hak Kekayaan Intelektual dapat dimaknai sebagai hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi terkait Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.

Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dinikmatinya. Inilah yang mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil, yaitu berupa perlindungan hukum . Artinya sudah menjadi sangat wajar jika seharusnya para penikmat dan/atau pengguna hasil kreativitas kemudian memberikan penghargaan kepada orang yang menemukan ide tersebut. Penghargaannya berupa royalty atau uang.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait . Jadi singkatnya, imbalan atau royalti adalah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarannya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu . Ketentuan mengenai besaran imbalan atau royalti yang diberikan oleh penikmat atau pengguna ide tertuang dalam perjanjian, seperti: perjanjian lisensi, perjanjian waralaba, perjanjian distributor, dan lain-lain.

Namun, dalam prakteknya pemberian imbalan atau royalty ini masih belum ada patokan perhitungan serta kepastian hukumnya. Padahal kepastian hukum terhadap imbalan atau royalty merupakan landasan kewajiban pengguna atau penikmat ide untuk mendapatkan izin menggunakan dan menikmati Hak Kekayaan Intelektual dari pemilik ide.

Sehingga saat ini penikmat atau pengguna ide merasa apa yang mereka nikmati adalah cuma-cuma belaka. Banyaknya konflik yang terjadi akibat aturan yang tidak memberikan kepastian hukum akan berujung pada gugatan ke Pengadilan. Proses pengadilan senantiasa menuntut masyarakat merogoh kocek yang jumlahnya tidak kecil. Padahal saling gugat atas persoalan Hak Kekayaan Intelektual dapat diantisipasi bila aturannya jelas, tepat guna dan memberikan kepastian huikum.

Maraknya barang bajakan yang sengaja diproduksi secara illegal, misalnya film, handphone, baju, sepatu serta barang-barang sehari-hari lainnya sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menjamin adanya perlindungan produk yang seharusnya didapat oleh para penemu ide. Jadi sebenarnya menurut penulis, Pemerintah tidak serius dalam melakukan penanganan permasalahan pembajakan. Oleh karenanya negara ini telah gagal memberikan dukungan atas kreativitas rakyatnya.

Sejujurnya, saat ini penerapan Hak Kekayaan Intelektual belum menjadi fokus utama pemerintah dan bila dilakukan pembiaran maka akan berdampak buruk pada semangat masyarakat untuk produktif.

Penulis berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera bersinergi dalam menyusun peraturan yang jelas, progresif, serta pasti guna, demi mengamankan hasil kreativitas masyarakat yang memiliki hak moral dan hak ekonomi. Tak hanya berhenti sampai disitu, proses penegakan hukum juga turut menentukan keberlangsungan proses kreativitas masyarakat sehingga sosialisasi atas seluruh peraturan perundangan terkait Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Penulis: Jacky Sun, Fakultas Hukum Universitas Trisakti