Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Positivisme Hukum Dalam Candu

Kamis, 30 Mei 2019 – 13:00 WIB

Ilustrasi positivisme hukum Indonesia

Ilustrasi positivisme hukum Indonesia

REQnews – Secara literasi, aliran positivisme merupakan reaksi terhadap aliran hukum alam. Aliran ini timbul pada masa lahirnya negara-negara nasional, yang berdaulat pasca runtuhnya kekaisaran Romawi.

Setelah masa itu, berdirilah negara-negara yang bercorak nasional. Masing-masing negara menyatakan dirinya berdaulat dan berwenang untuk membentuk sistem hukumnya sendiri.

Dengan demikian terjadilah perubahan yang mendasar pada system hukum yang mengaturnya, dari semula bersifat universal (menurut aliran hukum alam) menjadi sistem hukum yang bersifat nasional (menurut aliran positivisme).

Aliran Positivisme di Indonesia

Para ahli hukum berbeda pendapat tentang definisi hukum. Akan tetapi, terdapat konsep hukum yang bias diketahui. Yaitu bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bersifat mengikat.

Di mana berisi perintah, larangan, dan pembolehan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. (JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia)

Hukum Indonesia atau apa yang disebut sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia saat hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia.

Istilah hukum positif ini merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia (Umar Said S, Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia).

Hukum positif Indonesia juga mengadopsi hukum positif dari para pemikir hukum positif. Sehingga hukum positif Indonesia merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan terpisah dari nilai-nilai moral.

Secara kelembagaan di Indonesia juga terdapat lembaga pengadilan dari tingkat pertama di wilayah Kabupaten/Kota hingga tingkat Banding (wilayah Provinsi) dan kasasi di tingkat pusat (Mahkamah Agung). Sistem peradilan yang bersifat hierarki ini pun merupakan salah satu karater dari hukum positivisme (Sri Wahyuni, Pengaruh Positivisme dan Perkembangan Hukum Indonesia).

Tak hanya itu, Indonesia menganut rumpun sistem hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan civil law sistem. Sebuah sistem hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dan Perancis.

Paham legisme sebenarnya sangat akrab dalam sistem hukum ini. Disebutkan bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum, dan hukum bersifat tertulis dan dibuat secara resmi oleh negara.

Untuk itu, hukum di Indonesia merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah negara. Konsep hukum seperti ini merupakan pengaruh dari paham positivisme.

Hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah negara dan bagi seluruh warga negara)

Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislatif yaitu DPR dan dengan persetujuan Presiden, peraturan ini kemudian disebut Undang-Undang yang diberlakukan secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warga negara.

Dari sini tampak jelas bahwa paham positivisme sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.

Penulis: Reno Maratur Munthe, Mahasiswa Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia