Seberapa Tangguh Penegakan Hukum Indonesia Melindungi Lingkungan?

Sabtu, 19 Oktober 2019 – 06:00 WIB

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews.com – Tidak ada pembangunan tanpa pengorbanan. Berarti jika tidak ada yang dikorbankan maka tidak ada kemajuan.

Dapat dikatakan, ketika pembangunan menjadi salah satu faktor kemajuan suatu bangsa lingkunganlah yang akan menjadi korbannya. Benarkah demikian?

Pembangunan sejatinya merupakan elemen yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tujuan dari pembangunan itu sendiri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam prosesnya, konsep pembangunan yang ada seringkali tidak memperkirakan bagaimana dampak dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Padahal dalam setiap kegiatan pembangunan pasti melibatkan sumber daya alam di dalamnya.

Hal itu berimbas pada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Lingkungan bukanlah objek eksploitasi bagi kaum kapitalis yang hanya mempertimbangkan keuntungan tanpa memikirkan bahwa sumber daya alam bersifat terbatas.

Seharusnya kita sebagai makhluk yang diberikan otak untuk berpikir senantiasa mengedapankan konsep pembangunan berwawasan lingkungan (eco development) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Karena lingkungan hidup yang ada wajib dilestarikan bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga demi kelangsungan generasi mendatang.

Ketika kerusakan lingkungan kian parah dan sumber daya alam mulai terbatas, apa yang dapat diwariskan generasi ini pada generasi mendatang?

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) pun sudah ditegaskan bahwa,“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Artinya sumber daya alam yang ada sudah seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Melihat realita yang ada saat ini, kerusakan lingkungan di Indonesia kian hari kian parah. Mulai dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang tidak berkesudahan, pencemaran air, udara, tanah, degradasi lahan dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.

Prof. Bagir Manan pernah menyatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka sebaik apapun peraturan perundang-undangannya tentu tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Maka penegakan hukum lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan.

Penegakan hukum lingkungan hidup diharapkan menjadi upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persayaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administratif, keperdataan dan kepidanaan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembekuan dan pencabutan izin.

Sanksi keperdataan berkaitan dengan ganti rugi bila terjadi pelanggaran hukum dan sanksi pidana berkaitan dengan pidana penjara pada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan seharusnya dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dalam upaya penegak hukum menindak hukum mereka yang diduga melakukan secara sengaja dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Namun dalam tataran implementasi, sepertinya masih jauh panggang dari api. Penegakan hukum lingkungan hingga kini belum ditegakkan secara optimal. Misalnya, kekuasaan yang tunduk pada dominasi modal sehingga hukum serasa dapat diperjual-belikan, kuatnya intervensi kepada aparat penegak hukum menunjukkan sifat para penegak hukum kita yang masih transaksional, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum lingkungan.

Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia yang dapat diunduh dari laman wwf.or.id, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahun. Data Kementerian Kehutanan juga menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Kondisi tersebut diatas tentu tak dapat dibiarkan begitu saja, dengan tekad dan peran serta mahasiswa sebagai bagian dari kaum terpelajar tentu dapat secara konsisten menyuarakan betapa Negara ini membutuhkan penegakan hukum yang kuat demi lingkungan hidup yang telah diamanatkan Tuhan pada generasi ini agar dapat diwariskan pada generasi yang akan datang.

Sobat, inilah saatnya kita bergandeng tangan untuk menyelamatkan lingkungan. Jangan hanya diam terpaku membiarkan perusakan lingkungan merajalela mengatas namakan pembangunan. Kita harus bersuara dan bergerak demi Ibu Pertiwi. Karena mahasiswa turut bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan Tuhan pada Negeri ini!

Penulis: Tia Herishka, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro