Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Mediasi,  Alternatif Menyelesaikan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Luar Pengadilan

Jumat, 16 Agustus 2019 – 07:00 WIB

(foto:istimewa)

(foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut.

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan situasi yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta dalam hal ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kekayaan Intelektual termasuk aset utama perusahaan dan karena itu kepentingan ekonomi mereka atas hak kekayaan intelektual tersebut semakin tinggi. Apabila ada ketidakseimbangan dalam hak kekayaan intelektual tersebut maka dapat mengganggu atau bahkan melumpuhkan aktivitas perusahaan. Para pemilik hak sering berurusan dengan masalah-masalah hubungan kontrak dengan mitranya dalam berbagai kerja sama untuk pengembangan, produksi atau pemasaran produk. Permasalahan hak kekayaan intelektual akan selalu menyentuh ke berbagai aspek kehidupan yang antara lain adalah aspek ekonomi, teknologi, industri, sosial budaya dan aspek yang terpenting dari semua itu yaitu aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap karya–karya kekayaan intelektual, karena tanpa perlindungan yang memadai, tidak akan muncul karya-karya anak bangsa yang hebat.

Seringkali upaya untuk penyelesaian sengketa  hak kekayaan intelektual diluar pengadilan luput dari pandangan kita saat ini. walaupun demikian, pilihan alternative pilihan penyelesaian sengketa sudah tertulis dan diatur dalam peraturan terkait. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terutama dalam pasal 153 dan 154.

Dalam konteks kekayaan intelektual, pengaturan hukum ditujukan untuk memberikan kepastian dan jaminan terkait penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang pada umumnya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana akhir (ultimatum remedium) setelah alternative penyelesain sengketa lain tidak membuahkan hasil. 

Asas tesebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan yang juga diatur dengan dalam proses sengketa kekayaan intelektual yang selama ini merupakan wewenang pengadilan niaga. Sengketa kekayaan intelektual yang terdaftar pada pengadilan niaga sesungguhnya dapat diselesaikan melalui jalur alternative penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya yang disepakati  oleh para pihak dengan melakukan penyelesaian permalasalahan di luar pengadilan, Saat ini upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui upaya mediasi. Hal ini dapat dijalankan apabila dapat disepakati lebih jauh oleh para pihak itu sendiri. 

Sebenarnya ada beragam macam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini dapat ditempuh melalui upaya negosiasi, konsultasi, ataupun dapat ditempuh melalui penilaian ahli. 

Upaya alternative tersebut diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Pengaturan lebih lanjut mengenai sengketa kekayaan intelektual berada dalam regulasi yang terkait langsung seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. 

Kecendrungan sengketa kekayaan intelektual yang cenderung meningkat seharusnya dapat dijadikan pertimbangan perlunya suatu badan independen yang khusus menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual di luar pengadilan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan sengeta tersebut adalah dengan adanya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dengan melakukan upaya mediasi. Hal ini, tentunya dapat menjunjung tinggi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, merupakan tujuan hukum yang ideal. Meskipun hal ini terlihat mustahil tapi bukan berarti ketiganya tidak dapat berjalan dengan baik.

(Krisogonus Dagama Pakur, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Trisakti)