BUMN Garuda Diduga Bakal Bangkrut, Dimana Peran Pemerintah?

Minggu, 21 November 2021 – 08:15 WIB

Garuda Indonesia tengah terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat rendahnya jumlah penumpang (Foto: Istimewa)

Garuda Indonesia tengah terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat rendahnya jumlah penumpang (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - PT. Garuda Indonesia Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1947 dan beroperasi sejak tanggal 26 Januari 1949.

Dari awal berdiri hingga berkembangnya Garuda Indonesia memiliki enam anak perusahaan yaitu diantaranya citilink, GMF AeroAsia, Abacus Distribution System Indonesia, Aero System Indonesia, Aerowisata, AeroFood ACS.

Sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang disusul dengan pengumuman PSBB di bulan April 2020, otomatis semua aktivitas dari berbagai sektor dihentikan sementara, termasuk diantaranya sektor pariwisata dan transportasi udara. Hal ini membuat Garuda Indonesia terimbas secara langsung.

Utamanya karena mobilitas penumpang yang menurun drastis dan banyaknya jadwal penerbangan yang harus ditutup sementara.

Saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPRI Wakil Menteri BUMN II beberapa waktu lalu, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan permasalahan maskapai Garuda Indonesia disebabkan oleh dua faktor yaitu pandemi dan korupsi.

“Saya sering ditanya, Garuda ini kinerja turun karena apa, karena korupsi atau karena pandemi, ya karena dua-duanya. Dua-duanya membuat kondisi Garuda saat ini jadi sedang tidak baik” katanya.

Dia juga mengungkapkan karena adanya penerapan PSAK 73 yang membuat turunnya tingkat neraca keuangan Garuda sehingga menyebabkan turunnya ekuitas semakin dalam. Dalam kondisi ini sebagian kewajiban Garuda Indonesia sudah tidak lagi dapat dibayar dan secara teknikal sudah mengalami bangkrut karena kewajiban-kewajiban jangka panjang sudah tidak ada yang dibayarkan seperti dilansir dari merdeka.com.

Beberapa fakta terungkap bahwa yang membuat Garuda Indonesia dikatakan bangkrut adalah kondisi keuangan dan hutang perusahaan.

Aset Garuda Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri II BUMN mencapai US$ 6,93 miliar atau sekitar Rp 99 triliun (kurs Rp 14.200/US$), sementara liabilitas (kewajiban termasuk utang) mencapai US$ 9,76 miliar atau setara Rp 140 triliun.

Dengan demikian ekuitas perusahaan negatif US$ 2,8 miliar atau setara Rp 40 triliun berarti Garuda Indonesia mempunyai hutang yang melebihi asetnya.

Garuda Indonesia juga merupakan maskapai dengan tarif sewa pesawat paling mahal di dunia, mengenai hal tersebut Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra pernah menjelaskan di berbagai media bahwa lessor (pemilik barang) mematok bunga sewa pesawat yang sangat tinggi atau sebesar 24,7 persen atau mencapai empat kali lipat dan yang paling tinggi di dunia.

Hal tersebut menjadikan maskapai plat merah ini memiliki beban sewa yang juga sangat tinggi. Kondisi ini sejujurnya memberatkan perusahaan berpelat merah tersebut.

Lebih jauh Irfan menyampaikan bahwa pada tahun 2020 tunggakan manajemen kepada lessor (pemilik barang) telah mencapai USD 854 Juta atau setara Rp 12,1 triliun nilai itu hanya harga sewa dan di luar bunga.

Penulis merasa angka yang begitu fantastis, yaitu empat kali lebih besar dari harga sewa pesawat yang ada di dunia tentu sangat memberatkan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia ini.

Maka tidak heran, saat pandemi melanda disertai dengan kondisi minimnya mobilitas penumpang serta persaingan ketat antar maskapai semakin mendorong Garuda Indonesia terperosok dalam jurang kebangkrutan.

Padahal sebagai perusahaan BUMN PT. Garuda Indonesia Tbk digadang memberikan keuntungan dan kontribusi buat negara bukan sebaliknya. Oleh karenanya pembenahan internal perusahaan seharusnya dilakukan sangat segera dengan serius.

 

Apakah Garuda Indonesia Bakal Pailit?

Ada banyak pendapat bahwa Garuda Indonesia bakal melakukan pailit, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) menyatakan,”Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Namun meskipun dapat dipailitkan, isu bahwa perusahaan BUMN kebal pailit masih ramai diperbincangkan.

Sebagaimana yang disampaikan pakar kepailitan Universitas Airlangga, Hadi Subhan, Mahkamah Agung bisa membatalkan jika ada kepailitan perusahaan BUMN.

Berbagai cara diyakini telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia dari jurang kebangkrutan, antara lain dengan melakukan negosiasi utang dengan pihak Garuda Indonesia dan para kreditur.

Bila muncul kesepakatan maka diharapkan ada solusi untuk melakukan restrukturisasu utang. Namun bila tidak, maka muncul potensi adanya gugatan pailit.

Cara berikutnya yaitu menggunakan instrumen hukum perlindungan kebangkrutan untuk melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia masih dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Opsi pengurangan saham sempat diusulkan oleh Kementrian BUMN selaku pemegang saham terbanyak namun opsi tersebut masih banyak yang meragukan. Menurut Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mengkhawatirkan Garuda bakal bernasib sama dengan Indosat pada waktu itu yang dimana sahamnya sepenuhnya sudah dikuasai oleh asing.

Saat ini, saham milik negara mencapai 60.5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen. Bila opsi tersebut ditempuh maka pemerintah dikhawatirkan tidak lagi memiliki saham sepenuhnya terhadap Garuda Indonesia.

Sejujurnya penulis berpendapat bahwa apa yang terjadi pada maskapai Garuda Indonesia mengindikasikan bahwa faktor pandemi  bukanlah pencetus kebangkrutannya. Melainkan factor internal yang dirasakan tidak becus mengelola aset terbaik bangsa ini.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo untuk dapat melakukan segenap upaya menyelamatkan perusahaan berpelat merah ini dalam jurang kebangkrutan.

Membebaskan Garuda Indonesia dari kepentingan kelompok yang sudah mengakar bertahun-tahun memang bukan tugas yang ringan. Menteri BUMN, Erick Thohir yang notabene berlatar belakang pengusaha handal ditantang untuk menyelamatkan perusahaan ini.

Walaupun banyak yang meragukan kemampuan manajerial seorang Erick Thohir terbukti dengan hancurnya beberapa perusahaan BUMN dimasa kepemimpinannya.

Namun penulis harus percaya bahwa Garuda Indonesia akan tetap selamat.

Jika Negara menganggap hal ini sebagai kasus biasa, maka tak ayal lagi akan terjadi kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan aparat penegak hukum masuk dan menghancurkan bisnis diatasnya atas nama penegakan hukum. Bila hal itu terjadi, maka anak keturunan kita kelak hanya mampu menyaksikan maskapai Garuda Indonesia dari jejak digitalnya saja.

 

Penulis : Yohanes F Bere Mali, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti