Hello, Kapan RUU PKS Disahkan?

Rabu, 27 Februari 2019 – 17:00 WIB

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya meningkat (Foto: Istimewa)

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya meningkat (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah dimulai sejak tahun 2016. Namun memasuki tahun 2019 RUU PKS juga belum selesai padahal RUU tersebut sebelumnya masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Menurut salah satu anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pembahasan RUU PKS belum masuk dalam tahap pembahasan pasal per pasal. Melainkan baru di tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Tentu proses yang masih sangat panjang sampai menjadi undang-undang.

Pro-kontra RUU PKS tidak kunjung usai. Ada yang menolak ada juga yang mendukung. Seperti ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini yang menolak draf RUU PKS. Pun penolakan tersebut mempunyai alasan. Salah satunya terkait dengan nama RUU. Fraksi PKS mengusulkan perubahan nama dari penghapusan kekerasan seksual menjadi penghapusan kejahatan seksual. Namun usulan perubahan tersebut tidak diakomodir.

Itu hanya salah satu contoh bahwa belum ada keseragaman pemahaman terkait RUU PKS ini. Belum lagi perdebatan-perdebatan lain terkait materi muatan ditambah adanya penolakan dalam bentuk petisi terhadap RUU tersebut sementara itu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan tahun 2016 ada 259.150 kasus. Sedangkan tahun 2017 mencapai 348.446 kasus. Hal itu berarti kasus kekerasan seksual meningkat tajam. Lalu kapan RUU PKS akan disahkan?

Apakah harus menunggu sampai ada perempuan terkena kekerasan seksual lagi? RUU PKS harus segera disahkan sebelum pemilu. Jika tidak, maka RUU PKS akan mulai pembahasan dari nol lagi di periode DPR selanjutnya. Mengingat, tahun 2019 adalah tahun terakhir bagi anggota DPR periode 2014-2019.

Namun seperti kita ketahui tahun 2019 merupakan tahun pemilu Hal itu tentu akan menghambat proses perampungan RUU PKS. Rasanya sangat sulit untuk menyelesaikan RUU PKS sebelum pemilu. Tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan jika ada kesungguhan dari anggota DPR khusunya Komisi VIII DPR RI.(*)

 

TIA HERISKHA, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang