Matinya FPI di Era Jokowi Menyusul HTI

Kamis, 07 Januari 2021 – 18:02 WIB

FPI, Presiden Jokowi, HTI (Foto: Istimewa)

FPI, Presiden Jokowi, HTI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews- Sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya, pemerintah melalui seperangkat aturan yang ada memberikan ruang pendirian Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Eksistensi ormas diharapkan dapat menjembatani aspirasi pemegang kedaulatan tertinggi yakni rakyat kepada pemangku kekuasaan dalam hal ini pemerintah. Peran ormas dalam bingkai kehidupan demokrasi memegang peranan penting untuk bahu membahu mewujudkan stabilitas kehidupan sosial dan politik. Hal tersebut juga sebagai bentuk pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain memegang peranan penting dalam penyelenggaran hukum yang demokratis, ormas juga ditekankan untuk menjunjung tinggi pengormatan hak asasi dan kebebasan orang lain. Tidak segan pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ada ormas yang menyimpang dari Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Baru-baru ini pemerintah kembali membubarkan ormas yang dianggap bertentangan. Sebelumnya, pada 19 Juli 2017 pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Menyusul 30 Desember 2020, pemerintah kembali membubarkan ormas yakni ormas Front Pembela Islam (FPI).

FPI adalah ormas yang didirikan di sebuah pondok pesantren di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan yang dibentuk lewat pendeklarasian pada Agustus 1998. FPI mengklaim bahwa FPI ialah ormas yang berhaluan Islamisme konservatif.

Namun, menurut pemerintah FPI bukan lagi ormas yang sesuai dengan Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan, ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI.

Pertama, dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas.

Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Keempat, organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.

Kelima, bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana.

Keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat.

Pertimbangan tersebut lah yang menjadi dasar dibubarkannya ormas FPI.

Menarik untuk dikaji secara hukum terkait mekanisme pembubaran FPI.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala tindakan dilakukan melalui proses yang diatur menurut hukum positif. Prosedur tersebut tidak dapat dilewati demi menjaga hukum tetap pada jalur dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Cara-cara refresif tentu tidak dapat dibenarkan dan karena itulah adanya proses peradilan.

Payung hukum yang mendasari pembubaran FPI yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berbeda dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, UU nomor 2 Tahun 2017 memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

Agar tidak ada tendensi negatif dari masyarakat, pembubaran ormas harus tetap berhadapan dengan peradilan. Jika dulu peran peradilan ditempatkan sebelum pemerintah mengambil keputusan, sekarang peradilan diposisikan setelah pemerintah mengambil keputusan dalam hal ini pembubaran. Pemerintah kedepan juga harus lebih selektif dalam memberikan izin pendirian suatu ormas dan mendeteksi secara dini ormas yang menyimpang.

Lord Acton pernah berkata power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jangan sampai kecurigaan tersebut terbukti pada pemerintahan di era sekarang.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.l
 
Oleh karena tujuannya adalah ‘untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara’, maka ada beberapa hal yang digariskan agar tidak dilakukan Ormas. Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;  melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;  melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI;  melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 
Selain itu, Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengumpulkan dana untuk partai politik.

Ormas juga dilarang untuk  menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menelaah apa yang dijelaskan diatas, maka dipersilahkan pembaca untuk menarik kesimpulannya masing-masing.

 

Tia Heriskha SH, Alumnus FH UNDIP