Problematika RUU Pertanahan

Rabu, 04 September 2019 – 18:00 WIB

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

REQnews - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) sudah memasuki tahap final. Kabarnya RUUP ini akan disahkan pada 24 September mendatang. Namun banyak pihak yang menolak RUUP. 

Pembentukan RUUP didasarkan pada permasalahan terkait agraria yang semakin kompleks. Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) dinilai sudah tidak dapat menampung berbagai persoalan dan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Sebagai regulasi turunan dari UUPA, RUU ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan aktual terkait tanah. 

Namun, draf yang dibagikan ke publik per 22  Juni 2019 dinilai belum menjawab persoalan agraria dan belum mengakomodir kepentingan masyarakat. Setidaknya ada lima pokok krisis agraria yang menjadi sorotan.

Yakni meliputi ketimpangan struktur agraria yang tajam, maraknya konflik agraria struktural, kerusakan ekologis, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian, dan kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

Menurut hemat penulis terdapat beberapa alasan perlunya dikaji ulang pembahasan RUUP. Pertama rancangan UU ini bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960).

Meski disebut adanya RUUP ini akan melengkapi dan menyempurnakan UUPA namun nyatanya banyak mereduksi ketentuan yang ada di UUPA.

Seharusnya kehadiran RUU ini meminimalkan disharmoni undang-undang yang sudah ada, tidak melanggar dan tidak menghilangkan pasal di UUPA. Dalam UUPA disebutkan hak bangsa seperti yang tertera dalam Pasal 1 UUPA.

Dalam RUUP tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hak bangsa meski negara mempunyai kewenangan mengatur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaataan tanah. Namun tidak disebutkan hak mengatur seperti apa yang dimaksud dalam RUUP. 

Kedua, hak pengelolaan (HPL) dan penyimpangan menguasai dari negara (HMN). Dalam ketentuan umum RUUP dijelaskan bahwa HPL adalah sebagian kewenangan dari HMN. HPL selama ini menimbulkan banyak kekacauan penguasaan tanah. Selain itu HPL adalah bentuk menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang sudah secara tegas dihapus dalam UUPA 1960. Domein verklaring adalah salah satu aturan yang sudah dihapus karena warisan penjajah dan merugikan rakyat.

Domein verklaring adalah pernyataan yang menetapkan jika seseorang mempunyai tanah tanah namun tidak dapat membuktikan  kepemilikan tanah (hak eigendom) nya maka tanah tersebut otomatis menjadi milik negara. Kebijakan ini tentu akan merugikan masyarakat adat mengingat saat ini masyarakat adat kesulitan mendapat pengakuan dari negara.

Ketiga, permasalahan Hak Guna Usaha (HGU). HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar. Perusahaan dapat mengajukan HGU selama 35 tahun kemudian diperpanjang 35 tahun dan diberi hak perpanjangan kembali selama 20 tahun. Artinya pemodal dengan skala besar mendapatkan prioritas penguasaan lahan HGU hingga maksimal 90 tahun.  Sedangkan dalam UUPA, HGU diberikan selama 35 tahun dan hanya dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.

Keempat, kekosongan penyelesaian konflik agraria. Dalam RUUP tidak diatur mengenai upaya dalam menyelesaikan konflik agraria. Dalam RUUP penyelesaian melalui mekanisme win-win solution atau pengadilan pertanahan. Padahal, konflik agraria berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis.

Menurut data yang dilansir dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sepanjang 2014-2018 Luas konflik tanah mencapai 807.177 hektare, 41 orang tewas, 546 orang dianiaya dan 51 orang tertembak. Hal itu membuktikan bahwa konflik agraria bukan lah permasalahan biasa yang dapat terselesaikan melalui pengadilan adat.

Kelima, pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. RUUP mengakui adanya hak ulayat namun di lain sisi hak ulayat perlahan akan dihapus. RUUP tidak memiliki langkah kongkrit dalam perlindungan hak ulayat masyarakat adat.

Pembentuk UU dalam membentuk RUUP harus mendasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Namun jika 3 unsur tersebut berbenturan maka keadilan lah yang harus diutamakan. Karena sejatinya menurut Prof. Satjipto Rahardjo Hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. 

Penulis : Tia Heriskha, Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro