Mempertanyakan Keefektifan Peraturan Perdagangan Emas Digital

Rabu, 02 Juni 2021 – 12:07 WIB

Investasi Emas Digital (Foto: Istimewa)

Investasi Emas Digital (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pada era perkembangan teknologi 2.0 ini, sistem perdagangan kian bertumbuh pesat, perdagangan Indonesia kini mulai dikuasai dengan teknologi dan mulai meninggalkan cara berdagang tradisional.

Hal ini tentu memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli karena dapat mengakses berbagai produk dengan lebih mudah, cepat dan harga yang lebih terjangkau.

 

Namun yang menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia ialah melindungi konsumen dari ancaman perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen dikarenakan kekosongan hukum.

Salah satu inovasi perdagangan yang tradisional, kini telah merambat ke digital ialah perdagangan emas digital, dengan menyadari adanya laporan terkait pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dugaan perdagangan emas digital yang diyakini dilakukan tanpa izin dari instansi berwenang, khususnya yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana dan pengelolaan emas yang dilakukan.

Pengusaha kini bertindak sebagai pihak yang menyimpan dana nasabah layaknya lembaga pembiayaan, sehingga menjadi pertanyaan mengenai status dan kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Sampai pada diambilnya keputusan pertimbangan dasar hukum bursa berjangka berdasarkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dapat memfasilitasi dua mekanisme perdagangan, yaitu perdagangan kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya dengan emas sebagai komoditi subyek kontraknya, dan perdagangan fisik emas digital (spot and forward).

                                                                                                                                                                       

Bappebti dengan kewenangannya mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Perka Bappebti No.13/2019).

Pada intinya memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pedagang fisik emas digital, memberikan perlindungan bagi konsumen, mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal.

Seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal (sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka.

 

Sudah satu setengah tahun sejak peraturan Bappebti mengenai perdagangan fisik emas digital tersebut dikeluarkan, namun belum ada satupun perusahaan yang telah memperoleh izin Bappebti untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai pedagang fisik emas digital. Baik pengusaha yang menjalaninya dengan mekanisme matching di bursa berjangka, maupun mekanisme matching di pedagang fisik emas digital (melalui aplikasi ataupun website yang langsung terhubung kepada penjual atau pengusaha).

 

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar, apa kendala yang dihadapi oleh pengusaha sehingga belum ada satupun perusahaan yang memperoleh izin Bappebti, atau mungkin peraturan yang dikeluarkan belum didukung dengan peraturan pelaksananya maupun kesiapan instansi pemerintah untuk mengeluarkan izin dimaksud, padahal sudah terdapat lebih dari lima perusahaan di Indonesia yang menjalankan perdagangan fisik emas digital.

 

Menurut hemat penulis, apabila dilakukan analisa lebih dalam terhadap Perka Bappebti Nomor 13 tahun 2019, terdapat beberapa persyaratan yang berpotensi memberatkan pengusaha atau disebut sebagai pedagang fisik emas digital.

Salah satunya ialah persyaratan minimum kepemilikan emas sebanyak 20 kilogram, yang 80%-nya wajib berbentuk fisik dan sisanya dapat berbentuk setara kas, dipihak lain, pedagang fisik emas digital wajib menempatkan emas pada pengelola tempat penyimpanan emas, status dan persyaratan hukum terhadap pengelola tempat penyimpanan emas tidak di spesifikasikan lebih dalam.

Berdasarkan analisa penulis yang didasari pada informasi media maupun konfirmasi kepada pihak Bappebti, saat ini belum terdapat lembaga atau instansi yang ditunjuk Bappebti untuk melaksanakan perannya sebagai pengelola tempat penyimpanan emas, sehingga bagaimanakah kesiapan pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sudah merambah pada perdagangan di Indonesia?

 

Terlebih lagi, Perka Bappebti Nomor 13 tahun 2019 hanya mengatur pengusaha atau badan hukum Indonesia dan belum mengatur badan hukum asing. Sehingga badan hukum asing dapat melaksanakan perdagangan fisik emas digital dengan leluasa tanpa dibatasi maupun dipersyaratkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Kembali saya pertanyakan, apakah Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang kian berkembang baik di pasar Indonesia maupun pasar global?

 

Penulis – Leonardo Sanjaya Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (yang berhasil lulus dengan predikat lulusan terbaik)