Mengenal Tindak Pidana Makar

Senin, 22 Juni 2020 – 20:03 WIB

Ilustrasi Tindak Pidana Makar (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Tindak Pidana Makar (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Pandemi Covid 19 mengakibatkan bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia menjalani fase hidup new normal. Berbagai aktifitas yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka beralih menjadi daring/online. Pandemi ini ternyata tidak menjadikan sebagian orang untuk bermalas-malasan sebaliknya momen ini menjadi pemicu untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif, apalagi teknologi komunikasi sudah sangat membantu. Kegiatan demi kegiatan dilakukan dengan menggelar berbagai isu melalui webinar. Salah satunya adalah webinar oleh Constitutional Law Festival Fakultas Hukum UGM (CLS FH UGM) dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dan kemudian direvisi menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. 

Acara ini jelas menarik untuk dikaji karena judul tersebut menuai banyak kritik dari banyak pihak, salah satunya datang dari akademisi UGM sendiri yaitu Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D yang menilai bahwa judul dari kegiatan tersebut secara implisit menyatakan akan ada gerakan makar di Yogyakarta karena ingin melakukan pemecatan presiden.

Lantas, apa sebenarnya makar itu? Bagaimana parameter suatu perbuatan yang dikatakan baik lisan atau melalui tulisan dapat dikatakan sebagai makar? Bagaimana ancaman bagi pelaku makar?

Tentu perlu pemahaman yang baik dan benar dulu sehingga segala aspek terkait makar dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran.

Pengertian Makar

Makar merupakan pasal warisan kolonial Belanda. Asal usul pengaturan makar dalam KUHP erat kaitannya dengan gejala politik saat terjadinya Revolusi Komunis di Rusia tahun 1918.

Jika ditelisik lebih dalam, KUHP lama yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda menyebutkan kata yang kemudian diterjemahkan sebagai “makar” sebenarnya adalah aanslag yang secara harfiah artinya “serangan”.

Wetboek Van Strafrecht (WvS) tidak mengenal istilah makar melainkan menggunakan kata aanslag. Infonya saat itu penerjemah KUHP kesulitan mengartikan kata aanslag sehingga digunakanlah istilah makar. Teks asli makar dalam Bahasa Belanda adalah “Aanslag tot en feit bestaat, zoodra …..”

Makin menarik bukan? Mari kita bahas satu persatu-satu.

‘Aanslag’:

Aanslag dalam tata bahasa Belanda, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, mempunyai berbagai arti: aanval (serangan); misdadige aanrading (penyerangan dengan maksud tidak baik); 

Aanslag dalam Bahasa inggris diartikan sebagai attempt atau percobaan atau tindakan awal suatu percobaan.

‘Makar’:

Makar sendiri berasal dari Bahasa arab yaitu makron; masdar yang memiliki arti menipu; memberdaya; membujuk; mengkhianati; mengelabui.

Sedangkan makar dalam bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015: 862), diartikan sebagai (i) akal busuk, tipu muslihat; (ii) perbuatan dengan maksud hendak menyerang; atau (iii) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Dari pengertian istilah makar dan aanslag ternyata memiliki perbedaan. Istilah makar mengandung arti yang lebih luas.

Makar adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara (staat belangen). Makar memiliki objek khusus yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Apa saja objek makar dapat ditemukan dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP. 

Pasal 104 KUHP:

Makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun’.

Pasal 106 KUHP:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian atau seluruh wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. 

Pasal 107 KUHP:

Tentang makar terhadap pemerintah yang sah disebutkan bahwa “Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah (oma -en teling) dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.”

Kesimpulannya, terdapat 3 objek makar yaitu terhadap presiden dan wakil presiden, negara dan pemerintahan yang sah. Penjelasan mengenai makar dapat kita temui pada Pasal 87 KUHP

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.” 

Pasal 87 erat kaitannya dengan Pasal 53 KUHP tentang percobaan, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Menurut Prof. Eddy O.S. Hiarej, penerjemah KUHP mendefinisikan makar dari istilah aanslag yang berarti tindakan awal suatu perbuatan, karena maksud digunakannya kata makar pada Pasal 53 Juncto Pasal 87 KUHP adalah untuk memberikan parameter yang sama terkait unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan dalam hukum pidana. 

Mari kita uraikan:

Sesuatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53.

Berbeda dengan percobaan, maka untuk mengatakan telah terjadi makar cukup ada niat dan permulaan pelaksanaan sudah dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam percobaan selain ada niat dan permulaan pelaksanaan, percobaan baru bisa dipidana bila perbuatan tidak selesai bukan dikarenakan kehendak sendiri.

Contoh sederhananya seperti ini, seseorang yang hendak melakukan percobaan membunuh Presiden tidak perlu Presiden mati terlebih dahulu baru dapat dikatakan makar. Justru adanya pasal makar dimaksudkan untuk mencegah terjadinya maksud yang dituju si pembuat makar yang ada di dalam Pasal 104. Poin pentingnya adalah niat sudah mendekati atau sudah mengandung potensi mendekati delik yang dituju. 

Lantas, tepatkah mengatakan diskusi yang diadakan oleh CLS FH UGM sebagai upaya makar terhadap pemerintahan Jokowi? Jika kita lihat dari judul, terdapat kata-kata ‘Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan’. Jelas pemecatan presiden diatur oleh konstitusi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Judul diskusi menunjukkan bahwa materi webinar akan fokus pada berbagai hal terkait dengan konstitutional. Tentu terlalu dini untuk menyebutkan bahwa diskusi tersebut adalah upaya makar apalagi diskusinya saja belum terlaksana. Pasal makar memang harus digunakan secara hati-hati. Alih-alih digunakan untuk melindungi pemegang kedaulatan, ujungnya justru sebaliknya dapat mengancam keselamatan warga negara.

 

Penulis: Tia Heriskha, FH UNDIP