Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Ekosistem dalam Bingkai Industri Pariwisata dan Jaminan Hukumnya

Sabtu, 15 Juni 2019 – 15:00 WIB

Ilustrasi wisata Indonesia (Foto: istimewa)

Ilustrasi wisata Indonesia (Foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews- Wonderful Indonesia! Ya, melihat Indonesia sebagai  negara  kesatuan  yang  terbagi  atas  17.508  pulau dan memiliki  berjuta  potensi  pariwisata  yang  dapat  menjadi  daya  tarik  utama  turis mancanegara  untuk  datang.  Atas  potensi  tersebut,  dibentuklah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kepariwisataan) sebagai bentuk perlindungan dan penjaminan  mutu  pariwisata  Indonesia.  Undang-Undang  ini  kemudian  berlaku dibawah  pengawasan  langsung  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (selanjutnya disebut Kemenparekraf).

Beberapa tahun ini, kebijakan pemerintah lebih dikembangkan dan sangat disetujui untuk lebih penting dalam pembahasan fokusnya pada layanan kepariwisataan. Dapat dilihat dengan dicanangkannya beberapa destinasi wisata baru yang akan tergabung dalam “10 Bali Baru”. Pemerintah menaikkan target pariwisata di Indonesia naik 2 kali lipat di tahun ini. Kunjungan wisatawan manacanegara mencapai target 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 275 juta.

PRASARANA PARIWISATA

Prasarana pariwisata adalah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Diperlukan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, udara, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan menyesuaikan lokasi dan objek wisata yang memenuhi syarat (Suwantoro, 1997: 21).

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang akan meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang diperlukan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pembangunan, prasarana wisata yang mengadakan pertemuan yang terkait dengan instalasi bersama di berbagai pengaturan. Bantuan yang terkait dengan pembangunan prasarana wisata yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilaksanakan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama keberhasilannya pembangunan periwisata.

Dalam pembangunan prasarana pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antar daerah dan sebagainya yang dapat meningkatkan peluang kerja dan bekerja. Yang disetujui dengan prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses keuangan, dalam hal ini adalah sektor pariwisata yang dapat dilakukan dengan memperbaiki permukaan, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mengaktifkannya melengkapi fasilitas kepariwisataan sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Suwantoro (2004:21)

Prasarana khusus bagi pariwisata dapat dikatakan tidak ada. Pembagunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Disamping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik

 

LEISURE EKOSISTEM

Melihat kebutuhan masyarakat global saat ini, khususnya dalam bidang pariwisata, berdampak langsung dengan kebutuhan pengembangan pariwisata secara kompleks dan terpusat. Sebagai contoh suatu theme park yang dibangun bersama dengan hotel di sebelahnya. Lalu terdapat juga mall atau area perbelanjaan serta arena hiburan edukasi seperti science centre yang akan cukup mengundang daya tarik kaum milenial untuk datang baik turis lokal maupun mancanegara. Ketika komponen wisata ini disatukan, maka daya tarik wisatawan tentunya akan semakin meningkat, melihat pilihan yang disediakan beraneka ragam. Sebagai contoh dalam satu keluarga yang sedang berlibur dan memiliki perbedaan pilihan hiburan, makatidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak datang ke lokasi ini.

Dengan hadirnya suatu komponen macam pilihan wisata yang terkompleks menjadi satu kesatuan demikian membuat gairah bisnis di sekitar kawasan wisata tersebut pun semakin bergelora. Dapat dilihat dari contoh lokasi-lokasi wisata yang terkompleks di negara lain yang sangat sukses dan maju pesat membantu perekonomian di sekitaran kawasan tersebut. Sangat mungkin jika leisure ekosistem ini terus dikembangkan, maka akan menjadi pendongkrak sekaligus penyuplai terbesar pendapatan negara. Asalkan seluruh komponen ikut bekerjasama dalam menyukseskan leisure ekosistem ini.

KOMPONEN PERCEPATAN PARIWISATA

Ada empat hal yang perlu diperbaiki jika pariwisata ingin berjalan dengan baik dalam suatu tujuan destinasi tersebut. Pertama sumber daya manusia. Acapkali suatu destinasi dikembangkan, namun SDM nya tidak siap. SDM yang ada di lokasi pariwisata sungguh harus dikembangkan. Persoalannya adalah pengemabangan pengelolaan SDM haruslah bertujuan destinasi base atau disetinasi base human resources development. Dimana pada dasarnya turis itu datang ke destinasi. Saat ini tentu pemerintah belum melakukan ini, yang dikarenakan perhatian pemerintah masih terkonsentrasi dimana sebagian besar anggaran yang ada dialokasikan untuk sekolah pariwisata di Bali dan Bandung (STP Bali dan STP Bandung). Sebagai contoh dalam hal pengembangan 10 destinasi pariwisata baru yang dicanangkan pemerintah. Sudah seharusnya alokasi anggaran mendukung terjadinya pengembangan SDM yang ada disitu. Hal ini tentu saja dikarenakan bisnis pariwisata tidak terlepas dari bisnis experience base. Dapat dibayangkan, jika wisatawan yang mendapat pengalaman yang luar biasa, maka dia akan menjadi marketing bagi objek wisata tersebut. Tentunya mereka akan menjadi positive advocate untuk merekomendasikan pada orang lain bahwa tempat tersebut layak untuk dikunjungi. Kalau saja masyarakat tidak pernah diedukasi atau dipersiapkan untuk memberikan pelayanan yang standar internasional, paling tidak dalam hal kecil untuk sekedar bisa tersenyum dan memberikan apresiasi pada tamu-tamu yang datang, maka sulit suatu daerah tersebut dapat dikunjungi kembali oleh wisatawan yang pernah datang.

Kedua yaitu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan fiskal policy, perpajakan, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk mendorong terjadinya percepatan di dalam industri pariwisata. Sebagai contoh dalam investasi dengan jumlah tertentu, diberikan tax holiday untuk jangka waktu tertentu. Mengapa? Karena investasi di bidang hotel, dan lainnya, “return” nya itu cukup lama, sehingga jika tidak diberikan insentif-nsentif, maka orang akan malas untuk berinvestasi. Contoh saja objek destinasi wisata Labuan Bajo, dimana lokasi dan pengembangan kawasan sudah cukup bagus, turis yang datang sudah lumayan banyak, namun hotel berskala internasional disana kurang memadai. Kenapa? Tentu hal ini dikarenakan investai yang terjadi cukup besar, “return”-nya cukup lama, kemudian tidak diberikan kemudahan-kemudahan, tentunya membuat pengusaha mengkalkulasi ulang, apakah mereka akan berbisnis di tempat tersebut atau di tempat lain.

Ketiga yaitu infrastruktur. Tentunya bukan saja infrastruktur untuk wisatawan sampai di bandara saja, melainkan akses mereka sampai pada destinasi wisata tersebut. Ada beberapa contoh kebijakan yang baik di beberapa Kabupaten, bahwasanya alokasi dari budget mereka-baik itu untuk dinas apapun-itu harus fokus mendukung pwngwmbangan pariwisata. Sehingga budget yang tersedia menjadi lebih banyak dalam pengembangan pariwisatanya.

Keempat yaitu pengelolaan atraksi. Dapat dibayangkan, jika dalam investasi di suatu tempat yang ada atraksinya, dan kita belum mengenal DMO atau Destinastion Management Organization yang baik, dimana seharusnya destinasi itu dikelola secara profesional, namun yang terjadi saat ini-karena disetinasi itu saat ini dimiliki berbagai macam departemen- kebanyakan dikelola oleh bukan departemen yang SDM-nya tidak memiliki kemampuan di bidang industri kepariwisataan. Contoh saja beberapa destinasi dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Tentu saja yang me-manage-nya yaitu Kementerian tersebut, sedangkan bisnis ini harusnya adalah bisnis yang base nya tersebut haruslah berkaitan dengan “hospitality”.

 

Ditulis oleh Lydia Amelia, Mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata – Trisakti