Masih Soal Golput Sebagai Tindak Pidana, Begini Respon Mahasiswa Hukum

Sabtu, 26 Januari 2019 – 21:00 WIB

Syhaputry Pratama

Syhaputry Pratama

Halo guys, belum lama ini kita dengar berita terkait Golput alias golongan putih. Golput diartikan sebagai sikap atau pilihan yang sengaja tidak memberikan hak suara dalam pemilu atau pilkada. Dalam perspektif sejarah, golput dimotori oleh Arief Budiman (dosen UKSW saat itu) yang dimaksudkan sebagai sikap politik terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto) yang dinilai sangat otoriter, dan pemilu hanya sebagai kamuflase demokrasi.  Artinya, memberikan suara atau tidak dalam pemilu hasilnya tidak akan ada pengaruhnya apa-apa untuk perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. 

Logika publik beranggapan bahwa golput jika dilakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pidana pemilu, karena golput merupakan hak politik warga negara. 

Jika berusaha mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pidana pemilu. Mungkinkah seseorang atau kelompok yang golput bisa diberi sanksi pidana? Apa sih kata mahasiswa hukum terkait itu golput tersebut? 

Mengherankan sih, karena yang aku tahu golput memang hak induvidual yang siapapun tidak berhak merampasnya. 

Kalau golput dipidanakan aku keberatan karena jujur saja aku tidak melihat alarm perubahan didua paslon tersebut. Untuk apa dipilih jika hanya memberikan mereka kursi tanpa partisipasi mereka mengubah bangsa? 

Jangan sampai ini menjadi alat politik, dimana semua warga Indonesia terpaksa, saya katakan disini terpaksa karena belum tentu seseorang punya satu pilihan, yang cocok dengan  hati nuraninya. Bisa juga tidak punya pilihan. Jangan sampai terpaksa memilih hanya untuk bebas dari pasal tersebut. Nah inikan berbahaya, dimana kepercayaan masyarakat berkurang oleh pemimpin tapi dipaksa untuk percaya dan menjalankan segala peraturan dan kebijakan yang akan mereka buat nanti. Akan menjadi pelanggaran HAM lagi nanti, mending kalau diselesaikan, ini disentuhpunkan tidak. 

Saya berharap sih anak muda tidak buta hukum dan tidak panatisme buta juga terhadap hukum dan politik. Hak tetap hak.

Syhaputry Pratama

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia