Bangkrutnya Negara karena Pejabat Korupsi

Selasa, 12 Januari 2021 – 21:31 WIB

Ilustrasi (Foto:Istimewa)

Ilustrasi (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar ada pejabat yang tertangkap tangan melakukan korupsi? Terlebih korupsi tersebut dilakukan ketika keadaan negara sedang dalam situasi genting. Kita semua tahu keadaan pandemic masa serba sulit.

Aku rasa semua dari kita merasakan hal yang sama. Kecewa, sedih dan marah pastinya. Pejabat yang seharusnya menjadi pemangku kekuasaan justru mengecewakan rakyatnya.

Terungkapnya kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menambah catatan merah kasus korupsi di Indonesia. Sungguh ironis, pejabat negara sebagai representasi bangsa justru mencoreng citra bangsa.

Seperti kita tahu korupsi termasuk ke dalam kejahatan kerah putih (white collar crime)

Apa Itu White-Collar Crime? White-Collar Crime ialah tindak kecurangan seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai wewenang / otoritas pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta dan dengan kewenangan yang dimiliki dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

Menurut Edwin H. Sutherland, white collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan maupun kehidupan politik.

Artinya, orang-orang yang melakukan korupsi adalah mereka yang memiliki kewenangan, jabatan dan diberi kepercayaan.

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam bahasa Perancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasannya untuk kepentingan pribadi). Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).

Jika ditarik kesimpulan, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bahkan mengatakan korupsi termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan dikarenakan bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga sangat destruktif pada setiap aspek kehidupan umat manusia. Korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Mungkinkah celah korupsi sengaja dibuat?

Pertama, mari kita lihat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 27 misalnya. Disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut dinilai pro koruptor.

Kedua, pemerintah seolah sengaja abai dengan suara dan kritik publik. Terlihat dari terburu-burunya pengesahan UU KPK.

Ketiga, ketidaktegasan dalam menjatuhkan hukuman. Hal tersebut membuat publik percaya bahwa orang-orang tidak akan takut melakukan korupsi toh juga hukumannya ringan.

Menurut hemat penulis, hukuman berat harus dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Penegak hukum harus berani mengambil tindakan tegas dalam menjatuhkan hukuman. Jika pemerintah dan penegak hukum menutup mata bukan tidak mungkin korupsi di masa pandemic akan terulang lagi. Pemerintah juga harus menutup segala lubang yang memungkinkan dapat terjadinya tindak pidana korupsi. Keikutsertaan masyarakat juga sangatlah dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, sudah seharusnya pemerintah lebih transparansi kepada publik agar terciptanya kontrol sosial.

 

Penulis: Tia Heriskha