Kala Daendels Lakukan Reformasi Hukum di Tanah Jawa

Senin, 22 April 2019 – 12:00 WIB

Foto : Ist

Foto : Ist

Pada 1 Januari 1808, Herman Willem Daendels tiba di Pelabuyan Anyer, Banten, setelah menempuh pelayaran panjang dan berbahaya dari Belanda melalui Lisbon dan Maroko. Aroma udara yang dihirup dan cuaca lembab yang diresapinya terasa berbeda dari negeri asalnya di Belanda yang dingin dan kering.

"Daendels tiba di Jawa dengan menumpang kapal Amerika yang berhasil mengecoh blokade Inggris," tulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budayaa: Batas-batas Pembaratan.

Lima ajudan turut mendampingi Daendels setibanya di Pantai Anyer. Dari kejauhan serombongan pasukan dan pejabat Hindia Belanda yang dipimpin petinggi militer Banten, Pieter Du Puy, mewakili Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese, hadir menyongsong kedatangan Daendels.

Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (Foto : Wikipedia)

Hari itu, jenderal kepercayaan Louis Bonaparte (1806-1810) tersebut menjejakkan kedua kakinya untuk pertama kali di tanah yang setiap jengkalnya harus dipertahankannya dari serangan Inggris.Tak hanya itu, Daendels juga memangul titah untuk mereformasi hukum di tanah jajahan Belanda, menegakkan hukum Napoleon Bonaparte yang senapas dengan revolusi Perancis.

Setelah singgah sejenak di Banten, Daendels menempuh empat hari perjalanananya menuju Batavia. Menurut sejarawan Universitas Indonesia Djoko Marihandono, Daendels tak membawa secarik surat pun sebagai perintah raja untuk melengserkan Gubernur Jenderal Wiese sekaligus menggantikan posisinya.

"Walaupun tanpa sepucuk surat pun, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese pada tanggal 14 Januari 1808 menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels," tulis Djoko dalam disertasinya, "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan H.W Daendels di Jawa 1808-1811."

Tak lama setelah kedatangannya, Daendels langsung mengadakan banyak perubahan. Untuk mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris, dia membangun sejumlah benteng dan memperkuat pasukan yang terdiri dari orang-orang Eropa dan pribumi. Tak kalah pentingnya, Daendels juga mereformasi sistem peradilan yang berlaku sebelumnya.

Sistem peradilan

Daendels memang memiliki misi khusus dari Napoleon: memberlakukan Codex Napoleon sekaligus mengubah tatanan hukum dan administrasi yang berlaku di tanah Jawa. "Dia boleh dibilang orang yang melakukan reformasi pertama kalinya di Jawa," kata Iwan Santosa, wartawan cum-penulis buku Sejarah Kecil Indonesia-Perancis 1800-2000.

Warisan sistem hukum VOC dinilai terlalu korup dan kurang memadai perannya. Dia meningkatkan kualitas kinerja lembaga peradilan untuk mengawasi pemerintahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Menurut Djoko, Daendels juga menambah jumlah pengadilan khusus (vredegericht) di tingkat kabupaten dan pengadilan negeri (landgerichht) di tingkat prefektur (setingkat provinsi).

Demi menjamin bersihnya penyelenggaraan peradilan, pada 2 Februari 1808, Daendels menerbitkan surat keputusan yang melarang aparatur pemerintahan dan penegak hukum menerima suap. Daendels memberlakukan sanksi keras kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Saat Daendels tiba di Jawa, hanya ada dua pengadilan tinggi yang terletak di Semarang dan Batavia. Pengadilan tinggi di Semarang membawahi daerah Cirebon di sebelah barat dan Banyuwangi di sebelah timur. Keadaan ini jelas menyulitkan karena seringkali hakim menangani perkara ke daerah yang jaraknya ratusan kilometer seperti hakim Semarang yang harus ke Banyuwangi.

Sumber foto : http://www.ancientpages.com

Dengan didirikannya pengadilan sampai ke tingkat kabupaten, penanganan perkara jauh lebih ringkas dan mudah, ketimbang masa sebelum Daendels. Perkara-perkara kecil seperti pencurian bisa langsung ditangani pengadilan khusus oleh para bangsawan kelas rendah dan dikepalai bupatinya.

Letak pengadilan yang jauh dari pedalaman membuat banyak perkara tak terselesaikan tuntas. Di Batavia misalnya, ketika Daendels baru saja bertugas, dia banyak menerima laporan tentang kejahatan di wilayah Batavia dan pedalaman Batavia. Namun, banyak dari perkara itu tak bisa dibawa ke pengadilan karena jarak dan para penegak hukum belum menyiapkan persidangan.

Banyak saksi yang didatangkan dari pedalaman ke Batavia belum bisa memberikan kesaksiannya karena pengadilan belum digelar. Mereka harus tinggal di Batavia selama berhari-hari atau kemudian pulang dengan beban psikologis karena cemas akan ancaman si pelaku kejahatan dan keluarganya yang marah akibat kesaksiannya.

Akibatnya, banyak kejahatan yang tak pernah bisa ditangani pengadilan. Masyarakat cenderung mendiamkan kejahatan karena enggan repot dengan urusan pengadilan yang letaknya jauh di Batavia. Atau masyarakat langsung menghakimi pelaku kejahatan kalau kebetulan mereka mendapati aksi kejahatan itu sedang berlangsung.

Daendels ingin memperbaiki keadaan tersebut. Karena itu pada 14 Maret 1808 dia menyampaikan gagasan itu di hadapan Dewan Hindia Belanda bahwa penguasa daerah (landrost) Batavia pedalaman harus sekaligus menjadi hakim dan menyelenggarakan persidangan di wilayahnya paling tidak 3-4 kali dalam setahun. Dengan demikian, penyelesaian perkara tak perlu menempuh jauh sampai Batavia.

Menurut Djoko, di masa Daendels, gubernur jenderal juga memiliki hak untuk menahan orang-orang yang dicurigai membahayakan keamanan dan ketertiban umum di koloni. Penahanan itu harus dilaporkan dalam sidang pemerintahan tinggi dalam waktu 3 X 24 jam dengan memberitahukan alasan yang mendasari penangkapan itu dan menyerahkan perkara ini kepada jaksa penuntut untuk menindaklanjuti penyelidikan.

Peleis van Daendels (Gedung Kementerian Keuangan/Wikipedia)

Rujukan hukum yang diberlakukan pada masa Daendels juga dibenahi. Pengadilan dibagi ke dalam tiga kategori: pengadilan bagi pribumi dengan hukum adat Jawa dan syariat Islam, pengadilan bagi warga timur asing dan pengadilan bagi warga Eropa dengan menggunakan hukum Eropa.

Daendels mengintervensi pemberlakuan hukuman potong tangan yang menurutnya kurang efektif membuat jera si pelaku. Alasannya sering kali si pelaku kejahatan malah menebarkan fitnah kepada orang lain sehingga mereka difitnah kemungkinan akan menanggung hukuman yang sama dengannya.

Dualisme hukum

Daendels mengubah banyak hal dalam penyelenggaran peradilan, terutama yang bersandar pada hukum adat Jawa.

"Daendels melarang dijatuhkannya hukuman pukulan dengan rantai, pembunuhan dengan keris dan cap dengan menggunakan besi panas. Namun di sisi lain masih terjadi proses menghukum orang tanpa proses menghukum orang tanpa proses pengadilan. Penerapan hukum Eropa bagi masyarakat Jawa untuk menggantikan hukum Jawa untuk menggantikan hukum lama yang berlaku...., menyulitkan banyak orang karena banyak di antara penegak hukum yang tidak memahaminya," tulis Djoko.

Pemberlakuan dualisme sistem hukum di Hindia sebetulnya telah ada semenjak masa VOC sebagai jalan kompromi terhadap pribumi. Menurut Ratno Lukito, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada periode Daendels (kemudian dilanjutkan oleh Raffles) penerapan dualisme hukum itu diperbaiki dan semakin diperluas.

"Di bawah masa kekuasaan mereka, prinsip dualisme (hukum) tersebut diterapkan lebih lanjut untuk memperluas pengaruh kolonialisme di dalam wilayah yurisdiksi pribumi," kata Ratno dalam Legal Pluralism in Indonesia : Bridging the Unbridgeable.

Perhatian Daendels dan Raffles dalam penerapan hukum adat syariat yang bersanding dengan hukum Eropa, menurut Ratno, merupakan bukti keseriusan mereka untuk melakukan perubahan dalam bidang hukum, terutama dalam sistem peradilan untuk masyarakat pribumi.

"Satu-satunya masalah yang mereka hadapi adalah pendeknya masa kekuasaan mereka. Sehingga walaupun Daendels melakukan banyak perubahan mendasar dalam sistem peradilan, banyak gagasannya yang gagal diberlakukan pada periode pemerintahannya," tulis Ratno.

HW Daendels (Foto : Lukisan Koleksi Rijkmuseum/Raden Saleh)

Pada kenyataannya, Daendels punya sisi kontradiksinya sendiri. Dia datang ke Jawa membawa semangat revolusi Perancis yang melahirkan tiga prinsip tentang kebebasan (liberte), kesetaraan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Namun di saat bersamaan, Deandels juga menjadi penafsir sekaligus sumber hukum itu sendiri.

Kekuasaan Daendels dengan segala rupa kebijakannya telah menimbulkan ketegangan di dalam negeri Hindia. Peraturan yang diberlakukannya sering menimbulkan konflik, bukan hanya di kalangan warga Eropa saja melainkan pula di kalangan pribumi. Banyak sultan yang merasa dirugikan oleh kebijakan Daendels. Beberapa di antaranya bahkan melakukan perlawanan seperti di Banten.

"Sikap sewenang-wenang Gubernur Jenderal tersebut yang menganggap diri ada di atas hukum, menjengkelkan orang Belanda maupun Jawa," tulis Bernard Vlekke dalam Nusantara : Sejarah Indonesia.

"Semua reformasi ini penting!" kata Vlekke, karena "Dengan itu sistem lama Kompeni dihancurkan dan fondasi untuk sistem baru diletakkan," lanjutnya. Namun, tujuan utama misi Daendels, menurutnya, melenceng dari gambaran ideal yang dititahkan Raja Napoleon.

Dia diperintah untuk melakukan perombakan sistem hukum dan militer dan secara khusus diperintahkan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi warisan VOC. Namun untuk perintah yang kedua, Daendels memunggungi Louis dengan semakin memperluas penanaman kopi yang dihitung sebagai jalan menambah pemasukkan buat negara.

Sebagai penguasa otoriter, Daendels berhasil melakukan reformasi hukum sekaligus melakukan beberapa kekeliruan dalam bidang yang sama. Ratno Lukito dalam bukunya membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Daendels menunjukkan perhatiannya pada pelaksanaan hukum adat dan Islam dan dia tak ingin mencampuri urusan itu terlalu jauh.

"Namun kurang luasnya pengetahuannya tentang substansi hukum-hukum itu membuatnya keliru memosisikan hukum Islam dalam kaitannya dengan hukum adat Jawa di tengah masyarakat," kata Ratno.

Hasilnya, dalam peraturan hukum kriminal, Daendels membuat kesalahan besar karena menganggap hukum adat adalah bagian dari hukum Islam. "Kesalahan lainnya adalah cara pandang terhadap profesi penghulu yang terlalu berlebihan, terutama ketika dia mengangkat penghulu sebagai penasihat hukum di pengadilan ketimbang mengangkat jaksa yang lebih menguasai perihal hukum adat," tulis Ratno.

Sementara itu, sejarawan Perancis Bernard Dorleans menulis bahwa Daendels yang terinspirasi dari Napoleon Bonaparte itu berhasil menerapkan Code Napoleon (Hukum Napoleon) di Hindia.

"Untuk masa yang boleh dikata singkat, Pulau Jawa menjadi milik Perancis. Ini tidak hanya menyangkut cara kerja, tetapi juga budaya kemaharajaan yang berlalu:sejak masa singkat itu sampai sekarang, seluruh Indonesia menerapkan Code Napoleon (perundang-undangan cara Napoleon)," tulisnya.

Peran Daendels memang menimbulkan caci maki sekaligus puja-puji. Sejarawan Perancis Denys Lombard, seraya mengutuk kelakuan Daendels yang banyak mengorbankan rakyat Jawa membangun Jalan Anyer-Penarukan, menawarkan untuk menghitung "jasa-jasa Daendels yang dikaburkan oleh adanya polemik."

Sejarawan Bernard Vlekke dengan nada satir menggambarkan Deandels sebagai "Jenderal Revolusi dengan pedang teracung seperti ikan dalam air" yang dengan jumawa berkuasa di atas tanah Jawa.(*)

Dikutip dari Buku : "Deandels Napoleon Kecil di  Tanah Jawa" halaman 35-46/Bonnie Triyana