Akan Dibawa Kemana Institusi Kejaksaan Agung Ini?

Sabtu, 14 September 2019 – 15:30 WIB

Gedung Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

Gedung Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

REQnews - Akhirnya Komisi III DPR RI telah mampu menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test terhadap 10 (sepuluh) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Tidak seperti seleksi pemilihan pimpinan KPK periode sebelumnya, yang tidak meloloskan satu pun dari Kejaksaan, pada seleksi periode 2019-2023 ini, tim panitia seleksi (pansel) mengusulkan satu nama yang berasal dari unsur institusi Kejaksaan. 

Instittusi Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntutan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Maka menjadi sangat lazim bila para pimpinan institusi kejaksaan “memaksa” untuk menempatkan personelnya pada Struktur Pimpinan KPK.

Penulis berpendapat bahwa keputusan yang dibuat oleh tim pansel untuk memasukkan salah satu jaksa untuk menjalani fit and proper test bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mengingat hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dan sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, menyebutkan: “Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi” dan Pasal 21 ayat (4): “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum”. 

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah sesuai dengan koridor sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KPK itu sendiri, dimana Pansel Capim KPK mengusulkan 10 (sepuluh) nama Calon Pimpinan yaitu:

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK).

2. Irjen Firli Bahuri (Anggota Polri)

3. I Nyoman Wara (Auditor BPK).

4. Johanis Tanak (Jaksa).

5. Lili Pintauli Siregar (‎Advokat).

6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen).

7. Nawawi Pamilango (Hakim).

8. Nurul Ghufron (Dosen).

9. Roby Arya (PNS Seskab).

10. Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu)

Walaupun sempat diwarnai banyak kritikan dan protes terkait kredibilitas masing-masing calon pimpinan, namun tim pansel tidak dapat dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Mungkin saja kesepuluh nama tersebut diatas merupakan pilihan terbaik diantara ratusan calon yang mendaftar.  

Hasil usulan dari tim pansel kemudian diserahkan kepada Presiden R.I, Joko Widodo yang kemudian menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada DPR R.I.

Setelah melakukan fit and proper test, Komisi III DPR R.I kemudian melanjutkan tugasnya atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan pemilihan Pimpinan KPK dengan mekanisme pemungutan suara atau votting. Akhirnya diperoleh suara sebagai berikut :

1. Alexander Marwata mendapatkan 53 suara

2. Firli Bahuri mendapatkan 56 suara

3. Johanis Tanak mendapatkan 0 suara

4. Luthfi Jayadi Kurniawan mendapatkan 7 suara

5. Roby Arya Brata mendapatkan 0 suara

6. Lili Pintauli Siregar mendapatkan 44 suara

7. Nurul Ghufron mendapatkan 51 suara

8. Sigit Danang Joyo mendapatkan 19 suara

9. Nawawi Pomolango mendapatkan 50 suara

10. I Nyoman Wara mendapatkan 0 suara

Atas hasil tersebut Komisi III DPR R.I menetapkan 5 Pimpinan KPK R.I periode 2019-2023 yaitu mereka yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu: Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

Yang sempat mencengangkan dalam proses pengambilan suara tersebut selain perwakilan dari unsur kejaksaan tidak lolos. Bahkan tidak sempat memikat seorangpun anggota Komisi III, sehingga tidak ada yang memberikan suaranya pada jaksa ini!

Penulis tentu tidak akan membahas proses seleksi karena sudah terlalu banyak disoroti berbagai pihak melainkan pada sumber daya manusia institusi kejaksaan yang seolah-olah tidak memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi 2 periode terakhir ini sama sekali tidak ada personel Kejaksaan yang mampu duduk sebagai salah satu pimpinan komisi anti rasuah ini.

Kemudian timbul pertanyaan, tidak terpilihnya seorang Johanis Tanak dikarenakan kapabilitas pribadinya atau ada hal lain yang juga menjadi pertimbangan para wakil rakyat.

Jika dilihat secara umum, Johanis Tanak merupakan salah satu calon pimpinan yang dapat dikatakan “minim polemik”, beliau memang bukan tergolong tipe jaksa yang mencuri perhatian public jika dibandingkan dengan para capim lainnya.

Sepak terjangnya di Kejaksaan juga tergolong jauh dari “gegap gempita’, walaupun yang bersangkutan sempat mengaku pada tim pansel bahwa mendapatkan intervensi dari pimpinannya saat melakukan penanganan salah satu perkara tipikor dan tetap menjalankannya hingga persidangan.

Mengamati data tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan yang dalam pelaksanaannya harus diakui masih memiliki sejumlah kekurangan seperti, kecilnya anggaran, kesejahteraan yang masih jauh lebih rendah dibanding aparat penegak hukum lainnya, namun Kejaksaan R.I adalah lembaga yang paling banyak menangani perkara tindak pidana korupsi dan melakukan penyelamatan keuangan negara.

Ditambah lagi, dengan adanya Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I yang dibentuk oleh Jaksa Agung Basrief Arief sempat menempatkan Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang tertinggi di negeri ini.

Kenyataan luar biasa yang berbanding terbalik dengan anggaran negara yang dikucurkan oleh pemerintah untuk penanganan perkara dan kesejahteraan para jaksa serta pegawai institusi sebesar Kejaksaan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang penanganan perkara melalui laman resminya menyatakan bahwa sepanjang tahun 2015 s/d 2018 penanganan jumlah perkara tindak pidana korupsi masing-masing instansi yaitu :

1. Kejaksaan R.I:

• Tahun 2015 : 369 kasus dengan 710 tersangka;

• Tahun 2016 : 307 kasus dengan 671 tersangka;

• Tahun 2017 : 315 kasus dengan 730 tersangka;

• Tahun 2018 : 235 kasus dengan 489 tersangka.

Dengan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 200 juta/perkara dengan rincian sebagai berikut: Rp. 25 juta untuk penyelidikan, Rp. 50 juta untuk penyidikan, Rp. 100 juta untuk penuntutan dan Rp. 25 juta tahap eksekusi.

2. Kepolisian R.I:

• Tahun 2015 : 151 kasus dengan 285 tersangka;

• Tahun 2016 : 140 kasus dengan 333 tersangka;

• Tahun 2017 : 216 kasus dengan 436 tersangka;

• Tahun 2018 : 162 kasus dengan 337 tersangka.

Dengan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 208 juta/perkara untuk tahapan penyelidikan dan penyidikan.

3. KPK R.I:

• Tahun 2015 : 30 kasus dengan 62 tersangka;

• Tahun 2016 : 35 kasus dengan 103 tersangka;

• Tahun 2017 : 44 kasus dengan 128 tersangka;

• Tahun 2018 : 57 kasus dengan 261 tersangka.

Dengan anggaran pada tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp.123 juta/perkara dalam tahap penyelidikan (yaitu Rp. 11 milyar untuk 90 perkara), Rp. 141 juta /perkara dalam tahap penyidikan (yaitu Rp. 12 milyar untuk 85 perkara), dan Rp. 168 juta/perkara dalam tahap penuntutan (yaitu Rp. 14.3 milyar untuk 85 perkara).

ICW juga menyebutkan bahwa pada tahun 2016 kinerja penyidik aparat penegak hukum dalam menyelamatkan nilai kerugian negara, adalah sebagai berikut: Kejaksaan R.I sebesar Rp. 949 milyar; Kepolisian R.I sebesar Rp. 338,9 milyar; dan KPK R.I sebesar Rp. 193,1 milyar.

Dari data tersebut diatas, telah membuktikan secara nyata bahwa Kejaksaan R.I. adalah institusi penegak hukum yang kinerjanya paling optimal! Perbandingan antara kuantitas penanganan perkara dan kualitas kerugian negara yang mampu diselamatkan oleh institusi ini.

Maka tak ayal lagi, institusi Kejaksaan telah mampu mempersembahkan kinerja terbaiknya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibalik kesejahteraan para jaksanya yang sangat minim. Sangat mengherankan jika eksistensi Kejaksaan yang telah dibuktikan oleh data tersebut diatas kemudian dikesampingkan begitu saja oleh Komisi III DPR R.I dalam memilih capim KPK.

Penulis hanya menemukan satu-satunya kelemahan yang dimiliki institusi kejaksaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada publik adalah publikasi dan sosialisasi akan kinerja yang telah dicapai. Sehingga masih banyak yang menganggap institusi ini tidak memihak kepada masyarakat.

Penulis telah sering melakukan survei atau penelitian secara insidentil kepada masyarakat terkait eksistensi Kejaksaan R.I, namun hampir sebagian besar memberikan jawaban, yang menurut penulis cukup mengejutkan, di mana masyarakat menganggap kejaksaan adalah lembaga yang masih terafiliasi dengan kehakiman.

Yaitu bahwa jaksa sama dengan hakim, padahal kejaksaan sudah mulai menjadi lembaga yang independent seiring dengan disyahkannya UU No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I yang sebelumnya telah disampaikan pada 22 Juli 1960. Kabinet Kerja dibawah Presiden Sukarno memutuskan untuk memisahkan Kejaksaan dari Pengadilan menjadi Departemen yang berdiri sendiri.

Kejaksaan baik secara undang-undang maupun teori hukum memiliki peran dan juga kewenangan yang sangat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana. Posisi sentral kejaksaan dalam “Integrated Criminal Justice System” sering kali diabaikan karena memang undang-udang kita masih menganut asas diferensial, dimana KUHAP memberikan batasan atau sekat dari setiap tahapan proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Masing-masing aparat penegak hukum tidak bisa melampaui tugas dan wewenang yang diembannya.

Kenyataan tersebut menjadikan eksistensi kejaksaan terkadang dilompati bahkan terlihat seolah-olah beban pembuktian terletak hanya pada hakim selaku pengendali siding. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang salah kaprah, mengingat undang-undang secara tegas mengatur bahwa beban pembuktian terletak pada jaksa selaku penuntut umum.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat pergeseran beban pembuktian atau yang dikenal pembuktian terbalik, secara terbatas tetap meletakan beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Eksistensi Kejaksaan diatur pula pada Undang-undang Dasar 1945 yang secara implisit menyatakan bahwa keberadaan Kejaksaan R.I dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai “executive ambtenaar”, yaitu pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 1 butir 13 KUHAP menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I telah menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun atau independen.

(sumber: https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54)  

Asas dominus litis yang melekat kepada kejaksaan seharusnya menjadi faktor utama bagi lembaga-lembaga tinggi negara dalam menempatkan posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliik peran penting khususnya dalam memposisikan Kejaksaan sebagai pusat dari terbentuknya sebuah organisasi atau aturan yang masih berkaitan dengan suatu penanganan perkara.

Fakta bahwa untuk kedua kalinya Kejaksaan tidak masuk dalam formasi pimpinan KPK, seharusnya menjadi momen acuan kemana lembaga kejaksaan ini akan dibawa. Apakah Kejaksaan hanya akan menjadi lembaga pelengkap yang menjadi tempat transit penanganan perkara ataupun penyelenggara kewenangan lainnya.

Atau Kejaksaan akan kembali kepada fitrahnya merupakan lembaga kunci dalam penegakan hukum Indonesia yang memiliki peran paling penting dalam mewujudkan dan menciptakan keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai sebagaimana visi dan misi kejaksaan.

Visi Kejaksaan R.I: "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel".

Dengan Penjelasan sebagi berikut:

1. Lembaga Penegak Hukum:

Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

2. Profesional:

Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

3. Proporsional:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.

4. Akuntabel:

Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Kejaksaan R.I:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam program pencegahan tindak pidana.

2. Meningkatkan professionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.

3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.

4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan R.I yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

Tentunya visi dan misi tersebut diatas tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung “political will” dari internal Kejaksaan, pemerintah serta DPR selaku perancang undang-undang. Yang jelas, saat ini lembaga penegakan hukum warisan Maha Patih Gadjah Mada ini menunggu niat baik dan dukungan dari segenap lapisan pemangku kebijakan agar eksistensinya semakin nyata serta hasil kinerjanya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Sigit Muharam, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada - Kampus Jakarta