Hukuman Kebiri Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Selasa, 03 September 2019 – 15:00 WIB

Ilustrasi hukum kebiri

Ilustrasi hukum kebiri

JAKARTA, REQnews - Saat ini sistem penjara sudah berubah kearah sistem pemasyarakatan. Begitupun dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Jika tujuan pemidanaan menekankan pada perbuatan terpidana di masa lalu maka tujuan pemidanaan tersebut adalah tujuan pembalasan. Sebaliknya, jika tujuan pemidanaan menekankan pada kepentingan terpidana di masa depan makan tujuan pemidanaan tersebut berorientasi pada perbaikan kelakuan terpidana.

Bagaimana dengan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Payung hukum penerapan sanksi kebiri diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hukuman kebiri menjadi sanki tambahan di samping pidana pokok.

Pada pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Dalam pasal 81 ayat 6 berbunyi, "Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku."
Serta dalam pasal 81 ayat 7 yang berbunyi, "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik."

Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2016 terdapat  25 kasus kekerasan seksual pada anak, pada 2017 menjadi 81 kasus, dan mengalami peningkatan pada 2018 menjadi 206 kasus. Atas dasar tersebut pula banyak pihak yang mendorong adanya sanksi tambahan lain selain pidana penjara yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual agar tingkat kejahatan terhadap anak menurun. Banyak pihak pro dengan adanya hukuman kebiri tapi tidak sedikit pula yang menentang dengan dalih bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Hukuman kebiri juga dinilai sebagai perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Deklarasi HAM Universal.

Hukuman kebiri bukanlah praktik baru dalam dunia pidana. Hukuman ini sudah berlangsung berabad-abad tahun lalu. Bahkan banyak negara-negara di dunia yang sudah menerapkannya. Misalnya negara Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Inggris Raya, dan Uni Emirate Arab.

Jika kita telisik dari teori tujuan pemidanaan terdapat 3 teori pemidanaan. Pertama teori Absolut. Pendekatan teori ini pada dasarnya meletakkan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku yang telah melakukan kejahatan. Hal itu sebagai konsekuensi atas apa yang telah pelaku perbuat maka harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Teori ini semata-mata menekankan pada balas dendam. Kedua Teori relative. Teori ini memandang bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, Teori gabungan. Memandang sama antara pembalasan  dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan dapat kembali dan diterima kembali di masyarakat.

Terakhir, tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban / pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hukuman kebiri dapat disimpulkan termasuk ke dalam teori gabungan. Di satu sisi hukuman kebiri sebagai pembalasan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di lain sisi hukuman kebiri juga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut dan sekaligus memberikan efek jera.

Namun dalam penerapannya masih perlu dikaji ulang terutama efektifitas penjatuhan kebiri kimia. Apakah memang benar-benar dapat efektif dan memberikan dampak serta efek jera bagi pelaku. Terutama dari sisi medis.

Penulis : Tia Heriskha, Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro