Lonceng Kematian Komisi Pemberantasan Korupsi

Selasa, 10 September 2019 – 15:00 WIB

KPK

KPK

Oleh: Krisogonus Dagama Pakur - Mahasiswa Pascasarjana Universitas Trisakti

JAKARTA, REQnews - Komitmen pemberantasan korupsi  di Indonesia seringkali hanya dijadikan jargon dan obral janji oleh sebagian politikus dan pemangku kebijakan. Hal ini mereka lakukan untuk upaya meningkatkan elektabilitas raupan suara para kontestasi pemilihan umum.

Padahal.dalam bebarapa kebijakan terutama bidang legislasi, upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, melalui undang-undang maupun kebijakan lain. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus menggerus hak rakyat atas kekayaan negara.

Kita ketahui, bahwa negara kita sering dijuluki Zamrud Khatulistiwa, yang mana kaya akan potensi alamnya, namun masyarakat pada umumnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Saya meyakini, bahwa kemiskinan dalam suatu negara diakibatkan oleh karena kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tidak mengenai objek pembangunan itu sendiri.

Komitmen untuk memberantas korupsi sudah dimulai sejak tahun1957. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan peraturan pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Masa Orde Baru, adalah masa yang paling banyak mengeluarkan isntrumen pemberantasan korupsi. Namun kita sadari bahawa pada masa tersebut banyak juga kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga hal tersebut adalah alasan untuk menolak era Orde Baru untuk berkuasa kembali.

Bahkan, saking banyaknya peraturan perundang-uindangan era Orba,l angsung dibuat sebuah Garis Besar Haluan Negara. Hal ini sebagai bukti komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi era Orde Baru.

Lain mulut, lain juga hatinya. Begitulah kira-kira kalimat yang sarkas untuk kita sematkan pada rezim Orde Baru. Pelaksanaan peraturan tersebut bocor dikarenakan dalam implematasinya banyak kecurangan dan menguntungkan keluarga Cendana itu sendiri. Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR dibuat lemah, sehingga fungsi pengawasan semakin dikebiri.

Bukan hanya lembaga legislatif yang dikebiri, hal yang sama juga berlkaku bagi lembaga yudikatif. Dengan melihat fenomena ini,berarti tidak ada satu pun kekuatan yang tersisa. Semuanya sudah dimatikan secara sistematis oleh rezim Orde Baru tersebut.

Era pun berganti….Reformasi menjadi oase di tengah padang gurun.

Komitmen pemberantasan korupsi kembali dipertontonkan oleh Megawati Soekarnoputri. Pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahannya.

Hal tersebut terbukti ada kemajuan pembahasan lebih lanjut tentang pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Pun KPK semakin diperkuat pada era SBY, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan aksi yang bekerja sama dengan Bappenas.

Melalui paradigma hukum, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diuntungkan dengan sistem hukum yang mapan. Seperti UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, pengadilan tindak pidana korupsi yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional serta instrumen hukum nasional maupun internasional.

Euforia belum selesai, pasca SBY.selesai mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI. Kini bangsa kita dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, dan di masa akhir purnatugas sebagai representasi bangsa sebagai kepala negara, lembaga anti rasuah kembali menimbulkan polemik dan menguji integritas para pemangku kepentingan.

Hal ini disebabkan karena masih adanya capim yang lolos tidak memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan kualifikasi yang ada. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik berat.

Belum selesai dengan masalah ini, KPK pun diterpa bencana lagi dengan adanya rencana revisi undang-undang kpk pada 5 September 2019 lalu yang diusul oleh DPR melalui sidang paripurna.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi sorotan dari upaya revisi ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyadapan, Penyitaan dan Penggeledahan dipersempit dengan harus adanya izin dari Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden bersama DPR RI;

2. Sumber Penyelidik hanya diperkenankan dari Kepolisian;

3. Penghapusan Penyidik Independen;

4. Penyadapan yang hanya dapat dilakukan pada tahap Penyidikan;

5. Kewenangan penuntutan yang tidak lagi independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung;

6. Hilangnya kewenangan dalam penanganan kasus yang meresahkan publik;

7. Rawannya integritas penanganan perkara karena dimungkinkannya penghentian perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan; dan

8. Definisi penyelenggara negara dipersempit.

Presiden tidak dapat mengelak soal ini, baik tekait rencana revisi UU KPK dan lolosnya capim KPK yang melakukan pelanggaran etik berat. Padahal proses pembahasan revisi UU KPK tidak dapat berjalan apabila tidak mendapat persetujuan dari kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Setelah 17 tahun berlangsung, berbagai upaya pelemahan serta upaya KPK untuk tetap hadir dilalui. Setidaknya, sampai hari ini 26 Kepala Lembaga Negara/Kementerian, 247 Anggota dan Pimpinan DPR/DPRD serta 20 Gubernur sampai dengan korporasi dengan total lebih dari 1000 baik orang maupun korporasi telah ditangani KPK, serta pada tahun 2018 saja lebih dari 600 milyar pemulihan aset telah dilakukan.

Sedangkan di bidang pencegahan upaya perbaikan sistem antara lain kajian sistem oleh KPK di berbagai instansi pemerintah yg rentan terhadap korupsi misal kajian sistem penyelenggaraan haji, sistem di bea cukai, sistem pajak, program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN SDA) dan siklus pembahasan anggaran negara, sistem bantuan sosial serta rekomendasi telah diberikan. 

Berbagai upaya pelemahan telah dialami KPK melewati berbagai masa pemerintahan. Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut didasarkan pada kehadiran KPK sebagai "pembeda" dengan dilahirkannya UU KPK yang memastikan KPK tetap independen serta pimpinan KPK yang harus bersih segala persoalan integritas. Tanpa hadirnya kedua hal tersebut, KPK telah mati!

Pemerintah boleh berganti,namun masyarkat tetap menginginkan pemimpin yang mampu memberikan bukti  nyata tentang pemberantasan korupsi.