Masihkah Negara Menjamin Kebebasan Berpendapat?

Jumat, 29 November 2019 – 16:00 WIB

Ilustrasi kebebasan berpendapat (Foto: Istimewa)

Ilustrasi kebebasan berpendapat (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu. Memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat.

Ada juga yang menyebutkan definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara independent. 

Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan “State” yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “Nagari” atau “Nagara” yang berarti wilayah atau penguasa.

Asal tahu saja, dalam penyelenggaraan negara terdapat tiga sifat, yaitu bersifat memaksa, yaitu memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut.

Dan yang terakhir bersifat totalitas yang artinya negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Menurut Miriam Budiardjo, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang.

Pembentukan suatu negara tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Masih kata Miriam Budiharjo, tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam sebuah negara demokrasi,tentunya mengijinkan adanya kebebasan dalam memberikan pendapat dihadapan umum, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi asalkan tindakan tersebut tidak mengganggu kepentingan umum.

Demokrasi hanya ada dan mungkin bekerja dengan ekspresi dan tindakan warga yang dinamis dan bebas dari segala bentuk ancaman.Baik dari negara selaku otoritas ,maupun dalm bentuk interaksi social,politik dan budaya sesama warga dalam keseharian.

Situasi dan kondisi ideal yang memungkinkan kondisi ideal yang memungkinkan munculnya tindakan dan ekspresi warga secara bebas ini yang hendak kami sebut sebagai kebebasan sipil.

Hukum kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat serta kebebasan akademik
Sebagai negara demokrasi,yang menganut hukum positif, maka sudah semestinya hak untuk memberikan pendapat dan berekspresi diatur dalam undang-undang. Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU tersebut sebagai wujud Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas. Dalam UU itu, khususnya pada pasal 1 angka 1 menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pemdapat dihadapan umum adalah hak setiap warga negara.

Baik hal tersebut disampaikan secara lisan maupun tulisan yang berlaku secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara peraturan perundang-undangannya. Jaminan kebebasan menyatakan pendapat di hadapan umum,secara khusus diatur dalam UUD 1945,pasal 28. Dalam pasal tersebut,menyatakan "kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat daitur dalam ketentuan ini".

Selain UUD, ada bentuk peraturan lainnya yang mengatur ketentuan ini. Yakni undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 2 UU tersebut, menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun electronik tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai agama,kesusilaan,ketertiban umum dan keutuhan negara.

Kebebasan dalam ruang akademik pun diatur dalam perangkat undang-undang  nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,hal tersebut secara khusus diatur dalam pasal 8,9 dan 54 serta diatur juga dalam ICCPR tahun 1966 dan CESCR No.13 Article 13 kebebasan yang dimiliki dosen atau staf pengajar di perguruan tinggi hal ini juga dimilki oleh mahasiswanya.

Pembungkaman hak masyarakat sipil

Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher,mendefinisikan fenomena penyempitan ruang demokrasi  atas hak-hak sipil. Di mana cakupannya mulai dari pelarangan terhadap bantuan internasional untuk kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia, hingga penggunaan berbagai regulasi dalam rangka mencegah masuknya dukungan internasional terkait pembatasan isu demokrasi dan hak asasi manusia di berbagai daerah/wilayah.

Ukuran kebebasan sipil ada tiga yaitu kebebasan berekspresi,kebebasan berkumpul dan kebebasan berorganisasi. Tiga jenis hak kebebasan dasar ini merupakan kebebasan mendasar dalam ruang lingkupnya sendiri. Menurut Civicus, acuan dasar dari pembungkaman dasar adalah dapat dilihat dari segi hukum dan regulasi,pembatasan oleh pemerintah,maupun pembungkaman serta sabotase gerakan yang berada di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun beberapa contoh kasus berbagai macam tindakan sabotase dan intimidasi yang dilakukan oleh negara itu sendiri antara lain sebagai berikut:
*Berdasarkan hasil riset dan pemantauan Lokataru Foundation, sejak 19 Agusutus sampai dengan 8 September telah terjadi 6 peristiwa yang diduga keras tidak hanya melanggar hak-hak orang asli papua,namun juga telah menutupi ruang demokrasi di tanah Papua itu sendiri.

Tindakan tersebut secara aktif melanggar hak menyatakan pendapat,hak mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup, hak untuk mendapat informasi,hak untuk mendapatkan perlakuan adil di mata hukum,kebebasan berkumpul dan berpendapat,hingga hak-hak perempuan dan anak.

*Pembubaran aksi yang melampauai kewenangan dan sembrono yang dilakukan oleh pihak kepolisian (excessive use of force),serta melakukan penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa tanpa didasari tuduhan yang jelas.Dibekali kendaraan taktis,diikuti dengan pasukan taktis,pasukan anti huru-hara.

Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian telah melampaui nalar dalam sebuah negara yang mengaku menjamin kebebasan berpendapat dan bereskpresi serta berserikat. Akibatnya peserta aksi yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 September berakhir ricuh dan menimbulkan 5 korban jiwa yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar.

Mereka adalah Randy(21),Yusuf Kardawi(19),Maulana Suryadi(23),Bagus Putra Mahendra(15),dan Akbar Alamsyah(19),merupakan korban jiwa atas tindakan represif aparat pada saat melakukan aksi damai pada beberapa waktu kemarin.

Kesimpulan
Situasi Indonesia saat ini,memilki predikat Obstructed.Eksistensi masyarakat sipil terlihat,namun tidak dalam kondisi prima. Kebanyakan aksi demonstrasi dirundung terror dan intimidasi oleh kekuatan politik dan otoritas negara yang tidak segan membatasi kebebasan sipil dengan dalih ketertiban umum dan stabilitas nasional.
Freedom House pun memberikan penilaian serupa,bahwa kebebasan sipil (civil liberties)sedang berada diantara bebas dan tertutup.

Dengan demikian,ada inkonsistensi antara hukum yang progresife,dengan kebijakan dan tindakan para pengambil kebijakan(stakeholder) dan penegak hukum dalam menjamin keberadaan ruang kebebasan sipil warga negara.

Kemana peran negara atas menjamin hak-hak sipil? Pembentukan suatu negara tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Miriam Budiharjo, tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Untuk Negara Indonesia sendiri, tujuan pembentukan negara telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada alinea ke-4. Adapun beberapa tujuan Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
*Untuk memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia.
*Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum.
*Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
*Turut berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia

Negara seakan hilang atas perannya dalam melindungi hak-hak sipil,ironis sekali padahal negara ini katanya mengakui dan menjamin hak-hak kebebasan tersebut. Apalagi sampai tercantum dalam UUD 1945 dan sederet peraturan lainnya.

Apakah hanya retorika posivisme belaka? Atau memang benar,bahwa negara hilang atas perannya mewujudkan tujuan bernegara itu sendiri.

Sekian dan Trimakasih Banyak.

Penulis: Krisogonus Dagama Pakur, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti