Sistem Hukum di Indonesia yang Tak Kunjung Dewasa

Senin, 04 April 2022 – 13:30 WIB

Ilustrasi palu hakim (Foto: Istimewa)

Ilustrasi palu hakim (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu makna sistem hukum sebagaimana diatas.

Sistem merupakan susunan atau tatanan yang teratur.  Suatu susunan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Tersusun atas suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan (Prof. Subekti, SH).

Indonesia menganut banyak sistem hukum, hal ini dapat dinilai dari begitu beranekara ragamnya sistem hukum di Indonesia. Termasuk diantaranya sistem hukum Eropa, Anglo Saxon, Adat, dan Hukum Agama.

Dari sekian banyak sistem yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, sebagian besar bersumber dari sistem hukum Eropa atau sistem hukum Eropa Continental. Sistem hukum ini berkembang di berbagai negara Eropa Daratan yang sering disebut civil law.

Sebenarnya system ini semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad VI SM (sebelum Masehi).

Peraturan-peraturan yang berlaku merupakan kumpulan dari kaidah hukum yang ada sebelumnya masa Justianus, yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis.

Dalam perkembangannya, berbagai prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di berbagai negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia. Selain itu juga dgunakan oleh Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Kini penjajahan Belanda kepada Indonesia secara fisik telah berakhir. Namun dengan berakhirnya penjajahan tersebut bukan berarti dampaknya hilang begitu saja, terlebih dalam hal sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga menggunakan sistem Hukum Agama. Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang berasal dari Alquran dan Sunah Nabi untuk mengatur manusia dewasa.

Ketika berbicara tentang hukum di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari hukum Islam yang juga diatur dalam UUD. Maka ketika pemerintah ingin membuat suatu aturan perundang-undangan, maka ia juga harus memperhatikan hukum Islam tersebut. Idealnya hukum Islam itu harus dilaksanakan secara komprehensif seperti di beberapa negara mayoritas muslim lain dan tidak hanya mengatur permasalahan perdata tapi juga masalah pidana.

Namun pada praktiknya, hukum Islam di Indonesia hanya berkaitan dengan kasus perdata saja sedangkan pada kasus pidana tidak diimplementasikan, mengapa? Masalahnya adalah adanya sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kolonial yang masih sangat kental.

Selama dijajah kurang lebih 3 abad, Belanda meninggalkan begitu banyak dinamika sejarah terutama dalam sistem hukum. Dan oleh karenanya, Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum Belanda.

Walaupun usaha untuk menciptakan hukum nasional telah lama dicanangkan, namun belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya literasi dan aturan hukum peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih berlaku, seperti kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang dan het herzine inlands reglemen (hir/rgb).

Bahkan berdasarkan Badan Inventarisasi, yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku.

Namun sangat disayangkan, politik hukum bangsa Indonesia saat ini belum mendukung kearah penggantian hukum-hukum colonial tersebut.  Terbukti dari sebanyak 71 ( tujuh puluh satu ) rencana undang-undang (ruu) dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2011, hanya ada satu rencana undang-undang, yang merubah hukum kolonial, yaitu RUU KUHP yang hingga kini belum terlaksana.

Kondisi tersebut diakui oleh pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Satya Arinato, bahwa, “Memang ada beberapa peraturan yang sudah diubah, tetapi pada praktiknya masih banyak peraturan kolonial.”

Hal tersebut merupakan salah satu tantangan untuk memerdekakan hukum dari berbagai hukum asing. Selanjutnya ia mengakui bahwa pemerintah lambat mereformasi sistem hukumnya.

Salah satu penyebab kelambatan tersebut menurut Satya, adalah tingkat kesulitan yang tinggi. Terutama pada beberapa produk hukum, seperti kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab hukum dagang.

Padahal bangsa kita telah hampir 77 tahun merdeka, namun sistem hukumnya masih sangat kental diwarnai oleh nilai-nilai sistem hukum colonial.

Dalam pandangan sederhana penulis, hal ini yang menunjukan ‘ketidak-dewasaan’ sistem hukum di Indonesia. Mengapa? sebab, sistem hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor masa lalu. Lebih dari itu, penulis menilai pera pemangku kebijakan di negeri ini belum tegas terkait hukum apakah yang dijadikan sumber hukum. Meski secara umum semua pihak tahu betul bahwa sumber dari hukum Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, walaupun tidak seluruh asas-asas yang terdapat dalam Pancasila disubstitusikan ke dalam hukum Indonesia.

Padahal negara kita memiliki begitu banyak akademisi hukum serta berjibun lulusan terbaik dari berbagai fakultas hukum, tentu harapannya agar para akademisi dan lulusan ini mampu berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia sehingga ‘kedewasaan’ hukum setidaknya dapat terbangun oleh para pemuda-pemudi bangsa sendiri.

 

*Penulis: Montiano Geraldy Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Trisakti