Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

People Power, Sebuah Langkah Kecil Menuju Wujud Kemurnian Demokrasi

Senin, 27 Mei 2019 – 15:30 WIB

Habibie Hendra Carlo, Mahasiswa Hukum, Universitas Trisakti

Habibie Hendra Carlo, Mahasiswa Hukum, Universitas Trisakti

REQnews - Masih segar dalam ingatan Kita sebuah aksi penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden 2019 -2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terkenal dengan istilah People Power. Sebuah demonstrasi yang menyebabkan aktivitas ekonomi di daerah Tanah Abang dan Sudirman lumpuh karena adanya penurunan massa besar – besaran, ditambah rute jalan ke daerah tersebut terpaksa dialihkan.

People Power dianalogikan sebagai suatu perwujudan hak sebagai warga negara dalam rangka perwujudan nilai – nilai demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yakni Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, atau dengan kata lain demokrasi berarti pemerintahan oleh Rakyat.
Saat ini hampir setiap negara mengakui bahwa negaranya menjalankan Pemerintahannya secara Demokratis. Demokrasi sendiri dijalankan oleh masing – masing negara dengan caranya masing – masing.

Saat ini demokrasi dikenal menjadi 3 macam yakni demokrasi konstitusional, demokrasi Rakyat, dan demokrasi Pancasila, di mana ketiga sistem demokrasi ini sebagian besar dijalankan dengan demokrasi tidak langsung.

Namun, apabila kita mengacu kepada Yunani sebagai negara yang pertama kali mengemukakan konsep demokrasi maka dapat dilihat bahwa perwujudan demokrasi awalnya menggunakan sistem demokrasi langsung.

Plato mengibaratkan demokrasi sebagai suatu pemerintahan oleh rakyat, yang karena salah mempergunakannya, maka lahir kekacauan atau anarkhi.
Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi merupakan kemerosotan dari Politea dimana Pemerintahan dilakukan oleh orang – orang yang tidak tahu sama sekali tentang politik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk demokrasi murni adalah demokrasi langsung yang saat ini sudah tidak lagi dilaksanakan oleh negara-negara di dunia.
Bangsa Indonesia sendiri sejak awal kemerdekaannya menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini dipertegas didalam amandemen terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namun dikarenakan adanya budaya-budaya dan nilai-nilai di dalam demokrasi di Indonesia seperti musyawarah mufakat, asas kekeluargaan, dan unsur-unsur religius, maka demokrasi ini biasa disebut dengan sistem Demokrasi Pancasila.

Dalam menyelenggarakan demokrasi Pancasila terdapat beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan diantaranya adanya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia,adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta parpol yang sesuai dengan asas Pancasila.

Sehingga Masyarakat Indonesia telah mencapai sebuah kesepakatan bahwa sarana untuk melakukan suksesi kekuasaan di Indonesia adalah melalui Pemilihan umum serta penyelengaraan kebebasan – kebebasan dalam UUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun terlalu cepat untuk mengatakan people power akan membawa negara Indonesia menuju kemurnian demokrasi, namun tidaklah terlalu cepat untuk mengatakan bahwa people power merupakan langkah kecil menuju kemurnian demokrasi.

Hal ini sangat sesuai dengan pandangan Bakunin yang menyatakan bahwa kekerasan selama ditujukkan kepada Negara adalah suatu tindakan yang diperlukan. Sehingga people power dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kemurnian demokrasi yang seringkali disebut dengan demokrasi anarkhi.

Kelompok anarkhi menolak segala bentuk campur tangan negara dan hukum dalam kehidupan masyarakat bahkan menyatakan bahwa negara dan hukum harus hilang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam proses demokrasi seperti ini, maka masyarakat akan hidup tanpa adanya peraturan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut akan mengangkat seorang pemimpin yang merupakan orang yang terkuat diantara mereka.

Dan dimulailah sistem pemerintahan monarki didalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Sehingga menjadi keputusan masyarakat Indonesia untuk menentukan apakah bangsa ini mau dibawa menuju demokrasi murni atau tetap bertahan kepada Demokrasi Pancasila.