Penyelanggaran Pemerintah Desa dan Keterbukaan Informasi Publik

Kamis, 14 April 2022 – 13:02 WIB

Ilustrasi keterbukaan informasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi keterbukaan informasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Undang-undang sebagai produk hukum diharapkan berlaku sebagaimana mestinya, sehingga mampu mendorong masyarakat ke arah yang lebih maju. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, undang-undang adalah tolak ukur dalam berinteraksi sehingga masyarakat paham akan hak dan kewajibannya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa juga harus tunduk pada ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Dalam hal tercapainya suatu kepastian hukum dan untuk menjamin serta memberi perlindungan terhadap hak masyarakat desa, pemerintah menerbitkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Akan tetapi, menurut penulis ditemukan banyak permasalahan di desa, khususnya berkaitan dengan implementasi UU Desa. Hal tersebut terjadi karena dalam perjalanannya, UU Desa tidak sesuai lagi dengan semangat awal penyusunannya yaitu, memberdayakan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggaraan pemerintahan desa kini lebih mementingkan kelompok tertentu daripada masyarakat desa secara umum oleh karena pemerintah desa belum memaksimalkan pelaksanaan terhadap berbagai ketentuan dalam UU desa.

Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab yang berat bagi pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahannya yang berlandaskan pada UU nomor 6 tahun 2014. Karena Undang-undang menempatkan pemeritah desa sebagai motor penggerak dalam pembangunan sehingga terciptanya masyarakat desa yang sejahtera.

Pasal 1 ayat (2) UU Desa menyebutkan, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Artinya pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintahan harus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tidak dipungkiri dengan berbagai kemajuan yang didapat desa adalah berkat dana yang digelontorkan pemerintah pusat. Jumlah dana tersebut diyakini cukup menggiurkan bagi penyelenggara pemerintah desa. Walaupun terbukti telah menghasilkan sarana  dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes,19.485 unit sumur, 3.106 Pasar Desa,103.405 unit Drainase dan Irigasi,10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit Embung.

Menurut penulis keberhasilan pemeritah desa memang patut diapresiasi, namun masalah yang hingga kini belum terselesaikan adalah mengenai transparansi pengelolaan dana desa tersebut. Belum ada upaya melaksanakan amanat UU nomor 6 tahun 2014 yang salah satunya adalah keterbukaan informasi publik.

Pemerintah desa diwajibkan untuk transparansi kepada masyarakat, karena di dalam masyarakat berhak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi oleh Pemerintah desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan sehingga terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Undang-undang Desa juga mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 24 huruf (d). Asas keterbukaan yang dimaksud disini merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) huruf (f) juga mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan huruf (p) mengatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada pasal lain menegaskan kembali bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran, yaitu dalam pasal 27 huruf (d). ini tujuanya agar penyaluran dana desa serta bantuan lainnya yang bersumber dari pemeritahan tidak disalah gunakan oleh Kepala Desa ataupun perangkat desa lainnya.

Maka menjadi pekerjaan rumah bagi  para pemangku kewenangan dalam mengawasi pemerintahan desa agar semaksimal mungkin fokus pada penggunaan anggaran karena nilai yang ditetapkan pada 2022 untuk dialokasikan kepada 74.961 desa ini adalah sebesar 68 Triliun.

Sehingga perlunya bagi masyarakat untuk dapat mengakses segala bentuk informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah dan sistem informasi tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

 

*Penulis: Solinfikus (Fak. Hukum - Universitas Bung Karno)