Masih Perlukah Etika dan Tanggung Jawab Praktisi Hukum?

Sabtu, 23 November 2019 – 14:00 WIB

Ilustrasi etika profesi hukum (Foto: Istimewa)

Ilustrasi etika profesi hukum (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Membahas etika dan tanggung jawab praktisi hukum berarti membicarakan tentang bagaimana perilaku atau watak mereka. Penulis berkeyakinan praktisi hukum merupakan salah satu profesi yang nyaris paling mulia.

Mengapa demikian? Karena praktisi hukum dapat menentukan benar atau salahnya perbuatan seseorang bahkan dapat menentukan hidup dan matinya seseorang. Belum lagi pada dasarnya seluruh profesi yang mengedepankan pelayanan tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dibalik kinerja mereka pasti ada sejumput esensi kemanusiaan.

Karena kemuliaannya tersebut, tidak tanggung-tanggung, mereka yang berprofesi di bidang hukum ini dituntut untuk selain bertanggung jawab pada pimpinan dan institusi, juga bertanggung jawab pada Tuhan!

Yang penulis maksud dengan “mereka” adalah para aktor penting dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi.

Namun akhir-akhir ini nampaknya masyarakat mulai kehilangan teladan. Para praktisi hukum yang dahulu sering dianggap sebagai “wakil Tuhan” tak jarang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa tidak sedikit oknum praktisi hukum yang menerima suap.

Terus terang masyarakat merasa dipermainkan oleh para oknum tersebut, dan mulai muncul kehilangan kepercayaan pada proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Entah secara sengaja maupun tidak, yang jelas kejadian tersebut diatas telah menggoreskan stigma bahwa para praktisi hukum mempunyai low morality (moral yang rendah).

Oleh karenanya, sangat penting kiranya para praktisi hukum menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab profesi yang di dalamnya terdapat unsur nilai dan norma.

Nilai atau value mempunyai kedudukan paling tinggi bahkan diatas dari peraturan yang harus dijunjung tinggi. Unsur nilai sebagai motivasi penggerak perbuatan yang berorientasi kepada tujuan dari perbuatan yang membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Unsur norma yaitu yang dapat membedakan perbuatan benar dan salah perbuatan seseorang sesuai dengan dasar legalitas nya yaitu peraturan perundang-undangan yang ada.

Sementara untuk etika tanggung jawab profesi di sini, lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain.

Etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika merupakan penentu baik atau buruknya tingkah laku seseorang.

Menurut James J. Spillane SJ, seorang ekonom kelahiran Amerika yang telah menulis beragam buku, etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral.

Dapat disimpulkan etika adalah kesediaan diri untuk melakukan suatu perbuatan atas kewajiban dan meninggalkan suatu larangan. Sedangkan tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.

Tanggung jawab berkaitan dengan kesediaan atau keharusan seseorang untuk menjalankan tugas dan menanggung risiko dari tugas tersebut.

Sebabnya, praktisi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan fokus pada praktik dalam bidang hukum. Lebih dari itu praktisi hukum merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan individu dan masyarakat dihadapan hukum.

Profesi hukum menciptakan penghormatan martabat manusia untuk melahirkan keadilan. Etika dan tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan profesi ini.

Etika profesi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip hidup para praktisi hukum dalam mengemban amanah sebagai penegak hukum.

Praktisi hukum harus dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua orang. Karenanya, para penegak hukum harus mempunyai etika dan tanggung jawab profesi hukum agar bukan hanya dapat menciptakan keadilan secara formil tetapi juga keadilan secara substansial.

Hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama karena ujung tombak dalam mencari keadilan ada di tangan para penegak hukum. Untuk itu, jangan sampai para penegak hukum mencederai proses penegakan hukum yang ada.

Penulis: Tia Herishka, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro