Analisis Kritik Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende dengan Terdakwa Muhammad Badrun

Rabu, 23 Maret 2022 – 16:03 WIB

Ilustrasi Palu Hakim (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Palu Hakim (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pada tanggal 7 Januari 2022 yang lalu, Pengadilan Negeri Ende melalui sidang putusan yang terbuka untuk umum, memutuskan bahwasanya terdakwa Muhammad Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam dalam dakwaan tunggal Jaksa Penutut Umum dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Miliar Rupiah).

Terdakwa dinyatakan bersalah karena usahanya dianggap merupakan kegiatan ‘money game’ yang tidak memiliki ijin dan bukan termasuk  termasuk dalam kegiatan perbankan selayaknya Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terdakwa dianggap telah mensiasati aturan OJK dengan mendirikan sebuah badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang kegiatan uasahanya adalah menghimpun dana masyarakat.

Jadi kegiatan money game yang dimaksud dalam dakwaan JPU adalah aktivitas penghimpunan dana masyarakat dengan memberikan komisi dan atau bonus dari setiap dana yang disetor anggota baru. Sederhananya, keuntungan yang didapat bukan dari jualan produk secara nyata, tetapi sekadar mengumpulkan dana dari anggota baru.

Dalam kasus ini, penulis merasa tuntutan JPU tidak relevan dengan fakta yang diutarakan oleh para nasabah dan masyarakat  yang dianggap sebagai ‘korban’.

Ternyata PT Asia Dinasti, perusahaan milik terdakwa, telah mengantongi surat atau dokumen yang resmi, antara lain ijin dari Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Perdagangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kementrian UMKM. Fakta tersebut juga terungkap dalam persidangan.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyita seluruh aset dan dijual untuk kepentingan Negara, termasuk diantaranya uang jaminan  dari para nasabah. Dan menjatuhkan putusan penjara 10 (sepuluh) Tahun.

Mungkin hakim lupa, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung SH pernah menyebutkan dalam bukunya Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkualitas, bahwa,”Banyak teori tentang bagaimana mewujudkan putusan Hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum. terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat  dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan”.

Penulis juga tidak habis pikir, bila terdakwa dijatuhi penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka yang paling diruguikan adalah nasabah karena bagaimana mungkin terdakwa dapat membayar kembali uang mereka jika yang bersangkutan harus mendekam sekian lama di penjara.

Anehnya, Penuntut Umum justru tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah dana yang masuk, telah keluar atau dalam masa perputaran. Kondisi seperti ini sangat jauh dari harapan bahwa persidangan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara.

Menggaris bawahi pendapat Prof Paulus Lotulung sebagaimana tersebut diatas, Penulis berpendapat bahwa Hakim harus dapat mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum dan penerapan hukum.

Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tuntutan rasa keadilan, maka Hakim seyogyanya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dialami masyarakat.

Jika hakim hanya memperhatikan tuntutan jaksa dan aturan perundang-undangan saja tanpa mengedepankan bisikan Illahi, maka dapat dipastikan unsur keadilan akan terabaikan. Dan yang akan terwujud dalam putusan Majelis Hakim hanyalah kebenaran formal saja.

 

Penulis: Matheus Surya Pribadi Wadapone, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti