Cara Orde Baru Menyalahgunakan Kekuasaan Lewat Keputusan Presiden

Selasa, 03 September 2019 – 10:30 WIB

Ilustrasi Keppres

Ilustrasi Keppres

JAKARTA, REQnews - Semua pasti tahu jika Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Ya, secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur.

Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut. Eits tunggu dulu, jika Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka pemberlakuannya sama seperti Peraturan Presiden.

Sayangnya, seiring lahirnya pelbagai keputusan presiden di Indonesia, secara historis sebenarnya banyak indikasi penyalahgunaan wewenang yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu dan golongannya.

Seperti yang diungkapkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Mereka menyebut 79 dari 528 keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Soeharto selama periode 1993-1998 'bermasalah', ngeri khan dengernya.

Ke-79 keppres bermasalah yang mereka temukan meliputi lima bidang penyimpangan. Mulai dari 24 keputusan presiden di bidang infrastruktur,8 keppres kehutanan dan pertanian,3 keppres fasilitas dan pejabat Negara,12 keppres penyelenggara Negara secara umum.

Dan yang paling banyak,32 keppres di bidang perdagangan dan perindustrian. Artinya, keputusan-keputusan presiden tersebut sangat diragukan kebenarannya.

Secara objektif, proses pembutan keputusan presiden tersebut dinilai oleh banyak pihak cenderung 'KKN'. Sebab,dalam proses pembuatannya,cenderung melibatkan kerabat ataupun keluarganya yang menguntungkan golongan mereka sendiri.

Keppres-keppres dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan fasilitas khusus bagi pejabat-pejabat Negara. Mayoritas keppres yang dikeluarkan pada era orde baru,cenderung melanggar undang-undang nomor 3 tahun 1971,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 23 UUD 1945.Beberapa keputusan presiden tersebut adalah sebagai berikut:

-Keputusan presiden No.44/1987,memberikan wewenang pada perusahaan Siti Hardiyanti Rukmana untuk membangun dan mengoperasikan jaln tol di seluruh negeri.
-Keputusan Presiden No.86/1994 dan No.14/1997,menunjuk sebuah perusahaan milik bersama Bambang Triatmojo dan Hutomo Mandala Putra sebagai distributor tunggal bahan peledak perusahaan Negara.
-Keputusan Presiden No.52/1995,menunjuk sebuah perusahaan Siti Hutami Endang Adiningsih untuk melaksanakan program reklamasi pantai utara Jakarta.
-Keputusan Presiden No.4./1996,menunjuk badan pemasaran cengkeh milik Thomy Soeharto untuk memonopoli pembelian dan penjualan cengkeh di seluruh Indonesia.
-Keputusan Presiden No.1.1997,menunjuk sebuah perusahaan Bambang Trihatmojo untuk membangun kota Jonggol,di Jawa Barat.
-Keputusan Presiden No.93/1996,Terkait pinjaman kepada PT Kiani Kertas,sebesar Rp.250 miliar yang diambil dari dana reboisasi.
-Keputusan Presiden No.83/1995.Tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden bagi pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
-Keputusan Presiden No.42/1996,bantuan pinjaman kepada IPTN.
-Keputusan Presiden No.38/1997,tentang pemberian fasilitas perpaajakan kepada usaha tertentu ,seperti PT Kiani kertas (10 tahun),PT Smelling Co(7 tahun),PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (6 tahun),PT Texmaco Perkasa Engineering(8 tahun).PT Plysindo Eka Perkasa(5 tahun)
-Keputusan Presiden Nomor 3/1996,tentang pembentukan dana bantuan bagi presiden bagi penyelenggaraan kredit usaha keluarga sejahtera.
-Keputusan Presiden No.42/1996,tentang pembuatan mobil nasional.

Berbeda dengan PSHK, Indonesia Corruption Watch menyebutkan kerajaan bisnis Tommy adalah bagian dari Soeharto Inc. Sebuah bagian dari laba-laba raksasa berkembang diantara perlindungan Soeharto.

Belum lagi ada perusahaan induk Tommy Soeharto adalah PT Humpus yang memiliki 48 perusahaan di dalam negeri pada insustri perdagangan,produk metal, kehutanan,kimia, makanan dan minuman, jasa, property, perkantoran, perbelanjaan, konstruksi, transportasi dan otomotif,farmasi,serta keuangan. Sementara itu,di luar negeri,ada 14 perusahaan yang tersebar di Singapura,Panama,Liberia,Hongkong,dan Cayman Islands.

Keputusan presiden Soeharto memuluskan tejadinya monopoli impor gandum dan tepung terigu  pada tahun 1969 melalui PT Bogasari. Komoditas strategis kedua yang dimonopoli keluarga Soeharto adalah impor cengkeh dari Afrika.

Cara lain Soeharto untuk memperkaya diri adalah dengan menyalahgunakan fasilitas Negara. Dia menyalahkan institusi dan fasilitas pemerintah,menggunakan perusahaan-perusahaan Negara bekerja untuk perusahaan swasta milik anak-anaknya.

Gak cuma itu, mereka pun menyalahgunakan kapal-kapal dan pesawat milik angkatan bersenjata Indonesia untuk membantu membangun dan mengembangkan ranch milik anaknya di Tapos.  Ketika anak-anak Soeharto masuk dalam bisnis,pola lazim yang muncul adalah pelanggran pasal 23 UUD 1945.Pada banyak kasus,Menteri keuangan juga tidak dimintai persetujuan.

Masih banyak pola bisnis keluarga yang ,melenceng tapi dilindungi oleh instruksi presiden maupun keputusan presiden. Saya kemudian menyimpulkan bahwa memang pada era tersebut kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh penguasa saat itu,adalah aturan dibuat untuk melindungi penyimpangan.Hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya tuntutan era reformasi,yang menuntut arah sebuah Negara pada kepastian hukum bukan pada kekuasaan semata.

You can run,but you can’t hide…

 

Penulis: Krisogonus Dagama Pakur