Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Mengenal Filsafat Hukum Postmodernist Jurisprudence!

Senin, 20 Mei 2019 – 20:00 WIB

 Reno Maratur Munthe, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Reno Maratur Munthe, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Salah satu bentuk untuk memahami pembaharuan atau modernisasi adalah dengan cara melihatnya sebagai suatu bentuk “kemarahan terhadap kondisi yang ada” artinya terhadap suatu keadaan yang telah ada. Pemikiran aliran realisme adalah bagian dari modernisasi. Postmodernisme memandang pada suatu realitas bahwa tidak ada suatu pelampauan dan tidak ada bentuk yang berada di luar dari bentuk-bentuk yang sudah ada, mengacu pada perubahan yang terus-menerus dan menguraikan suatu yang beranekaragam dan bersifat lokal.

Salah satu tema postmodern jurisprudence adalah harapan adanya ketidakstabilan atau ketidakmenentuan terhadap suatu subyek atau seringkali disebut sebagai kematian subyek yang kemudian menimbulkan kritik beraneka ragam. Salah satu kritiknya adalah dengan menekankan pada ketidakcukupan kategori sosial yang bersifat tradisional. Salah satu hasil pendekatan konsep postmodernisme adalah merubah fokus teori hukum dari suatu penelitian terhadap sistem hukum dan perangkat-perangkatnya (seperti perintah, hubungan, ketentuan, dan lain-lain) dengan sifat dari subyek hukum yang memahami sistem hukum dan pemikirannya dalam mendapatkan perangkat-perangkat tersebut. Karena subyek hukum adalah suatu konstruksi sosial, maka pola-pola konstruksi sosial ini telah mengarahkan subyek hukum untuk memahami sistem hukum.

Hal yang menarik dan patut dicatat dalam pandangan postmodernisme mengenai hukum yang menggunakan penafsiran-penafsiran adalah Peter Goodrich dalam “Languages of Law”. Di sini metode penafsiran dan teori psikoanalitis Perancis dipergunakan untuk mengurai bentuk dan gambaran hukum dan memperlihatkan bagaimana bentuk hukum yang berbeda-beda tersebut melegitimasi praktek-praktek yang dilakukan oleh subyek hukum. Bagian dari pemikiran Goodrich adalah merekonstruksi kembali common law di Inggris, yang melihat common law sebagai perangkat norma-norma dan praktek-praktek yang bersama-sama membentuk suatu tradisi yang sederhana dan menyatu.

Apa itu Postmodernisme?

Jean Francois Lyotard membantah bahwa dalam kondisi postmodern ini, “metanarratives” tidak akan berfungsi lagi dalam meligitimasi klaim akan suatu kebenaran. Ia menyarankan bahwa dalam kebangkitan dari suatu keruntuhan “metanarratives” modern, masyarakat kemudian mengembangkan sebuah permainan bahasa (language games) yang baru – seseorang tidak dapat mengklaim tentang sesuatu kebenaran mutlak selain dari merayakan hubungan dunia yang selalu berubah (dalam hal ini perubahan antara masyarakat dan dengan masyarakat dan dunia.

Pemikiran modern menurutnya adalah ditandai dengan pemikiran-pemikiran rasionalitas, dan menurutnya pemikiran rasionalitas tersebut sebenarnya merupakan barometer bagi aliran postmodern, bahkan menurut hematnya pemikiran rasionalitas tersebut sudah dapat dikatakan berkembang sejak zamannya Rene Descartes (atau bahkan jauh sebelumnya), yang kemudian disusul oleh pendapat-pendapat dari para filsuf lainnya. Tetapi, hal yang menarik adalah dahulu pemikiran yang bersifat rasionalitas tersebut semestinya mengerucut dalam bentuk aktualisasi konkrit. Namun demikian, pada saat itu semuanya oleh banyak kalangan dianggap sebagai suatu angan-angan utopis. Maksud yang ingin disampaikan adalah tanpa disadari manusia sebenarnya telah dijajah oleh apa yang dinamakan teknologi. Dikatakannya, pengetahuan pada akhirnya menjadi binasa dan berakhir dikarenakan dirinya kehilangan nilai manfaatnya.

Dalam menyelamatkan posmodernisme sebagai suatu identitas dan kemudian mengikuti benturan dari pemikiran ini dengan kekuasaan yang besar dari suatu subyek dan dibawah hukum, saya akan mengatakan suatu tegangan yang mempunyai sinyal suatu persatuan tak serasi antara posmodernisme dan subyek hukum, suatu aporia dengan konsekuensi politis. Kedua pengertian subyek hukum yaitu sebagai suatu wilayah subyek di bawah tema dari hukum dan sebagai subyek manusia yang diakui secara sah oleh hukum.

Keduanya masuk ke dalam arena ini dengan tegangan dan kesulitan identitas posmodern, bahwa istilah itu sendiri tercakup dalam identitas posmodern dan apa yang bisa mempertimbangkan suatu determinasi baru dari politik identitas posmodern. Singkatnya, saat sedang membahas posmodern sejauh itu menyediakan suatu kritik nyata yang tidak perlu dibuktikan dibidang hukum, saya juga akan menyarankan dua sifat pertentangan tentang pembahasan ini; pembahasan di antara keduanya (posmodernisme dan subyek hukum) memerlukan pembahasan yang lebih mendalam- kedua pasangan ini bisa membuat politik terasa aneh/asing.

Meskipun begitu dan pada waktu yang sama, selagi posmodernisme menjauhkan diri dari esensinya, pusat otoritas/kewenangan atau bahkan titik tetap dari suatu pemungkitan, identitas telah datang untuk meningkatkan/menekan pemahaman/perhatian dalam pembentukan posmodern. Selagi “postmodern” itu sendiri, sebagai teori, tidak bisa menopang suatu pembentukan identitas dan secara internal konsisten, kondisi sociol historical posmodernitas kerangka identitas ke dalam proses pemecahan menjadi pembagian kepingan masyarakat sipil. “Identitas posmodernisme” begitu luas seperti “oximoron” dan juga suatu pembentukan kata baru untuk identitas, suatu jalan yang baru yang menyatakan bahwa ada sesuatu identitas yang khas mengenai postmodern.

Suatu mata rantai pada awalnya harus dirangsang keluar hubungan dua kata-kata “identitas” dan “subyek”. Bahas kata yang terakhir dahulu. “Subyek” mempunyai dua valensi dalam diskusi ini, satu mempunyai arti umum dari sisi tempat subyektivitas, subyek manusia sebagai individu dan obyek tetap dari subyektivitas. Michael Foucault menyinggung perbedaan ini dalam esei-nya “The Subyek ini Power” (subyek dalam kekuasaan), di mana dia membuat hipotesis bahwa subyek terbentuk atas dasar penguasaan, menjadi suatu subyek oleh kemurnian. “Identitas” tidak memiliki kerancuan dalam makna gandanya sebagai suatu “kata” tetapi kegandaan yang sama tetap berlaku; suatu identitas bisa dikatakan mengadopsi seseorang yang telah dikenali sebagai hasil dari beberapa proses sosial. Sebagai contoh, suatu identifikasi gay menginsyaratkan telah memiliki identitas sosial sebagai gay dan kemudian mengadopsi untuk tujuan itu sebagai muara yang meletakan identitas seseorang.

Suatu “Identitas” dalam kaitan dengan ini berhubungan erat kepada subyek bahwa identitas itu sendiri merupakan pilihan pribadi dan pada umumnya mengekpresikan posisi subyek (seseorang), membuat aktif posisi subyek secara khusus yang berfungsi sebagai identitas sosial, dengan pemahaman yang kedua-duanya dari pernyataan ini secara jamak bukan dalam bentuk tunggal. Sebuah catatan kaki dalam diskusi ini menggarisbawahi pemikiran Foucault yang barangkali bisa membangun pergertian mengenai subyek setelah berkali-kali mendapat kritik dari berbagai pihak yang mengiginkan perubahan pendapatnya mengenai skema sosio- historisnya, yang ingin membubarkan hubungan kekuasaan tingkat tinggi bahwa revolusi, perubahan atau perlawanan adalah sukar untuk dijelaskan atau dihipotesiskan. Suatu paradoks mengenai posmoden, dalam waktu yang bersamaan bisa membuat hiruk-pikuk perdebatan dari suatu identitas yang didasarkan pada posmodernisme atau sedikitnya menempatkan konsensus pos-strukturalisme yang sepertinya bisa mempertanyakan suatu identitas secara luasa sebagai suatu katagori yang esensial.

Dari sudut pandang postmodern, seiring dengan meningkatnya perluasan, dan kompleksitas masyarakat modern, identitas menjadi semakin tidak stabil dan semakin bias. Wacana postmodernitas mempersalahkan gagasan identitas, menyatakan bahwa identitas hanyalah mitos dan ilusi. Pada gilirannya, kaum post strukturalis melancarkan serangan terhadap gagasan subyek dan identitas, menyatakan bahwa identitas subyektif itu sendiri merupakan mitos, konstruksi bahasa, simbol, dan memecahkan kontradiksi sosial di masyarakat, suatu ilusi yang dipaksakan.

Ditulis oleh Reno Maratur Munthe, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.