HUKUMAN KEBIRI KIMIA: KEBIJAKAN RASIONAL ATAU EMOSIONAL?

Rabu, 06 Januari 2021 – 22:15 WIB

Ilustrasi Hukum Kebiri (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Hukum Kebiri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews- “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Sepenggal kalimat yang tertuang dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nampaknya hanya terlihat seperti kalimat sederhana. Namun lebih daripada itu kalimat tersebut menyimpan beban berat bagi Negara Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama terutama di mata hukum. Persamaan tersebut memberi arti bahwa baik pelaku ataupun korban mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dibedakan.

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia terutama untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Sebelumnya aturan kebiri kimia sudah diatur dalam Pasal 81A Ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Presiden, dengan diterbitkan aturan tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat menurukan angka kekerasan seksual.

Dengan disahkan PP Nomor 70 tahun 2020 tentu menimbulkan tatanan kehidupan baru terutama dalam sistem hukum pidana.

Apa itu kebiri kimia?

Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 kebiri kimia menyentuh tiga kategori pelaku kejahatan seksual.

Pertama, pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Kedua, pelaku persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang juga pelaku persetubuhan. Ketiga, pelaku perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman, memaksa melakukan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam Pasal 4 disebutkan terdapat pengecualian bagi pelaku anak tidak dikenakan kebiri kimia.

Bagaimana tahapan tindakan kebiri kimia?

Dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diawali dengan tahapan penilaian klinis yang terdiri dari proses wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Setelah proses penilaian klinis dilanjutkan tahapan pengambilan kesimpulan yang menentukan apakah pelaku layak atau tidak layak menerima kebiri kima. Proses terakhir adalah pelaksanaan atau eksekusi.

Jangka waktu dikenakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk

Pelaku persetubuhan akan menjalani kebiri kimia setelah selesai menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara.

Prof Barda Nawawi Arief mengatakan “Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanannya yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, saran, atau tindakan apa yang akan digunakan”.

Pertanyaan paling mendasar apakah instrument hukuman kebiri kimia sudah menentukan tujuan pemidanaan?

Jika tujuan pemidanaan menekankan pada perbuatan terpidana di masa lalu maka tujuan pemidanaan tersebut adalah tujuan pembalasan semata. Sebaliknya, jika tujuan pemidanaan menekankan pada kepentingan terpidana di masa depan maka tujuan pemidanaan tersebut berorientasi pada perbaikan kelakuan terpidana.

Tujuan pemidanaan bukanlah terletak pada pembalasan pada si pelaku semata, tetapi lebih daripada itu korban dan pelaku harus sama-sama mendapatkan keadilan. Indonesia sudah lama meninggalkan hukuman yang hanya menitikberatkan pembalasan kepada pelaku. Korban harus mendapat perlindungan dan perbaikan tingkah laku pelaku.

Sampai diterbitkannya PP ini, pro kontra penerapan kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan kendati kebiri kimia sudah menjadi hukum positif.

Hukuman kebiri juga bukanlah hukuman baru. Sudah banyak negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut seperti India, Argentina, Amerika. Namun nyatanya tidak ada penelitian yang menunjukan bahwa efektivitas kebiri kimia dapat menurutkan trend kejahatan seksual di negaranya. 

Hukuman kebiri juga dinilai para aktivis HAM sebagai bentuk penyiksaan yang  sadis karena mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia. Padahalberdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menekan laju kejahatan seksual pada anak? Jawabannya tidak ada langkah tunggal. Penanggulangan kejahatan seksual membutuhkan penanganan multi dimensi yang tidak hanya mengandalkan hukum pidana semata.  Alih-alih hanya memberikan penghukuman yang kejam kepada pelaku, rasanya lebih bijaksana jika pemerintah juga memikirkan upaya untuk melakukan restitusi terhadap korban. Kita semua sepakat bahwa kekerasan seksual bukan kejahatan biasa maka perlu upaya upaya serius dan komitmen kuat untuk menanggulanginya. Namun, bukan dengan semangat menggebu dengan hukuman seberat-beratnya dengan dalih “kan adil untuk korban”

Dihukum seberat-beratnya pelaku tidak akan memberikan efek kepada korban.

Korban tetap akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Pemerintah juga harus menggagas upaya preventif kejahatan seksual. Jika pernah mendengar pepatah  lebih baik mencegah daripada mengobati, sepertinya patut diterapkan juga pada kasus kejahatan seksual.

Negara hanya fokus memenjarakan pelaku dan memberikan hukuman berat tetapi lupa eksistensi dari korban yang membutuhkan perlindungan untuk keberlangsungan hidupnya setelahnya. Itu merupakan fokus utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah harus berkaca pada tindak pidana lainnya yang memberikan pidana seberat-beratnya namun juga tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.

Hukuman kebiri tidak menyentuh akar permasalahan dari kejahatan seksual.

Berbagai upaya yang mungkin dapat digagas dalam menanggulangi kejahatan seksual Pertama, membangun sistem sosial yang baik dalam sebuah keluarga. Anak adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga sehingga keluarga mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual. Seperti pola asuh, keterbukaan antar anggota keluarga sehingga anak merasa nyaman dengan rumah dan terbuka kepada keluarga. Kedua, pentingnya pemberian pendidikan seks (sex education) bagi anak. Ketiga, pemerintah harus menjamin korban kejahatan seksual mendapat bantuan medis, dan atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Keempat, sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan hanya hukuman penjara yang berat tetapi juga upaya pemulihan pelaku dan tetap dilakukan kontrol setelah menjalani hukuman. 

Membicarakan tentang anak rasanya selalu terlintas di dalam benak bahwa anak adalah investasi. Maka tidak berlebihan mengatakan bahwa masa depan suatu bangsa ada di tangan anak-anak Indonesia. Oleh karena pentingnya peran anak dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara maka sudah seharusnya negara andil dalam memberikan perlindungan kepada anak terutama anak korban kejahatan seksual.

Penerapan kebiri kimia menjadi renungan kita bersama. Mungkin kita lupa dalam sudut pandang politik kriminal kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karenanya tujuan akhir atau tujuan utama ialah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan melalui hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientassi pada pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Jangan sampai ketika membuat kebijakan hanya mendasarkan pada emosional.

 

Penulis: Tia Heriskha SH, Alumnus UNDIP