Minim, Komunikasi Resiko dan Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi

Selasa, 23 Juni 2020 – 14:31 WIB

Minim, Komunikasi Resiko Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi (Foto: Ilustrasi)

Minim, Komunikasi Resiko Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA, REQnews- Covid 19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid 19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus Corona adalah Zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Jenis hewan yang menjadi sumber virus ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi Covid 19 antara lain: gejala saluran pernafasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasinya rata-rata membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari dan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada kasus Covid 19 yang berat dapat penyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui sebabnya tersebut sebagai jenis baru Coronavirus (Coronavirus Disease, Covid 19). Pada tanggal 30 Januari 2020 World Health Organization telah menetapkan sebagai public health emergency of international concern. Penambahan jumlah kasus Covid 19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid 19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan, batuk, atau bersin (droplet), tidak melalui udara.

Pandemi virus Corona sudah memasuki bulan ke empat di Indonesia. Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kasus pertama muncul pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan di Depok Jawa Barat dan terus bertambah hingga per tanggal 21 Juni 2020  terdapat 45.891 kasus positif Covid 19 dan menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara, bahkan melampaui Singapura.

Protokol kesehatan yang disusun meliputi aturan personal hygiene yaitu cara cuci tangan menggunakan sabun dan/atau penggunaan hand sanitizer, penggunaan masker, dan menjaga jarak serta tidak berkumpul menjadi langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi fase awal pandemi. Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dilakukan pertama kali di provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 oleh Gubernur H. Anies Baswedan kemudian diikuti provinsi Sumatra Barat dan 16 kota lainnya. Dimana kebijakan tersebut mengacu pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang berisi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selanjutnya, baru-baru ini pemerintah menyusun skema New Normal dengan membuka kembali fasilitas umum, kegiatan keagamaan, sekolah dan tempat kerja dengan mengikuti standarisasi kesehatan yang baru. Hal ini menjadi langkah setelah kebijakan PSBB telah  diterapkan. Skema new normal yang diambil oleh pemerintah diduga merupakan tindakan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang merosot akibat pandemi.

Bila dibandingkan dengan penanganan pandemi Covid 19 di negara lain maka akan terlihat perbendaan yang sangat mencolok. Kasus Covid 19 pertama di negara Vietnam ditemukan pada tanggal 23 Januari 2020. Pada fase awal pandemi Covid 19 pemerintah Vietnam mengambil tindakan pengetatan perbatasan daerah, penerbangan, juga pembatasan visa, serta melakukan karantina pada daerah yang terdapat kasus positif Covid 19. Pemerintah Vietnam juga menyediakan truk makanan keliling serta membagikan masker gratis pada daerah yang dikarantina. Mereka aktif melakukan tracking kasus dengan cepat melakukan antisipasi pada daerah yang dianggap memiliki potensi terjangkitnya virus ini. Selanjutnya pemerintah Vietnam melakukan isolasi satu provinsi disekitar daerah yang sudah dikarantina disertai penutupan tempat ibadah, sekolah, kerja dan fasilitas umum. Pada tanggal 29 Mei 2020 sudah tidak ditemukan kasus baru juga dibukanya seluruh penerbangan domestik, dua bulan kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 sudah dinyatakan bebas dari kasus Covid 19 dan mulai membuka penerbangan internasional.

Bila kita telaah kembali, tindakan yang diambil pemerintah Indonesia dari awal munculnya pandemi sangat mengesankan gerakan lambat dan ragu ragu terutama dalam penetapan kebijakan kesehatan. Padahal seharusnya sejak awal adanya indikasi penyebaran virus ini pemerintah sudah dapat menyusun tindakan preventif dengan pemantauan awal pelaku perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit Covid 19.

Pemerintah seharusnya melakukan kegiatan deteksi dini dan respon cepat terutama di pintu masuk dari beberapa wilayah untuk mengindetifikasi ada atau tidaknya orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan dan melalukan respon adekuat.

