Pro-Kontra Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam RUU KUHP

Selasa, 27 Agustus 2019 – 21:00 WIB

Tia Heriskha, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro

Tia Heriskha, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro

Gagasan membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Nasional sudah ada sejak berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963. Upaya untuk menggantikan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht)  warisan zaman kolonial Belanda dengan KUHP Nasional terus dilakukan. Namun hingga saat ini tahun 2019 rancangan tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. 

Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak lengkap dan tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi tindak pidana baru yang semakin berkembang. Selain itu KUHP juga dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.  Oleh karena itu KUHP yang berlaku saat ini dirasa perlu dilakukan pembaharuan sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia. 

Dalam RUU KUHP Nasional nantinya  hanya terdapat  2 ( dua ) buku. Buku kesatu tentang ketentuan umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Salah satu isu krusial yang mendapat perhatian yang cukup luas adalah dimasukannya pengaturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas hukum pidana Indonesia. Hal ini tentu merupakan terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia dikarenakan lingkup asas legalitas tidak lagi sebatas apa yang tertulis di dalam undang-undang, melainkan juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, asas legalitas yang diakui nantinya bukan hanya asas legalitas formil, tetapi juga asas legalitas materil.

Pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia ditegaskan melalui asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.  Dengan melihat rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilarang atau dapat dipidana haruslah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundangan-undangan dan peraturan tersebut harus atau sudah ada sebelum peerbuatan yang dilarang atau dapat dipidana itu dilakukan. 

Asas legalitas formil dalam RUU KUHP juga masih seirama dengan asas legalitas yang berlaku saat ini. Pasal 1 Ayat (1) RUU KUHP yang menyatakan “tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas materil kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal inilah yang telah memberi ruang masuknya “hukum yang hidup di masyarakat ” (the living law). 

Dengan kata lain, seseorang dapat dipidana menurut hukum yang hidup meskipun undang-undang tidak merumuskan dan mengatur perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dapat dipidana. Menurut tim perumus RUU KUHP dimasukannya hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi hukum adat yang masih berlaku di tengah masyarakat hukum adat. 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) RUU ditentukan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab”. Perdebatan tentang perlu atau tidak dimasukannya hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP masih terus berlanjut. RUU KUHP tidak merumuskan yang termasuk kedalam perbuatan tercela yang dapat dikenai pidana. Hal itu menurut sebagian ahli bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) yang mengatur larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Selain itu RUU KUHP tidak menentukan ruang lingkup “hukum yang hidup di masyarakat”. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat.

Masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait perdebatan substansi pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari asas legalitas yang akan menjadi asas legalitas materil dalam KUHP nasional nantinya. Sebagian ahli berpandangan bahwa dengan dimasukkannya hukum yang hidup ke dalam RUU KUHP hal ini merupakan pembaharuan dalam hukum pidana. Sebagian ahli lain berpandangan masuknya hukum yang hidup merupakan penyimpangan dari asas legalitas. Pembahasan mengenai rumusan hukum yang hidup dalam masyarakat ini penting untuk dilakukan agar menemukan titik temu dan persamaan pemahaman agar dapat segera diputuskan para pembentuk undang-undang.
Ditulis oleh Tia Heriskha, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro