September Hitam dan Kelamnya Penegakan Hukum HAM Indonesia

Rabu, 23 September 2020 – 10:34 WIB

September Hitam dan Kelamnya Penegakan Hukum HAM Indonesia

September Hitam dan Kelamnya Penegakan Hukum HAM Indonesia

JAKARTA, REQnews - Bulan September sepertinya menjadi bukti masa kelam penegakan hukum terhadap kejahatan HAM. Sering kali keluarga korban kejahatan HAM dan aktivis hak azasi manusia menyebutnya sebagai ‘bulan hitam’ untuk Indonesia.

Penyebutan ‘bulan hitam’ tentu cukup beralasan, mengingat penegakan hukum di bidang HAM yang senantiasa terjadi pada bulan Sepetember setiap tahunnya hampir tak pernah diselesaikan negara ini.

Sejumlah peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di bulan hitam antara lain: tragedi pembantaian 1965-1966, tragedi ‘Tanjung Priok’ 1984, peristiwa ‘Semanggi II’ 1999, pembunuhan Munir 2004 dan ‘Aksi Reformasi di Korupsi’ 2019.

Tragedi 1965-1966 adalah pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai kelompok komunis yang ingin menguasai pemerintah NKRI. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan selama 3(tiga) tahun, yaitu sejak bulan Mei 2008 hingga Januari 2012. Komnas HAM menyebutkan telah memeriksa sebanyak 357 saksi korban yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia (Surat Komnas HAM No. 001/PTH-65/i/11). Laporan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam Tragedi 65-66 adalah 500.000 hingga tiga juta jiwa.

Pengungkapan kasus ini terkendala akibat para pihak dari unsur pemerintah tidak bersedia untuk dimintai keterangan dan tidak adanya persetujuan dari Jaksa Agung dan Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, seperti locus tindak pidana, kuburan massal, dan lain-lain.

Tragedi Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Kasus ini juga termasuk kejahatan terhadap HAM yang melibatkan aparat negara. Tragedi Tanjung Priok setidaknya menelan korban jiwa sebanyak 24 orang. Para korban yang meninggal terbukti diakibatkan karena adanya brutalitas apparat yang menembak mereka dengan senjata api dan 55 orang lainnya luka parah. Hal tersebut adalah laporan Komnas HAM tertanggal 11 Oktober 2000.

Laporan yang dirilis Komnas HAM juga menyebutkan setidaknya terdapat 23 oknum aparat TNI terlibat dalam penyerangan terhadap warga yang tinggal di Tanjung Priok. Pada saat itu mereka melakukan aksi demonstrasi untuk membebaskan empat warganya yang ditahan di Kodim Jakarta Utara. Serupa dengan kasus pelanggaran HAM lainnya, “Tragedi Tanjung Priok’ hingga kini juga belum ada tanda-tanda penyelesaian.

Kasus pelanggaran HAM berulang pada tanggal 24 September 1999. Kasus ini menambah deretan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di bumi pertiwi, yaitu kasus “Semanggi II”. Tragedi Semanggi sebetulnya merujuk kepada 2 aksi yang berbeda waktu namun memiliki ‘nyawa’ yang sama, yaitu Tragedi Semanggi I (11-13 November 1998) dan Semanggi II (24 September 1999).
Maka upaya penyelesaian kasus pelanggaran ini dijadikan satu paket oleh Komnas HAM, berbarengan dengan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Setidaknya satu orang mahasiswa tewas dan 11 orang lainnya di Jakarta, serta 217 orang terluka. Upaya penyelesaian kasus ini, lagi-lagi, menemui jalan buntu. Kelamnya penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan telah diperparah dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020. ST. Burhanudin dengan tanpa beban dengan lantang menyatakan dengan merujuk pada hasil Rapat Paripurna DPR tahun 2001 bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut nyatanya bertentangan dengan temuan Komnas HAM yang telah menyerahkan laporan hasil penyelidikan pro-justitia kepada Kejaksaan Agung. Temuan Komnas HAM mengindikasikan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Semanggi I dan II sehingga kemudian mereka merekomendasikan adanya pembentukan pengadilan HAM ad-hoc. Sayang, sampai detik ini rekomendasinya tidak pernah terwujud.

Lain lagi nasib seorang Munir bin Thalib. Ia adalah aktivis HAM yang mati dibunuh di udara. Siapa sangka dalam perjalanan Munir ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 menjadi perjalanan terakhirnya. Munir tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam tepatnya pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dari kepolisian Belanda dan Indonesia menemukan bahwa Munir tewas akibat racun arsenik. Setelah melewati serangkaian proses penegakan hukum baik dari kepolisian dan kejaksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Desember 2005 memutus Pollycarpus (seorang pilot maskapai Garuda) hukuman 14 tahun penjara karena terbukti secara meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana.

Kini sang terpidana pembunuhan telah menghirup udara bebas, walaupun kasusnya masih menyisahkan banyak misteri. Banyak kalangan yang percaya bahwa Pollycarpus bukanlah aktor utama dalam peran pembunuhan ini. Ada intelektual dadder yang mempunyai peran penting dalam pembunuhan seorang Munir dan jika diungkap dipercaya akan membuka kotak pandora dan mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa kasus ini bukan sekedar kasus pidana pembunuhan biasa.

Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah lama selesai bekerja namun temuan-temuan TPF tersebut tidak kunjung dibuka ke publik. Padahal Pengadilan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memerintahkan Kementerian Sekretariat Negara untuk membuka temuan TPF pembunuhan Munir kepada publik. Bukannya menjalankan putusan Pengadilan KIP, Kemensesneg malah melakukan banding seolah ingin terlepas dari tanggung jawab kelembagaannya.

‘Aksi Reformasi di Korupsi’ yang juga terjadi pada bulan September juga menyisakan persoalan kemanusiaan. Tim advokasi untuk demokrasi yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM mendapatkan 390 aduan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat di berbagai wilayah di Indoensia. Kekerasan terhadap mahasiswa dan pelajar dilakukan di lapangan maupun di dalam sel tahanan.

Padahal secara tegas baik dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 I maupun dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi Indonesia menjadi UU No. 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap Individu memiliki hak untuk tidak disiksa dalam keadaan apapun.

Disisi lain setidaknya terdapat lima korban meninggal dunia dalam aksi ini, diantaranya adalah M Yusuf Kardawi dan Randi saat melakukan aksi didepan gedung DPRD Sulawesi Tenggara diduga kuat ditembak oleh oknum aparat kepolisian. Ironi upaya proses hukum terhadap Polisi tersebut ternyata hanya dilakukan dengan sidang kode etik oleh Propam saja. Padahal secara jelas unsur pidananya tidak dapat ditutupi dari mata masyarakat.

Penegakan Hukum HAM yang Semakin Kelam

Harus diakui bahwa kabut penegakan hukum terhadap HAM di Indonesia semakin kelam. Terbukti dari hampir tidak ada kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM masa lalu (sebelum di undangkannya UU No. 26 Tahun 2000) dan pelanggaran HAM masa kini (setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000) yang diselesaikan oleh negara dengan cara yang berkeadilan.

Secara tegas dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang di muat dalam pasal tersebut tentu memiliki alasan filosofis yang jelas dan bukannya tanpa alasan.

Bahwa yang dapat menyelenggarakan keadilan dan kepastian hukum adalah negara melalui alat-alat kelengkapannya. Maka negaralah yang seharusnya hadir sebagai central power yang dapat menegakkan hukum tanpa peduli siapa yang melakukan pelanggaran hukum karena sejatinya setap warga negara memiliki kedududkan yang sama di mata hukum dan perundangan.

Di negara hukum seperti Indonesia sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya berbagai praktik penegakan hukum yang tebang pilih tidak boleh terjadi.

Karena perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah yaitu termaktub pada pasal 28 I UUD 1945. Terlihat secara jelas kontradiksi antara amanat UDD 1945 tersebut dengan kebijakan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan yang wajib menjalankan amanat undang undang.

Penulis meyakini bahwa penegakan hukum di bidang HAM haruslah segera dilaksanakan oleh negara ini. Karena bukan hanya banyaknya jiwa yang harus melayang sia-sia dalam setiap pelanggaran tersebut namun juga karena ‘pengakuan terhadap hak asasi manusia’ adalah konsekuensi ketika Indonesia memilih sebagai negara hukum.

Penulis: Henri Silalahi (Fakultas Hukum Universitas Borobudur & Anggota Ikatan Pemerhati HAM Jakarta).