Berbagai hal yang tidak boleh dikesampingkan antara lain penyediaan saran dan prasarana kesehatan (ruang karantina, alat transportasi penyakit menular, alat pelindung diri, alat deteksi dini, logistik penunjang, obat-obatan suportif, health alert card, media komunikasi dan edukasi serta ketersediaan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid 19), mekanisme pencegahan dan pengendalian infeksi untuk penanganan kargo, pencegahan dan pengendalian dan pengendalian infeksi untuk penanganan jenazah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan menghadapi Covid 19 dengan melakukan pelatihan dan simulasi dini dari awal munculnya kasus pertama Covid 19. Upaya dan deteksi dini dapat dilakukan sesuai perkembangan situasi Covid 19 dunia yang dipantau dari WHO.

Tumpang tindihnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menunjukan kurangnya komunikasi dan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi menjadi salah satu faktor utamanya. Kemudian pemilihan kebijakan PSBB yang diterapkan, yang dikemudian hari ternyata tidak berjalan dengan seharusnya dikarenakan ketidak tegasan dan kelalaian pemerintah dalam mengawasi dan menindak masyarakat yang tidak mengikuti PP Nomor 21 Tahun 2020 sehigga angka kasus terus meningkat. Dengan tingginya angka positif Covid 19 di Indonesia, patut diduga disebabkan karena pemerintah tidak melakukan test pada masyarakat secara cepat sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah rasio pengambilan sampel terendah di dunia.

Pemerintah dirasakan sangat kurang dalam mengelola komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat (KPRM) yang merupakan komponen penting dan tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap darurat kesehatan masyarakat. Padahal KPRM dapat membantu mencegah infodemic (penyebaran informasi yang salah/hoaks), membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respon pemerintah sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah.

Membentuk tim KPRM dan menentukan peran serta tanggung jawabnya sejak  mengindentifikasi juru bicara di setiap tingkatan baik lokal maupun nasional, keterlibatan komunikasi dengan masyarakat yang terdampak, membangun sistem untuk pemantauan isu sangat membantu kinerja pemerintah.

Pengambilan langkah skema new normal dalam kondisi kasus positif Covid 19 yang masih meningkat cukup pesat merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak sesuai anjuran World Health Organization. Skema baru seharusnya baru dapat diterapkan bila keadaan angka kasus positif Covid 19 mulai menurun. Skema baru dapat dimulai dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai protokol kesehatan yang akan diberlakukan seperti upaya kebersihan personal, peningkatan imunitas diri, pembatasan interaksi fisik, menerapkan etika batuk dan bersin serta melazimkan penggunaan masker pada masyarakat luas.

Penulis: Risyad Hasyim, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti 

Referensi

1.     Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan menteri kesehatan Republik     Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

2.     Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi MERSCoV di Indonesia.   

3.     World Health Organization (WHO). 2020. https://www.who.int/health-topics/coronavirus. Diakses 21 Juni 2020.

4.     World Health Organization (WHO).2020.Global surveillance for human infection with novel-coronavirus(2019-ncov).https://www.who.int/publications-detail/global-surveillancefor-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov). Diakses 21 Juni 2020.

5.     World Health Organization (WHO).2020. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novelcoronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.Diakses 21 Juni 2020.

6.     World Health Organization (WHO).2020. Risk communication and community engagement readiness and initial response for novel coronaviruses (nCoV). https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov). Diakses 21 Juni 2020.

7.     World Health Organization (WHO).2020. WHO recommendations to reduce risk of transmission of emerging pathogens from animals to humans in live animal markets. https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-risk-oftransmission-of-emerging-pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animal-markets. Diakses 21 Juni 2020.

8.     World Health Organization (WHO).2020. Advice for public. https://www.who.int /emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.Diakses 21 Juni 2020

9.     World Health Organization (WHO).2020. situation report.  https://www.who.int /emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. Diakses 21 Juni 2020

10.   "TRANG TIN V? D?CH B?NH VIÊM ???NG HÔ H?P C?P COVID-19" (dalam bahasa Vietnam). B? Y T? (Departemen Kesehatan).

11.  "COVID-19 Situasi Pandemi di Vietnam" . Pusat Pengendalian Penyakit Vietnam (dalam bahasa Vietnam). 14 April 2020. Diakses 21 Juni 2020.

12.  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.2020. https://covid19.go.id/. Diakses 21 Juni 2020.