Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Kisruh Pinjaman Online Semakin Marak, Ditunggu Undang-undangnya!

Senin, 13 Mei 2019 – 13:00 WIB

Reno Maratur Munthe! Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Foto : Dokpri)

Reno Maratur Munthe! Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Foto : Dokpri)

Masih ingatkah teman-teman berita tentang sopir taksi yang bunuh diri belum lama berselang gara-gara terlilit pinjaman online? Hal ini terlihat sangat miris sekali terlebih Almarhum meninggalkan keluarga yang ditinggalkannya yang tentunya masih sangat membutuhkan Almarhum. Itu merupakan satu dari sekian banyak kejadian yang menimpa masyarakat yang tercekik akibat hutang pinjaman online. Belum lagi para nasabah yang dihantui para debt collector yang kadang bertindak semena-mena dalam menagih. Tidak heran jika banyak orang yang mengatakan pinjaman online ini ibarat jebakan setan yang dibalut dalam bentuk perkembangan teknologi yang disebut dengan Finance Technology atau lebih akrab dikenal dnegan sebutan Fintech.

Beberapa tahun belakangan, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang juga cukup kompleks terlebih di kota-kota besar, membuat tingkat pengajuan pinjaman dana oline menjadi berbanding lurus dengan hal itu. Hal ini tentu saja didukung dengan syarat-syarat yang cepat, mudah dan tidak ribet seperti saat kita mengajukan pinjaman ke bank atau koperasi. Perusahaan pinjaman online pun menjadi tumbuh dengan pesat dan merebak hampir di setiap sudut kota.

Indonesia menurut data world bank memiliki kebutuhan kredit Rp 1600 trilyun pertahun. Dari jumlah tersebut, yang dapat disanggupi oleh per bank-an/penyedia jasa keuangan yang ada seperti koperasi dsb hanyalah sebesar Rp 600 trilyun saja, sehingga gap sebesar Rp 1000 trilyun membuat peluang bagi jasa lembaga non per bank-an untuk mengisinya jadi sangat terbuka luas. Saat ini ada sekitaran 106 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. Para perusahaan ini terikat dengan pedoman perilaku, dan kode etik. Dalam aturan yang dikeluarkan OJK, para perusahaan penyedia jasa pinjaman online ini hanya diperbolehkan untuk mengakses data pribadi dari hp nasabah mereka seperti kamera, lokasi dan microfon saja, tidak boleh melebihi tiga kriteria tersebut. Namun masih banyak ditemui di lapangan, perusahaan pinjaman online yang dengan sewenang-wenang dan tanpa izin mengakses galeri foto, kontak nomor yang ada di hp, dsb. Hal ini tentu saja dikarenakan masih banyak perusahaan penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Tindakan seperti ini sungguh sangat merugikan nasabah dan menurut saya merupakan tindakan pelanggaran hukum berat yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Bayangkan, sebuah perusahaan pinjaman online dapat mengaskses nomor kontak yang kita miliki dan menyalahgunakannya untuk tindakan lainnya, atau mengakses foto-foto pribadi yang kita simpan sebagai rahasia yang hanya kita ketahui sendiri saja. Jika ini dibiarkan maka kedepan akan banyak kegaduhan yang tercipta di masyarakat bahkan mungkin menjalar ke permasalahan-permasalahan lainnya, mungkin bukan hanya terkait dengan pinjaman online saja.

Masyarakat perkotaan sendiri pada dasarnya saat ini merasa sangat terbantu dengan kehadiran pinjaman online. Dengan syarat yang cukup mudah dan dana yang sangat cepat masuk kedalam rekening, membuat masyarakat merasa pilihan untuk melakukan pinjaman online ini merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan mereka. Tapi jika bunga yang mereka terima sangat besar dan jumlah yang dijanjikan dan diterima masuk ke dalam rekening tidak sebesar pinjaman awal pada aplikasi, maka ini-liah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ke depan akan bermunculan. Belum lagi dengan sistematika cicilan atau pengembalian pinjaman tersebut yang cukup singkat untuk dapat dilunasi kembali, dan tindakan-tindakan arogan para penagih kepada nasabah yang acapkali dinilai sebagai tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang.

Permasalahan terkait pinjaman online ini memang cukup rumit. Ada beberapa pihak yang memberikan saran agar para nasabah melaporkan teror serta penyebaran data pribadi kita tanpa izin dan juga isi pesan singkat atau chat dari perusahaan pinjaman online lewat para debt collector-nya untuk segera meengadukan hal ini kepada OJK, YLKI, maupun melaporkannya ke pihak kepolisian. Tentunya dengan menyiapkan bukti-bukti terkait seperti hasil screenshot dari handphone dsb, sehingga dapat memperkuat laporan tersebut untuk segera diproses.

Aspek Hukumnya

Dasar dari pinjaman online ini adalah utang-piutang, dan termasuk kedalam bentuk sebuah perjanjian. Perjanjian itu sendiri diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338. Yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa dalam praktiknya, perusahaan pinjaman online tidak boleh membebankan bunga lebih dari bunga moratoir. J Satrio dalam bukuya berjudul “Hukum Perikatan” membagi tiga jenis bunga yaitu Bunga Moratoir (bunga yang terhutang akibat debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang), Bunga Konvensional (bunga yang disepakati para pihak), dan Bunga Kompensatoir (semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan).

Nah, dalam hal pinjaman online itu sendiri, bunga moratoir tidak boleh dikenakan lebih dari ambang batas maksimal yaitu sebesar 4%. Jika terdapat perusahaan yang membebankan bunga lebih dari ini kepada nasabahnya, maka akan dikenakan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pengriba. Dan jika si nasabah menggugat ke ranah hukum, di dalam persidangan, hakim bisa saja menghapuskan utang-piutang tersebut dan akan dibatalkan oleh hakim dengan mengacu pada asas pembatalan sesuai ketentuan yang telah mengatur hal tersebut. Bunga yang dibebankan perusahaan lebih tinggi dari bunga yang ditetapkan undang-undang.

Debt collector tidak berhak untuk mengambil barang yang dimiliki oleh nasabah yang tidak sanggup memenuhi prestasi (kewajibannya) untuk digantikan dengan barang milik nasabah tersebut lainnya. Hal ini seringkali dilakukan oleh debt collector yang ingin menakut-nakuti nasabahnya dengan menyita barang milik nasabah tersebut. Dalam hal ini tindakan debt collector itu dapat dilaporkan dengan pasal pencurian yaitu Pasal 362 – 365 KUHP.

Para penagih utang ini memang memiliki hak untuk melakukan penagihan, namun penagihan yang dimaksud hanya dapat dilakukan melalui mekanisme putusan hakim di persidangan saja. Sehingga segala bentuk ancaman atau tindakan lainnya yang sudah menyalahi aturan serta prosedur hukum, maka dapat dikategorikan sebuah tindakan pelanggaran pidana, dan si-nasabah berhak melapor kepada pihak berwajib. Dan para penegak hukum haruslah memproses si penagih yang bertindak menyalahi prosedur tersebut.

Apa Solusinya?

Dalam hal seseorang yang tidak dapat memenuhi atau melunasi hutang piutangnya yang dikarenakan ketidaksanggupan dalam membayar, permasalahan untuk membawa ke ranah hukum biasanya terletak pada kreditur yang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Ya, secara hukum hal ini sah-sah saja apalagi di awal perjanjian telah disepakati poin-poin yang demikian. Namun Anda juga wajib tahu, di dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa tidak seorangpun yang atas putusan pengadilan boleh dipidana kurungan atau penjara berdasarkan alasan ketidakmampuan dlaam memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Inti masalah utama adalah pinjaman online masih diatur dibawah peraturan undang-undang. Sehingga secara operasional ketika ada pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Aturan yang ada pada konstitusi kita saat inimasih belum jelas. Melihat kisruh dan permasalahan pinjaman online yang makin merebak saat ini, sudah seharusnya ada undang-undang Digital Ekonomi atau dengan nama apapun itu yang intinya memberi kejelasan hukum terkait hal tersebut.

Kita memang memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pinjam meminjam, baik itu ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata maupun berupa Peraturan OJK, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau peer to peer lending yang terdiri dari 52 Pasal ketentuan yang mengatur. Akan tetapi sampai saat ini payung hukum peraturan yang lebih kuat seperti dalam bentuk undang-undang sendiri terkait proses, apa dan bagaimana, serta bentuk pelanggaran dan jerat hukum yang mengatur dalam hal pinjaman online itu sendiri belum ada di Indonesia.

Indonesia sampai saat ini belum juga mempunyai undang-undang khusus terkait sistematika pinjaman oline yang mengatur proses pinjaman itu sendiri baik antara perusahaan pemberi pinjman online maupun nasabahnya. Sudah seharusnya OJK yang dalam hal ini penyelenggara negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif untuk menyusun atau membuat draft undang-undangnya dan mengusulkan draft undang-undang tersebut ke DPR untuk dibahas dan disahkan serta diterbitkan menjadi lembaran negara.

Hal ini dikarenakan perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan ketahuan melanggar aturan yang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Tentu saja ini akibat tidak adanya payung hukum yang mengatur akan hal tersebut. Sanksi yang ada yaitu hanyalah sanksi administratif saja. Pun jika hal tersebut terjadi, para pelaku perusahaan online ini terkesan berdalih seolah tidak mau peduli. Sehingga dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur akan hal tersebut akan meminimalisir kejadian serupa terulang kembali.

Kesimpulan

Berapapun jumlah pinjaman online yang anda terima dari perusahaan penyedia jasa pinjaman online, jika Anda tidak sanggup untuk membayarnya, maka anda tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Masalah ini murni diselesaikan dalam bentuk keperdataan. Sebagai contoh, sekalipun anda telah diproses di persidangan dan menerima putusan hakim untuk mengganti rugi sejumlah kerugian akibat pinjaman online yang anda ajukan tersebut, maka tetap saja anda tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak menyanggupinya. Ke depan kita berharap semoga pemerintah dalam hal ini OJK, Kemenkeu serta unsur lembaga negara terkait beserta DPR mau duduk bersama dan fokus membahas ini guna menghasilkan UU khusus terkait pinjaman online agar ke depannya baik para nasabah pengguna jasa ini serta perusahaan pemberi dana pinjaman online akan terlindungi dengan payung hukum yang kuat dan jelas serta penyalahgunaan dan tindakan yang menyalahi aturan dapat diminimalisir. (*)

Ditulis oleh Reno Maratur Munthe! Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia