Mengulik KUHP Indonesia dari Masa ke Masa

Kamis, 03 Oktober 2019 – 14:30 WIB

Ilustrasi revisi RUU KUHP (Foto: Istimewa)

Ilustrasi revisi RUU KUHP (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sebagai negara yang sudah merdeka, Indonesia berupaya untuk membangun sistem pemerintahan. Mulai dari ketatanegaraan dan sistem hukum yang dianggap sesuai dengan jati diri bangsa, Pancasila dan UUD 1945.

Tentu hal tersebut tak lepas dari pembaharuan demi pembaharuan. Tak terkecuali Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan di negeri tercinta ini. Sebuah warisan undang-undang yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie.

Pengesahannya pun dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Asal tahu saja, kitab ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886.

So, KUHP yang hingga saat ini masih kita gunakan merupakan warisan kolonial Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, dan dirasakan hukum pidana yang berlaku saat ini tidak dapat lagi menampung berbagai masalah, maka perlu adanya pembaharuan alias revisi.

Revisi di sini untuk menjawab dimensi tindak pidana baru yang semakin berkembang serta perlunya dilakukan penyesuaian dengan berbagai “nilai” yang tumbuh dalam masyarakat. Seperti nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural.

Hal itulah sebagai landasan untuk dilakukan upaya untuk pembaharuan KUHP agar dapat menyelaraskan nilai-nilai tersebut diatas dengan hukum pidana Indonesia. Syahdan, upaya rekodifikasi KUHP nasional telah lahir setengah abad silam, yaitu tepatnya saat berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang Tahun 1963.

Seminar inilah yang disebut sebagai tonggak awal lahirnya upaya pembaharuan sistem hukum pidana nasional. Setahun setelah seminar berlangsung terbentuklah tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro, Profesor Soedarto.

Profesor Soedarto didampingi sejumlah pakar hukum pidana di Indonesia, antara lain Profesor Roeslan Saleh dari Universitas Gajah Mada, Profesor Moeljanto, Profesor Satochid Kartanegara, Profesor Oemar Seno Adji pakar hukum Universitas Indonesia dan J.E Sahetapy dari Universitas Airlangga. Beberapa tahun kemudian, anggota tim ditambah, yaitu dengan melibatkan Profesor Mardjono Reksodiputro, Profesor Karlinah Soebroto, Profesor Andi Hamzah, Profesor Muladi, Profesor Barda Nawawi Arief, dan Profesor Bagir Manan..

Ketika itu, Soedarto memimpin penyusunan RKUHP hingga tahun 1986, sekaligus menjadi tahun beliau wafat. Setelah itu pembahasannya dilanjutkan oleh Roeslan Saleh. Saat Ismail Saleh menjabat sebagai Menteri Kehakiman, tim penyusun diminta untuk segera menyelesaikannya. Ismail Saleh dan Sunarjati Hartono selaku Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus mengawal penyusunan RKUHP tersebut.

Pada tahun 1993, Ketua Tim yang saat itu dipegang Mardjono Reksodiputro sejak tahun 1987 hingga 1993 menyerahkan naskah lengkap RKUHP kepada Ismail Saleh di kantornya. Ketika Ismail lengser dan digantikan Oetojo Oesman, pembahasan RKUHP sempat vakum selama 5 tahun. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan lagi ketika Prof. Muladi menjadi Menteri Kehakiman.

Prof. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun baru pada tahun 2013 DPR melakukan pembahasan RKUHP secara intensif.

Tepat tanggal 5 Juni 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah untuk kembali membahas RKUHP. DPR dan Pemerintah kemudian sepakat untuk merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun, yaitu sampai akhir tahun 2017. Namun sampai dengan akhir bulan September 2019, rancangan Undang Undang ini juga tidak kunjung disahkan.

Hingga tahun 2019, sudah banyak perumus dan penggagas RKUHP yang kemudian wafat tanpa sempat melihat beleid tersebut disahkan. Perdebatan demi perdebatan terus terjadi.

Bahkan, para mahasiswa seantero Indonesia turun ke jalan menuntut pembatalan RKUHP karena dianggap lebih kolonial daripada KUHP yang saat ini masih berlaku.

Penulis berpendapat, apapun kendalanya, yang jelas pembahasan RKUHP tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena tindak pidana semakin kompleks dan tak lagi berbatas oleh ruang serta waktu.

Negara ini membutuhkan KUHP yang dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warganya.

Penulis : Tia Heriskha, Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro